Penerbitan sertifikasi tanah di destinasi wisata dapat mendorong terciptanya peluang usaha dan lapangan kerja yang lebih luas, begitu kata (Menparekraf/Baparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno di tengah acara Sambung Rasa GTRA Summit 2022Patuno Resort, Wakatobi, Sulawesi Tenggara, pada Rabu (8/6/2022).
“Masalah tanah ini jika tersertifikasi, bisa tiba-tiba datang peluang untuk keluar dari kemiskinan yang absolut bagi masyarakat, terutama masyarakat yang di pesisir ini bisa disolusikan,” kata Menparekraf Sandiaga, usai acara Sambung Rasa GTRA Summit 2022
Persoalan sertifikasi tanah memang kerap kali menjadi hambatan bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dan juga masyarakat terutama di daerah pesisir yang ingin mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan formal untuk memulai usaha mereka. Dan Presiden pun memberi arahan agar ada percepatan proses penerbitan sertifikasi tanah.
“GTRA (Gugus Tugas Reforma Agraria) Summit 2022” sendiri merupakan sebuah tim yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan reforma agraria.
Pada GTRA Summit 2022 akan dibahas lebih dalam mengenai hambatan yang dihadapi dan solusi yang akan diambil. Karena selama ini, banyak kendala reforma agraria. Dan salah satu penyebab sertifikasi tanah itu sulit, karena terjadinya tumpang tindih kewenangan suatu wilayah atau destinasi.
“Jadi ini adalah bagian dari penciptaan peluang serta upaya menyejahterakan masyarakat dan memulihkan ekonomi,” kata Menparekraf.
Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil sependapat dengan Menparekraf Sandiaga. Menurut dia, ketika sertifikasi tanah dapat dilakukan dengan mudah, maka kesempatan untuk memulai usaha akan lebih terbuka.
“Seperti Pak Sandi kemukakan tadi, begitu kita sertifikatkan maka terbuka kesempatan untuk mereka masuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan formal,” kata Sofyan.
Dikatakan Sofyan, pemerintah telah mengalokasikan dana KUR (Kredit Usaha Rakyat) sekitar Rp200 triliun dengan bunga yang semakin rendah sekitar 6 persen. “Hal ini dilakukan guna memberikan kesempatan kepada masyarakat kita untuk mendapat akses ke lembaga keuangan formal. Maka penyelesaian sertifikat menjadi sangat penting,” ujarnya.
