“Kalau proses ini sedang berjalan, DPR akan mengawalnya dari Huntara sampai Huntap,” tegasnya.
Kemudian terkait surat atau sertifikat tanah masyarakat yang rusak atau hilang akibat gempa, Puan meminta Wamen ATR/BPN meyakinkan warga korban gempa bahwa kepengurusannya dilakukan gratis tanpa pungutan biaya.
“Kalau yang belum punya sertifikat, akan kami urus. Kalau ada pungutan, adukan ke kami,” jelas Wamen Raja Juli Antoni.
Lebih lanjut, Puan lalu mengingatkan masyarakat untuk menyimpan sertifikat tanahnya dengan baik-baik. Ia menyebut sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan tanah tidak boleh dipandang sebagai secarik kertas biasa.
“Jangan juga sertifikatnya main digadaikan untuk hal-hal yang tidak penting, seperti membeli HP, baju, atau hal-hal konsumtif. Kalau akan digunakan untuk berusaha, harus usaha yang bertujuan untuk mensejahterakan keluarga,” imbaunya.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR ini menyebut, sertifikat tanah merupakan bukti tertulis resmi kepemilikan tanah warga. Melalui sertifikat tanah, kata Puan, masyarakat turut diakui memiliki bagian dari tanah air Indonesia.
“Bahwa Bapak/Ibu sebagai orang Indonesia memiliki tanah, memiliki lahan di Indonesia,” tegas cucu Bung Karno itu.
“Karena itu DPR RI mendukung gerak cepat Pemerintah dalam melakukan percepatan penyelesaian sertifikat tanah untuk masyarakat,” lanjut Puan.
Sementara itu, Wamen Raja Juli Antoni mengapresiasi dukungan DPR terhadap program percepatan pengurusan sertifikat tanah masyarakat.
“Program ini juga tidak akan jalan kalau DPR di bawah kepemimpinan Mbak Puan tidak menyetujui,” ungkap Antoni.
Antoni juga memuji Presiden pertama Indonesia, Sukarno yang merupakan kakek Puan. Sebab di era Pemerintahan Bung Karno-lah UU Agraria lahir.
“Bung Karno adalah bapak pertanahan. Karena Bung Karno yang menerbitkan UU Agraria, mengatasi kesenjangan kepemilikan tanah. Alhamdulillah Bung Karno terhubung dengan Mbak Puan yang hadir dalam acara hari ini,” tutupnya. XPOSEINDONESIA Foto : Dokumentsi
