Hal ini ini terjadi karena menurut Lola, posisi BPI dalam perfilman Indonesia tidak jelas. “Apa manfatnya bagi orang film. Mungkin tidak ada. Ada atau tidak ada BPI semu berjalan secara auto pilot,” kata Lola masygul. Makanya Lola mengusulkan harus ada optimalisasi BPI, agar manfaat keberadaannya dirasakan pekerja film Indonesia. Lola mengatakan, BPI juga FFI baik bagi yang punya kepentingan di sana.
Lola Amaria menambahkan, soal pajak film. Menurut dia, pajak film Indonesia sangat besar, tapi pajaknya di ke manakan yang 20 persen itu untuk wilayah Jakarta. padahal tahun ini, sepengamatanya, film Indonesia dapat dikatakan sangat merajai layar film nasional, “Jadi XXI tidak boleh sombong dengan film Indonesia lagi,” katanya.
Fitriawan Ginting, wartawan senior film dan pengurus PWI Pusat Sie Musik dan Film mengusulkan, demi mengurai benang kusut persoalan perfilman di Indonesia, perlu dibentuk Satgas Perfilman.
“Seperti dunia sepakbola yang membentuk satgas sepakbola, sangat dimungkinkan perfilman juga membentuk satgas perfilman. Agar persesengkokolan dan monopoli layar bioskop sekalipun dapat diawasi,” katanya.
Meski menurut Akhlis, XXI sudah dua kali dituntut via peradilan persaingan usaha, tapi dua kali pula memenangkan kasusnya.XPOSEINDONESIA Foto : Dokumentasi
