Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat mengaku kecolongan dengan beragam konten yang beredar di platform digital seperti di Youtube maupun di OTT.
Tulus Santoso, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat, dalam Seminar Nasional “Reposisi Media Baru dalam Diskursus Revisi Undang-Undang Penyiaran” yang digelar KPI bersama Aliansi Jurnalis Video (AJV) menyebut bahwa, di awal pemunculannya banyak orang menilai Youtube lebih baik dari televisi.
“Namun yang pernah bilang seperti itu, hari ini menyesal. Karena Youtube tidak lebih baik dari TV, baik dari aspek perlindungan pubik, khususnya perlindungan kepada anak dan remaja, juga terkait dengan kualitas konten yang mengandung sensualitas dan penuh prank, jelas ini kecolongan,”ungkap Tulus
Lebih lanjut Tulus menilai, ”Konten tayangan di televisi nasional maupun swasta, jauh lebih baik dan lebih sesuai aturan ketimbang di OTT dan Youtube,” ungkap Tulis di Lumire Hotel, Senen Jakarta Pusat(2/4.
Lebih lanjut Tulus mengurai beberapa masalah. Misalnya di TV Nasional maupun swasta ada aturan yang melarang munculnya gambar rokok, miras, alkohol bahkan juga yang berbau seksualitas.
“Tapi di Youtube dan OTT itu malah terjadi. Karena mereka belum atau tidak diatur oleh UU Penyiaran!” ungkap Tulus
Tulus mengklaim bahwa pengaturan konten isi siaran dalam revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dilakukan demi kepentingan publik.
Pengaturan tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tayangan yang tidak sesuai. Dan memang perlu adanya perlindungan kepada penonton, terutama terhadap tayangan yang mengandung kekerasan sadis dan seksualitas yang tidak pantas ditonton anak-anak dan remaja!”
Menurut Tulus, pembatasan isi tayangan bisa jadi membuat sebagian masyarakat kecewa. Namun tidak mungkin juga harus memenuhi seluruh keinginan publik dalam hal isi siaran.
Dalam pandangan Tulus, negara malah bisa dianggap gagal jika mencoba memuaskan semua orang. Oleh karena itu, penting menjaga agregasi kepentingan publik dalam pengaturan konten siaran.
“Masyarakat yang tidak setuju dengan pengaturan konten isi siaran boleh menyuarakan pendapatnya ke DPR RI sebagai usulan pembentuk undang-undang,” ungkap Tuls
Tulus juga menekankan kepentingan publik harus diutamakan dalam proses tersebut, bukan hanya dari satu kelompok masyarakat saja.
Pembatasan Konten Sosial Media
Di saat yang sama, pembicara kedua, Nugroho F Yudho, Dewan Pembina AJV, menyoal tidak munculnya lagi kata kata Media Baru dalam draft Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan berganti dengan kata platform digital.
Dalam pengamatan Nugroho, sosial media adalah sebagai pelantar digital untuk berkomunikasi dan berinteraksi oleh para pengguna dengan melakukan interaksi social lewat virtual atau disebut platform digital.
“Jadi social media seperti Facebook, X , Instagram harus dilakukan di platform digital. Tetapi yang namanya platform digital belum tentu merupakan social media,” ujarnya sambil menyebut Tokopedia, Blue Bird sebagai platform digital yang dipergunakan untuk keperluan keperluan berniaga
Nugroho menyebut, yang namanya social media memiliki karakter berbeda-beda. Ia juga melihat belakangan ini, di seluruh dunia muncul pro kontra terhadap pembatasan konten di social media
Dalam pandangan Nugroho, hal ini dipicu sejak tahun 2016, di mana banyak orang di dunia sadar tentang perlunya pembatasan konten social media.
Terutama di Inggris. Pada 2016 munculnya kasus Brexit, yakni saat Inggris keluar dari Uni Eropa lewat referendum. Dan di tahun yang sama di Amerika Hillary Clinton dikalahkan Donald Trump. “Dua kejadian ini digerakan oleh social media. Dan sejak itu dunia menjadi sadar bahwa social media itu harus dibatasi,” kata mantan jurnalis masalah Hukum di harian Kompas tersebut.
Menurut Nugroho, meskipun semua orang di dunia sadar dan merasa perlu adanya pembatasan, tapi belum ada satupun negara di dunia yang secara efektif mampu mengaturnya.
“”Kenapa? karena di Amerika sendiri masih banyak pembela kebebasan berpendapat yang ingin pendapatnya tidak dibatasi!” ungkap Nugroho.
Nugroho memberi usulan, jika masalah pembatasn sulit dilakukan, perlu di ambil jalan yang paling memungkinkan.
”Yakni dengan jalan meniru seperti di China, yang secara tegas tidak mengizinkan hadirnya Facebook. Mereka menggunakan patform milik sendiri.”
Alernatif kedua, Nugroho mengusulkan adanya lembaga yang punya kewenangan negara untuk mengatasi hal ini.
“Bisa KPI, bisa lembaga lain. Dan dalam negosiasinya, lebaga ini harus mampu melakukan pendekatan, di mana Negara lah yang mendekati platform tersebut dan mengusulkan penjagaan social media yang lebih ketat. Misalnya, dengan mengusulkan masalah sara yang wajib diawasi dan dijaga secara ketat!” tutupnya. XPOSEINDONESIA/NS Foto : Dudut Suhendra Putra
