Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dari 24-26 November 2014 di Auditarium Gedung Kementrian Perdagangan RI, jalan MI Ridwan Rais No.5, Jakarta Pusat Jakarta.
Ketua Umum DPP PAPPRI, Tantowi Yahya mengatakan kegiatan tersebut diawali dengan pelantikan DPD PAPPRI yang kini berjumlah 19 (11 DPD lama dan 8 DPD baru).
“Ke depan, Industri kreatif akan semakin jadi primadona. Saatnya PAPPRI bersama jajarannya di seluruh Indonesia merebut momentum ini,” ungkap Tantowi. “Agar seni dan kreatif di daerah bisa melesat perkembangannya bukan hanya dari sisi kebudayaan murni, namun juga secara ekonomis!”
Bersamaan dengan kegiatan Rakernas, masih menurut Tantowi, PAPPRI juga menggelar dua acara lain. Yakni Seminar tentang Undang-Undang Hak Cipta yang baru (UUHC 2014 No 28 ) dan implementasinya, serta pergelaran musik bertajuk ‘’Konser Musik Persaudaraan’’. “Pentas tersebut sebagai simbol bahwa dunia musik sudah bersatu, Tidak lagi ada kubu-kubuan lagi,” ungkap Tantowi lagi.
Sementara Once Mekel SH, matan vokalis Dewa yang juga Pengurus DPP PAPPRI bidang hukum menyebut, “Tujuan seminar ingin memberi masukkan dari berbagai unsur agar pelaksanaan undang undang yang baru berlaku efektif. ”
UU Baru, Harapan Baru
Setelah Rancangan Undang-Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014 disahkan menjadi Undang Undang pada 15 September 2014 lalu, maka UUHC yang baru perlu disosialisasikan. Terutama mengenai apa saja yang menjadi hak dari para pelaku musik seperti pencipta lagu, penyanyi, pemusik, dan perusahaan rekaman jika lagunya digunakan oleh para pengguna (user).
Perlu diketahui, UUHC No 28 Tahun 2014 ini merespon secara cerdas perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media pengumuman dan komunikasi ciptaan secara global. Pendekatan yang dilakukan sangat efisien dan elegan, karena disatu sisi diatur kewajiban pemenuhan hak ekonomi bagi para pencipta dan pemilik hak terkait, dan di lain pihak tetap memelihara dan membuka akses publik terhadap semua konten yang ada dalam multimedia teknologi informasi dan komunikasi.
UUHC baru ini juga memberikan sanksi lebih berat bagi para pembajak, karena pembajakan tidak hanya merugikan secara ekonomi bagi pencipta dan kreator, tetapi telah melemahkan dan bahkan menghilangkan motivasi dan kreativitas mereka dalam bermusik.
Menurut Dirjen HKI, Agung yang hadir dalam acara ini, “UUHC yang baru mengatur lebih rinci mengenai hak dari pelaku yang berkecimpung di dunia musik, baik pencipta, penyanyi, produser dan lain-lain. Dan yang menarik UUHC No 28 Tahun 20014 lebih rinci membahas mengenai royalti.”
Sementara itu Prof Agus Sardjono, SH, MH, Guru Besar Tetap untuk Bidang Ilmu Hukum Keperdataan Universitas Indonesia, sekaligus Anggioa DPR Komisi III berharap UUHC bisa membuat PAPPRI sebagai organisasi penyanyi, pencipta dan pemusik mengambil peran strategis, dan mengambil manfaat dari pembaharuannya.
“Antara lain PAPPRI bisa melakukan pendekatan dengan produsen, pengguna, dan semua lini yang berhubungan dengan dunia musik. Ini harus bisa dijadi tim yang solid. Dengan begitu Industri musik Indonesia menjadi lebih baik, lebih bisa bersaing. Bukan hanya di tingkat nasional, namun juga internasional. Itu hanya bisa terjadi kalau pelaku-pelaku di dalamnya bekerja sama dengan baik.”
Dalam UUHC No 28 ini diatur pula secara lengkap mengenai organisasi Lembaga Manajemen Kolektif, yang menangani perhimpunan dan distribusi royalti. Menurut Tantowi, ‘’PAPPRI akan segera melahirkan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang berhubungan dengan hak-hak terkait (penyanyi, pemusik, perusahaan rekaman/ phonogram) sesuai UUHC yang baru. “PAPPRI menajdi lokomotif pemersatu bagi insan musik di Indonesia. “ XPOSEINDONESIA/NS Foto Muhamad Ihsan
More Pictures
