Perwakilan Direktorat Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/BAPPENAS, Wahyu Wijayanto, menyampaikan bahwa pariwisata menjadi salah satu sektor yang diharapkan untuk dapat menjadi akselerator bagi skenario pertumbuhan ekonomi nasional sebesar delapan persen dan hal tersebut akan menjadi fondasi pencapaian Indonesia Emas 2045.
“Saat ini BAPPENAS sedang menyusun eight plus one strategi langkah kebijakan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang di dalamnya memuat pariwisata. Tentunya kita harap selain pariwisata berkontribusi pada peningkatan nilai devisa, juga berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat,” kata Wahyu.
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah 3, Kementerian Dalam Negeri, Chaerul Dwi Sapta mengatakan alokasi anggaran untuk urusan pariwisata di tingkat provinsi dan kabupaten/kota perlu dilakukan pemantauan untuk pelaksanaan dan pemanfaatannya.
“Pemetaan SDM juga sangat dibutuhkan untuk pengembangan SDM yang berkualitas,” kata Chaerul.
Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan, Agung Nur Rohmad mengungkapkan pihaknya memiliki program pelatihan yang berkualitas dan terintegrasi melalui platform digital Siapkerja dengan penguatan kerja sama industri melalui Pemda dan FKLPI, lembaga pelatihan swasta, industri maupun praktisi ekonomi digital.
“Kemenaker dapat mensubsidi pelatihan SDM yang sudah ada dan lebih komprehensif di Kementerian Pariwisata,” kata Agung.
Plt. Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Subkhan menyampaikan PP Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, yang tidak hanya berfokus kepada penciptaan SDM yang bekerja tetapi bisa menjadi SDM yang mempunyai semangat enterpreneur.
Fajar juga menekankan apapun kurikulumnya tentu harus relevan dengan tugas dan kebutuhan industri. Apalagi sektor pariwisata diproyeksikan membutuhkan 12 juta tenaga kerja. Angka tersebut menunjukkan bahwa kontribusi sektor pariwisata di Indonesia terhadap total tenaga kerja nasional diperkirakan mencapai 13-15 persen.
