“Kita masih fokus pada (standar) bidang hotel dan travel, padahal sudah ada bidang MICE, Event, dan SPA yang sudah disepakati di ASEAN. Karenanya kita tentu mencoba untuk menambah bidang-bidangnya,” ujar Faisal.
Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bisnis dan Pariwisata (BBPPMPV Bispar) Kemendikbud, Nana Halim, mengatakan Kemendikbud khususnya di kurikulum untuk SMK telah mengembangkan kurikulum berstandar ASEAN sejak tahun 2019. Mulai dari keahlian tata boga, tata busana, dan usaha perjalanan wisata.
“Pilot project diterapkan di 21 SMK dan kami telah mengirim sekitar 80 guru untuk menjadi master trainer di Indonesia. Tahun ini kita juga melatih lima kelas dengan masing-masing kelas 100 guru usaha perjalanan wisata untuk diperkenalkan tentang kurikulum ASEAN,” kata nana.
Sementara Direktur Standardisasi Kompetensi Program Pelatihan, Kementerian Ketenagakerjaan, Muh. Amir Syarifudin, mengatakan kolaborasi melalui hadirnya TPPN ini sangat penting untuk dapat bersama-sama mengakselerasi penciptaan sumber daya manusia Indonesia yang kompeten.
“Ketika (standar) sudah ada pengakuan antarnegara, maka masing-masing negara harus menyiapkan. Tentunya kalau kita lebih siap, kita tentu bisa menang, kita bisa mengisi tenaga kerja kita di luar,” ujar Amir.
Anggota Komisaris BNSP, Miftakul Azis, mengatakan BNSP penjaminan mutu dari proses pendidikan dan pelatihan vokasi telah mengembangkan skema-skema sertifikasi dan kualifikasi dengan standar ASEAN.
“Dengan kebijakan yang ada di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif maka sudah tersedia skema sertifikasi kualifikasi ASEAN dan sebentar lagi kita juga akan me-launching Skema Okupasi ASEAN. Ini adalah skema bersama yang bisa tinggal dipakai teman-teman lembaga sertifikasi profesi,” kata Azis. XOSEINDONESIA Foto : Birkom Kemenparekraf
