“Antara lain pelaksanaan berbagai program Pemerintah dalam rangka pencapaian swasembada pangan, PHK massal di berbagai sektor industri, seleksi P3K guru honorer, maraknya kasus anak yang berhadapan dengan hukum, penyalahgunaan senjata api oleh Anggota Polri,” urainya.
“Pilkada serentak dan netralitas aparatur negara, penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan ilegal, penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya, antisipasi dan mitigasi terhadap cuaca ekstrem, dan ketersediaan bahan pokok dan kesiapan transportasi maupun infrastruktur dalam menghadapi perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025,” sambung Puan.
Selain itu, DPR juga telah memberikan persetujuan, pertimbangan, konsultasi dalam pengangkatan atau pemberhentian dan/atau pemilihan dan penetapan pejabat publik dan nonpejabat publik pada masa persidangan ini.
Mulai dari untuk Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan Tahun 2024-2029, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Kantor Akuntan Publik (KAP), pemeriksa Laporan Keuangan BPK RI Tahun 2024, calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) negara sahabat untuk Indonesia, hingga pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia.
Puan lalu menyinggung mengenai Pilkada Serentak yang baru saja digelar di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota.
“Kita baru saja melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 27 November 2024. DPR RI menyampaikan apresiasi kepada seluruh penyelenggara pemilu, mulai dari KPU RI, Bawaslu RI, hingga jajaran di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, atas penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 yang berjalan dengan baik, lancar,dan tertib,” paparnya.
Puan pun menilai, situasi keamanan yang terjaga menjadi bukti kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi. Ia menyebut menjadi tugas semua untuk menyempurnakan pelaksanaan Pilkada ke depan.
“Pilkada yang sungguh-sungguh memberikan kedaulatan pada rakyat dalam menentukan pilihannya, kita perlu terus menyempurnakan Pilkada yang sungguh-sungguh bebas, jujur, adil, dan rahasia, sehingga rakyat bebas menggunakan kedaulatannya,” tegas Puan.
