Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, Puan menyebut DPR memberikan perhatian pada berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat.
“Antara lain pelaksanaan berbagai program Pemerintah dalam rangka pencapaian swasembada pangan, PHK massal di berbagai sektor industri, seleksi P3K guru honorer, maraknya kasus anak yang berhadapan dengan hukum, penyalahgunaan senjata api oleh Anggota Polri,” urainya.
“Pilkada serentak dan netralitas aparatur negara, penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan ilegal, penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya, antisipasi dan mitigasi terhadap cuaca ekstrem, dan ketersediaan bahan pokok dan kesiapan transportasi maupun infrastruktur dalam menghadapi perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025,” sambung Puan.
Selain itu, DPR juga telah memberikan persetujuan, pertimbangan, konsultasi dalam pengangkatan atau pemberhentian dan/atau pemilihan dan penetapan pejabat publik dan nonpejabat publik pada masa persidangan ini.
Mulai dari untuk Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan Tahun 2024-2029, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Kantor Akuntan Publik (KAP), pemeriksa Laporan Keuangan BPK RI Tahun 2024, calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) negara sahabat untuk Indonesia, hingga pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia.
Puan lalu menyinggung mengenai Pilkada Serentak yang baru saja digelar di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota.
“Kita baru saja melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 27 November 2024. DPR RI menyampaikan apresiasi kepada seluruh penyelenggara pemilu, mulai dari KPU RI, Bawaslu RI, hingga jajaran di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, atas penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 yang berjalan dengan baik, lancar,dan tertib,” paparnya.
Puan pun menilai, situasi keamanan yang terjaga menjadi bukti kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi. Ia menyebut menjadi tugas semua untuk menyempurnakan pelaksanaan Pilkada ke depan.
“Pilkada yang sungguh-sungguh memberikan kedaulatan pada rakyat dalam menentukan pilihannya, kita perlu terus menyempurnakan Pilkada yang sungguh-sungguh bebas, jujur, adil, dan rahasia, sehingga rakyat bebas menggunakan kedaulatannya,” tegas Puan.
Di sisi lain, Cucu Bung Karno tersebut juga merinci bentuk kegiatan Diplomasi Parlemen yang dilakukan DPR masa persidangan ini.
Puan mengatakan, delegasi DPR telah menghadiri berbagai sidang dalam rangkaian penguatan diplomasi untuk mengembangkan peran parlemen di kancah global.
Selain kegiatan multilateral, parlemen Indonesia juga melakukan pertemuan bilateral melalui kunjungan duta besar dan delegasi negara seperti Korea Selatan, Chile, Jerman, Ukraina, Republik Rakyat Tiongkok, dan Yunani, serta organisasi Uni Eropa untuk membahas berbagai isu..
“Sebaliknya, DPR RI juga akan mengirimkan delegasi dalam rangka kunjungan kerja diplomasi ke berbagai negara hingga akhir tahun 2024 seperti negara Swiss dan Mesir,” sebutnya.
Di akhir pidatonya, Puan berbicara mengenai pentingnya semua pihak menyatukan energi untuk pembangunan bangsa.
“Rangkaian Pemilu yang panjang, dimulai sejak Pileg dan Pilpres pada awal tahun ini, dan berakhir dengan Pilkada kedepannya energi politik nasional hendaknya diarahkan untuk membangun bangsa dan negara,” ujar Puan.
Menurutnya, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan nasional, baik yang bersumber dari eksternal maupun internal.
Puan mengingatkan bahwa diperlukan kebijakan-kebijakan fiskal, moneter, sektor riil dan kebijakan pembangunan nasional yang dapat mengkonsolidasikan agenda nasional dalam membangun kekuatan nasional di bidang pangan, sumber daya manusia, pembangunan daerah, industri nasional, komoditi ekspor, dan lain lain.
“Selain konsolidasi agenda pembangunan nasional ke depan tersebut, kita juga harus terus memperkuat kualitas kinerja Aparatur Negara, Birokrasi, Iklim Usaha, Kepastian Hukum, yang sungguh-sungguh menghadirkan negara untuk memberi jalan bagi rakyat mendapatkan pelayanan yang baik, yang membantu, yang memudahkan, dan yang mensejahterakan,” terangnya.
