Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan kesiapan untuk menjadikan DPR sebagai rumah rakyat yang sesungguhnya. Dalam pidatonya usai resmi ditetapkan dan disumpah jabatan sebagai Ketua DPR RI periode 2024-2029 pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang 1 Tahun Sidang 2024-2025, Puan menegaskan tekadnya untuk mewujudkan DPR sebagai parlemen yang modern, terbuka, dan aspiratif, di mana setiap kebijakan akan mencerminkan kepentingan rakyat.
Dalam pernyataannya di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (1/10/2024), Puan menyampaikan bahwa DPR merupakan lembaga negara yang memiliki kekuasaan konstitusional dan akan terus menjadi sorotan rakyat. Ia menegaskan bahwa segala tindakan, baik dalam sidang DPR, kegiatan anggota di daerah pemilihan, maupun dalam pernyataan-pernyataan yang disampaikan ke publik, selalu akan dipantau oleh rakyat. Oleh karena itu, DPR harus mampu menjadi lembaga yang dapat menjawab harapan dan kebutuhan masyarakat.
Puan juga mengingatkan para anggota DPR untuk senantiasa introspeksi dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Sebagai anggota DPR, kata Puan, mereka memiliki kewajiban untuk memahami, peduli, dan merespon dengan penuh empati terhadap berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Dalam hal ini, Puan menegaskan pentingnya menempatkan diri sesuai dengan kepantasan sosial agar DPR dapat terus dipercaya dan dihormati oleh rakyat.
Dalam upaya membangun citra DPR yang semakin dipercaya oleh rakyat, Puan menekankan pentingnya kerja sama antaranggota dewan. Ia menegaskan bahwa hanya anggota DPR itu sendiri yang dapat menjaga kehormatan dan wibawa lembaga ini. Puan mengajak seluruh anggota dewan untuk bersama-sama mewujudkan DPR yang semakin dekat dengan rakyat, semakin dipercaya, dan mampu mensejahterakan masyarakat. Kerja kolektif ini, menurut Puan, adalah kunci bagi DPR untuk terus menjadi lembaga perwakilan yang relevan dan efektif dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.
Pada kesempatan yang sama, Puan juga membuka pintu seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan di DPR. Ia mengundang berbagai komponen masyarakat, termasuk media massa, kalangan intelektual, akademisi, mahasiswa, LSM, dan organisasi masyarakat untuk turut serta memberikan masukan, pandangan, serta kritik terhadap kebijakan yang diambil oleh DPR. Menurut Puan, masukan dari masyarakat ini sangat penting untuk membantu DPR dalam membuat kebijakan yang tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga mencerdaskan kehidupan bangsa.
