Sementara pada periode yang sama tahun 2023, bantuan pembangunan resmi (ODA) berjumlah US$ 223,7 miliar atau kurang dari 10% belanja global militer.
“Meskipun kita tahu bahwa komunitas internasional mengalami kesulitan untuk mengalokasikan anggaran untuk pendanaan iklim dan membangun sekolah, fasilitas kesehatan, dan kebutuhan pembangunan lainnya untuk negara-negara berkembang,” terang Puan.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu lalu mempertanyakan apa jadinya jika dunia bisa mengalokasikan 50% belanja militer global atau sekitar US$ 1,2 triliun setiap tahun hingga tahun 2030 untuk membantu masyarakat miskin. Puan menyebut, pastinya hal tersebut akan membawa dampak besar.
“Kita akan memiliki dunia yang berbeda, di mana agenda dunia bebas dari kemiskinan dan kelaparan dapat tercapai pada tahun 2030,” sebutnya.
Puan berharap P20 dapat membuat parlemen memperbarui komitmen politik untuk mempertajam alokasi anggaran di setiap negara, guna menciptakan dunia yang lebih damai dan sejahtera. Ini berlaku untuk semua, baik negara besar dan kecil.
“Kita semua adalah pemimpin politik di negara kita yang dapat membuat perbedaan. Kita dapat mempengaruhi pemerintah di negara kita masing-masing, termasuk mempengaruhi penyelesaian perselisihan dan perbedaan kita dengan cara damai,” papar Puan.
Sebagai negara-negara dengan perekonomian terdepan, G20 disebut harus mampu mengambil tindakan berani dalam memimpin dengan memberi contoh memperbaiki fokus dan prioritas dunia. Pada saat yang sama, kata Puan, berbagai krisis di dunia juga menuntut perhatian bersama.
“Oleh karena itu, terserah pada kita apakah kita ingin berdamai agar kita bisa mengentaskan kemiskinan, melawan kelaparan, dan menyelesaikan kesenjangan,” tegas pemimpin P20 ke-8 tahun 2022 tersebut.
Puan juga menekankan bahwa seluruh anggota negara P20 harus mendukung untuk mengakhiri perang di Gaza, Ukraina, dan sekitarnya. Ia meminta semua negara G20 untuk segera menyuarakan gencatan senjata di Gaza, dan memberikan bantuan kemanusiaan.
