Dalam sebuah konferensi pers di gedung Lembaga Sensor Film (LSF), H. Anwar Fuady, SH, MH mengumumkan dirinya telah terpilih sebagai Ketua LSF RI (12/03). Hadir pada saat itu, sejumlah anggota LSF yang lain, yakni H. M Johan Tjasmdi, Rae Sita Supit, Narto Erawan, Nyoman, Sakti Maya Lusida, Zulkifli Akbar. Sejatinya, posisi itu masih dipegang Dr. Mukhlis PaEni. Dan itu berarti, sejak berdiri tahun 1965, untuk pertama kalinya dalam sejarah LSF memiliki “Ketua kembar”.
Menurut Anwar, Kepemimpinan LSF yang lama, sudah berakhir pada Februari 2012, “Sesuai dengan berakhirnya periode LSF berdasarkan keputusan Presiden RI Nomeor3/M/2009 tanggal 10 Februari 2009,” katanya saat membacakan teks siaran pers.
Memang betul, Dr. Mukhlis PaEni telah habis masa jabatannya, tepatnya pada 24 Februari 2011. Namun, di masa itu tengah terjadi peralihan kewenangan Kementrian yang mengurusi masalah sensor film, dan belum terbentuk susunan kepengurusan LSF periode yang baru.
Untuk menghindari kevakuman kinerja LSF, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) waktu itu mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang perpanjangan masa kerja anggota LSF periode 2009 – 2012 bernomor : 032/P/2012 ini, yang diserahkan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud), Wiendu Nuryanti kepada Mukhlis PaEni.
Namun di tengah dalam masa perpanjangan kepemimpian Mukhlis PaEni, segenap anggota Lembaga LSF malah jadi gerah. “Komunikasi tersumbat antara pimpinan dan anggota, ditambah lagi Pimpinan dan wakilnya lebih banyak melakukan kegiatan di luar agenda LSF,” kata Rae Sita Supit.
Kondisi LSF makin diperburuk dengan kelurnya Surat Sekjen Kemendikbud Nomor 134292/A.A5/ll/204 tanggal 23 Desember 2014 tentang upaya mempertahankan Kepemimpian LSF dibawah Mukhlis PaEni. “Surat tu adalah bentuk intervesi Sekjen kepada LSF.”
Di tengah kondisi itulah, tercetus inisiatif menetapkan Anwar Fuady sebagai pemimpin, menggantikan Mukhlis PaEni. Lebih lanjut Anwar mengatakan; “Sudah waktunya dilakukan penyegaran kepemimpian. Dengan penyegaran diharapkan ada suasana baru, semangat baru, serta perspektif baru dalam kepemimpian LSF.”
“Mungkin orang tidak tahu, dasar kepemimpinan LSF adalah Sidang Khusus anggota, bukan SK Menteri atau Sekjen. Pengangkatan LSF dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota. Jadi sama seperti pemilihan ketua kelas,” kata Anwar.
Anwar menjelaskan memang benar Menteri yang mengangkat anggota LSF, akan tetapi keputusan pengangkatan ketua, bisa ditentukan oleh anggota. “Jadi tidak perlu ada pelantikan, tidak ada acara sukuran,” lanjut Anwar.
LSF Bukan Parpol
Bukan Parpol
Menanggapi munculnya ketua kembar LSF, Direktur Jenderal Kemenbuddikdasmen, Prof Kacung Maridjan, menolak berkomentar. “Itu masalah internal LSF. Saya tidak berada dalam posisi menjawab,” ungkapnya saat hadir dalam Konferensi Pers Hari Film Nasional di Jakarta, Kamis (12/03).
Namun ia memberi usulan; “Harusnya kepemimpinan tunggal, tapi semua saya serahkan pada LSF,” ujarnya. Kacung juga menolak menjawab siapa ketua LSF yang diakui pemerintah, apakah Muklis atau Anwar.
Kacung hanya menyatakan; “LSF itu kan bukan Golkar, bukan PPP, Jangan mainkan LSF seperti ormas atau parpol,” kata Kacung
Yang jelas, masih menurut Kacung, Kementerian masih menunggu kepengurusan LSF baru. Ia menyebutkan, kepengurusan anggota LSF yang ada saat ini, seharusnya telah selesai sejak 2012.
Namun karena pembahasan peraturan pemerintah tentang pergantian jabatan LSF itu berlarut, kepengurusannya diperpanjang hingga yang baru nanti terbentuk. “Saat ini yang kami dorong adalah percepatan 17 anggota LSF yang baru. Kalau sudah ada, selesai masalahnya,” ujarnya.
Sejak Mei 2014, Kementrian pendidikan dan budaya telah memulai proses pemilihan anggota LSF. Hasilnya, terdapat 24 nama calon anggota dari masyarakat dan sepuluh nama dari pemerintah yang diserahkan kepada Presiden Joko Widodo pada Oktober 2014.
Dan Jokowi kemudian mengirim 17 nama dari 34 calon tersebut ke Komisi I DPR. “DPR belum memberikan jawaban karena masih dalam masa reses,” kata Kacung XPOSEINDONESIA/NS Foto : Dudu Suhendra Putra
More Pictures
