GFSR ke-3 dan ADEXCO 2026 Dorong Kolaborasi, Ubah Aksi Terfragmentasi Jadi Dampak Nyata

Ancaman perubahan iklim, bencana alam, degradasi lingkungan, hingga kerentanan ekonomi semakin saling berkaitan. Di tengah tantangan tersebut, Indonesia mendorong perubahan cara pandang terhadap resiliensi melalui kolaborasi lintas sektor agar berbagai tindakan yang selama ini berjalan sendiri-sendiri dapat menghasilkan dampak yang lebih selaras dan nyata.

Semangat tersebut menjadi salah satu pesan utama dalam pembukaan The 3rd Global Forum for Sustainable Resilience (GFSR), ADEXCO 2026, dan IEE Series Engineering Week 2026 di Jakarta, Rabu (9/9). Pemerintah Indonesia mengajak berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, sektor swasta, akademisi, hingga mitra internasional, untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ketangguhan yang berkelanjutan.

Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Febrian Alphyanto Ruddyard, mengatakan resiliensi sejati tidak dapat dibangun oleh satu institusi saja. Ketangguhan akan tercipta ketika berbagai pihak mampu bekerja secara terpadu dan mengubah tindakan yang terfragmentasi menjadi dampak yang selaras.

Pembelajaran dari berbagai peristiwa bencana di Indonesia menunjukkan pentingnya kerja bersama dalam proses pemulihan. Kolaborasi antara warga, komunitas, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan mitra internasional menjadi kekuatan penting dalam membangun kembali kehidupan masyarakat pascabencana.

“Apa yang terjadi setelahnya sama pentingnya. Warga saling membantu, kelompok masyarakat dan pemerintah daerah merespons. Pemerintah pusat memobilisasi bantuan, dan mitra internasional berdatangan,” ujar Febrian saat membuka rangkaian kegiatan tersebut.

Menurut Febrian, dunia saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks karena perubahan iklim, risiko bencana, degradasi lingkungan, kerentanan ekonomi, dan pembangunan saling memengaruhi. Namun, berbagai institusi, mekanisme pendanaan, proses perencanaan, serta sistem akuntabilitas masih sering berkembang secara terpisah.

Karena itu, tantangan yang dihadapi bukan sekadar menciptakan lebih banyak kebijakan, kerangka kerja, atau institusi baru. Hal yang lebih penting adalah memastikan seluruh elemen yang telah ada dapat bekerja bersama secara terintegrasi.

“Tantangannya adalah bagaimana membuat semuanya bekerja secara bersama-sama. Dan ini membutuhkan pergeseran mendasar dalam cara kita memandang resiliensi,” katanya.

Febrian menegaskan bahwa resiliensi tidak seharusnya dipandang hanya sebagai agenda tambahan di sekitar proses pembangunan. Resiliensi harus menjadi bagian yang melekat dan menjadi kualitas dari pembangunan itu sendiri.

“Kita harus berhenti memperlakukan resiliensi sebagai sekadar agenda di seputar pembangunan. Resiliensi harus menjadi kualitas dari pembangunan itu sendiri. Kita harus mengubah cara kita merencanakan, berinvestasi, membangun, dan mengukur kemajuan,” ujar Febrian.

Menurutnya, pembangunan yang tangguh pada akhirnya harus diwujudkan hingga tingkat lokal. Resiliensi nasional merupakan akumulasi dari berbagai keputusan yang diambil setiap hari oleh masyarakat dan pemerintah daerah dalam menghadapi risiko.

Keputusan tersebut dapat terlihat ketika masyarakat membangun sekolah, jalan, dan infrastruktur, melindungi sungai, serta memperhitungkan risiko perubahan iklim dalam perencanaan masa depan. Ketangguhan, kata Febrian, tidak hanya lahir dari kebijakan nasional, tetapi juga dari aksi nyata yang dilakukan langsung di lapangan.

GFSR ke-3 menjadi ruang bagi berbagai pihak untuk bertukar pengalaman, pembelajaran, dan gagasan dalam memperkuat resiliensi berkelanjutan. Forum ini juga menjadi kelanjutan dari dua penyelenggaraan sebelumnya yang telah membangun fondasi dan memperluas dialog mengenai ketangguhan di tingkat regional maupun global.

Forum global pertama membantu meletakkan fondasi bagi pengembangan resiliensi berkelanjutan. Sementara itu, forum kedua memperdalam dialog regional, sedangkan GFSR ke-3 dirancang untuk mendorong pergeseran dari pembangunan konsep menuju pelaksanaan serta dari dialog menuju dampak yang nyata.

Selama dua hari, pada 9–10 September 2026, berbagai pihak akan membahas sejumlah tantangan dan prioritas dalam memperkuat ketangguhan berkelanjutan. Pembahasan tersebut melibatkan BNPB bersama berbagai mitra dari dalam dan luar negeri.

Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Dr. Raditya Jati, menjelaskan bahwa terdapat tiga prioritas utama yang menjadi fokus pembahasan dalam GFSR ke-3. Ketiga prioritas tersebut saling berkaitan dan diarahkan untuk memperkuat sistem resiliensi dari tingkat kebijakan hingga pelaksanaan di masyarakat.

Prioritas pertama adalah memperkuat integrasi arsitektur agar seluruh elemen pemerintah dan masyarakat dapat bekerja lebih terpadu. Pendekatan tersebut menekankan pentingnya menghubungkan berbagai institusi agar tidak hanya menjalankan program secara sendiri-sendiri.

Prioritas kedua adalah menyelaraskan modal dan pendanaan. Pendanaan perubahan iklim, risiko bencana, serta pembangunan perlu dikoneksikan secara lebih baik untuk mendukung pembangunan ketangguhan jangka panjang yang lebih berorientasi pada pencegahan.

“Kedua, menyelaraskan modal. Prioritas pada upaya pendanaan iklim, pendanaan risiko bencana, dan pendanaan pembangunan dapat dikoneksikan dengan lebih baik untuk mendukung ketangguhan jangka panjang yang berorientasi pada pencegahan,” ujar Raditya.

Sementara prioritas ketiga adalah mewujudkan resiliensi berkelanjutan melalui aksi yang nyata di tingkat lokal. Berbagai komitmen global dan strategi nasional diharapkan dapat diterjemahkan menjadi langkah yang dipimpin secara lokal, dipercaya masyarakat, serta menghasilkan pencapaian yang dapat diukur.

“Ini bukanlah tantangan abstrak. Ini adalah tantangan yang menentukan apakah kebijakan resiliensi benar-benar membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat,” kata Raditya.

GFSR ke-3, menurut Raditya, menjadi kesempatan untuk mendokumentasikan berbagai kemajuan yang telah dicapai sekaligus mengidentifikasi kesenjangan yang masih perlu diselesaikan. Pengalaman selama dua dekade terakhir juga diharapkan dapat menjadi dasar dalam menyusun strategi yang lebih konkret bagi generasi ketangguhan berikutnya.

Bersamaan dengan penyelenggaraan GFSR ke-3, berbagai inovasi teknologi dan solusi industri ditampilkan dalam ADEXCO 2026. Pameran dan konferensi manajemen bencana serta perlindungan sipil di Asia ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem penanggulangan bencana.

ADEXCO 2026 menghadirkan pemerintah, pelaku industri, pengembang teknologi, praktisi, akademisi, masyarakat sipil, serta mitra internasional. Berbagai solusi yang ditampilkan mencakup seluruh siklus manajemen bencana, mulai dari kesiapsiagaan, mitigasi, dan tanggap darurat hingga pemulihan.

Partisipasi dalam ADEXCO 2026 juga menunjukkan meningkatnya perhatian terhadap pengembangan teknologi dan solusi kebencanaan. Tahun ini, sebanyak 152 perusahaan peserta pameran dari sembilan negara berpartisipasi dalam ajang tersebut.

“Kami sangat bahagia melihat partisipasi yang terus meningkat tahun ini, dengan 152 perusahaan peserta pameran dari sembilan negara, yang menunjukkan peningkatan minat terhadap teknologi dan solusi manajemen bencana. Namun, kita harus ingat bahwa teknologi bukanlah tujuan akhir dari segalanya,” pesan Raditya.

Teknologi, menurutnya, harus menjadi bagian dari solusi yang dapat memperkuat kapasitas manusia dan sistem dalam menghadapi risiko. Inovasi akan memberikan dampak lebih besar ketika didukung kolaborasi, kebijakan yang tepat, serta pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.

Melalui GFSR ke-3 dan ADEXCO 2026, BNPB mengajak seluruh pihak untuk memanfaatkan momentum tersebut sebagai ruang bertukar gagasan, membangun koneksi, dan mendorong lahirnya aksi nyata. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi salah satu kunci dalam menghadapi risiko yang semakin kompleks.

“Mari kita perkuat kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta, antara peneliti dan praktisi, serta antara pengetahuan internasional dan pengalaman lokal,” tambah Raditya.

ADEXCO 2026 diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian Indonesia Energy & Engineering (IEE) Series 2026 dengan tema “Sustainability for Industrial Transformation”. Kehadiran ajang ini mempertemukan berbagai sektor yang memiliki peran penting dalam mendukung transformasi industri sekaligus pembangunan yang berkelanjutan.

GFSR ke-3 dan ADEXCO 2026 pada akhirnya membawa satu ambisi bersama, yaitu memastikan pembangunan dapat terus berjalan di tengah meningkatnya risiko dan ketidakpastian global. Ketangguhan tidak hanya membutuhkan kebijakan dan teknologi, tetapi juga kemampuan untuk menyatukan pengetahuan, sumber daya, dan aksi dari berbagai pihak.

“Marilah kita gunakan wadah ini untuk menyegarkan kembali komitmen kolektif kita, menyelaraskan upaya kita, dan mengubah pengetahuan serta inovasi menjadi tindakan nyata,” ajak Raditya.

Pembukaan GFSR ke-3 dan ADEXCO 2026 dihadiri Wakil Menteri Bappenas, Wakil Menteri Luar Negeri, Duta Besar Rusia, perwakilan Komisi VIII DPR RI, perwakilan kementerian dan lembaga, TNI, Polri, Kedutaan Besar Amerika Serikat, Australia, dan Filipina, serta pimpinan Pamerindo dan berbagai mitra penanggulangan bencana.

ADEXCO 2026 dan Global Forum for Sustainable Resilience (GFSR) 2026 merupakan bagian dari rangkaian Indonesia Energy & Engineering (IEE) Series 2026. Rangkaian tersebut juga menghadirkan Construction Indonesia, Concrete Show South East Asia–Indonesia, Mining Indonesia, Oil & Gas Indonesia, Water Indonesia, serta GIFA & METEC Indonesia.

Melalui pertemuan, pameran, dan pertukaran gagasan tersebut, GFSR ke-3 dan ADEXCO 2026 diharapkan dapat memperkuat kolaborasi untuk menghadapi berbagai risiko masa depan. Tujuan akhirnya adalah mengubah berbagai komitmen, pengetahuan, dan inovasi menjadi aksi nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan memperkuat ketangguhan Indonesia. XPOSEINDONESIA/IHSAN