Dinamika pelayanan publik yang semakin kompleks menuntut aparatur negara tidak hanya bekerja cepat, tetapi juga memiliki fondasi nilai yang kuat. Kesadaran inilah yang mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan yang digelar Bob Andika Mamana Sitepu di Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Kamis (18/12/2025), yang diikuti oleh sekitar 150 orang peserta.
Berbeda dari forum sosialisasi pada umumnya, kegiatan ini tidak hanya membahas nilai-nilai kebangsaan secara normatif, tetapi juga mengaitkannya langsung dengan tantangan nyata reformasi administrasi negara. Melalui tema “Perlunya Sinkronisasi Wewenang dalam Menjalankan Tugas Mitra Kerja Lembaga Administrasi Negara (LAN)”, Bob Andika mengajak peserta memahami bahwa kualitas birokrasi sangat ditentukan oleh keselarasan kebijakan antar lembaga negara.
Dalam pemaparannya, Bob Andika menyampaikan bahwa Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika harus menjadi roh dalam setiap kebijakan pengembangan aparatur sipil negara. Nilai-nilai tersebut, menurutnya, bukan hanya pedoman ideologis, tetapi juga landasan etis dalam membangun sistem administrasi pemerintahan yang profesional dan melayani.
Sebagai anggota Komisi II DPR RI yang membidangi aparatur negara dan reformasi birokrasi, Bob Andika menekankan pentingnya sinkronisasi wewenang antara DPR RI dan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Sinkronisasi ini diperlukan agar kebijakan pengembangan kompetensi aparatur, inovasi pelayanan publik, serta reformasi administrasi pemerintahan dapat berjalan konsisten dari pusat hingga daerah.
Ia juga menyoroti bahwa daerah memiliki peran strategis dalam keberhasilan reformasi birokrasi nasional. Tanpa aparatur yang memiliki kapasitas dan pemahaman kebangsaan yang kuat, kebijakan yang baik di tingkat pusat berpotensi tidak berdampak maksimal di lapangan. Karena itu, sinergi antara DPR RI dan LAN menjadi kunci dalam menciptakan aparatur negara yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Melalui Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan ini, Bob Andika berharap nilai kebangsaan dapat benar-benar diinternalisasi dalam praktik administrasi pemerintahan sehari-hari. Dengan demikian, reformasi birokrasi tidak hanya menjadi agenda struktural, tetapi juga gerakan kultural yang mendorong lahirnya birokrasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen DPR RI, khususnya Komisi II, untuk terus mengawal reformasi administrasi negara agar berjalan seiring dengan penguatan nilai-nilai kebangsaan dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah. XPOSEINDONESIA/IHSAN
