Jumat, Oktober 10, 2025

Dino Hamid: Performing Rights Tak Akan Beres Kalau Perizinan Masih Ruwet

Dino Hamid, Ketua Asosiasi Promotor Musik Indonesia (APMI), menilai persoalan performing rights atau hak eksklusif bagi pencipta dan pemegang hak cipta lagu masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi industri musik Tanah Air.

Ia menegaskan, ada tiga kendala utama yang membuat sistem ini belum berjalan sebagaimana mestinya: sosialisasi, pendidikan, dan dukungan sistem yang belum optimal.

“Menurut saya, isu utama performing rights saat ini terkendala tiga hal — sosialisasi, pendidikan, dan support system. Itu yang belum tersampaikan dengan baik,” ujar Dino dalam Konferensi Musik Indonesia (KMI) 2025 di Jakarta, Kamis (9/10).

Dino menyerukan agar pemerintah bersama para pemangku kepentingan terkait dapat menuntaskan permasalahan tersebut secara komprehensif. Menurutnya, keberhasilan sistem performing rights tidak bisa dilepaskan dari kemudahan dan keterpaduan dalam proses perizinan acara musik.

Ia menyoroti rumitnya proses perizinan penyelenggaraan konser di Indonesia, yang bahkan bisa memerlukan lebih dari selusin izin di satu daerah.
“Satu kota saja bisa sampai 13–14 izin sebelum acara berjalan. Kalau sistem perizinan dibuat lebih compact dan sistematis seperti di luar negeri, saya rasa isu performing rights pun bisa ikut terselesaikan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dino berharap pemerintah mampu menciptakan sistem perizinan yang ringkas, efisien, dan terintegrasi. Dengan demikian, performing rights dapat menjadi bagian dari mekanisme perizinan acara musik secara otomatis.
“Kalau perizinan itu disederhanakan, performing rights bisa menjadi satu kesatuan dalam proses izin event,” tambahnya.

Konferensi Musik Indonesia (KMI) 2025 yang resmi dibuka pada 8 Oktober di Jakarta menjadi ruang penting bagi para pelaku musik untuk berdialog dan mencari solusi bersama. Diselenggarakan oleh Kementerian Kebudayaan, acara empat hari ini menghadirkan lebih dari 700 peserta, mulai dari musisi, pencipta lagu, promotor, label rekaman, hingga regulator.

Dengan mengusung tema “Satu Nada Dasar”, KMI 2025 bertujuan memetakan arah jangka panjang ekosistem musik nasional — agar musik Indonesia tidak hanya menjadi bagian dari budaya, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi kreatif dan diplomasi yang bermakna di kancah global. XPOSEINDONESIA -Nini Sunny

Must Read

Related Articles