Ada satu masalah mendasar yang selama ini menggerogoti industri film Indonesia dari dalam, dan jarang dibicarakan secara terbuka: banyak pelaku kreatif belum memisahkan keuangan pribadi dari keuangan proyek.
Bukan soal bakat, bukan soal ide tapi soal fondasi paling dasar dari sebuah bisnis. Dan Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf) kini memutuskan untuk menyentuh masalah itu secara langsung.
Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar menegaskan hal ini dalam audiensi bersama Wahana Edukasi di Kantor Kementerian Ekraf, Jakarta, Rabu (22/4/2026). “Permasalahan mendasar pelaku kreatif hari ini adalah bagaimana memisahkan keuangan pribadi dan proyek. Ini menjadi fondasi sebelum kita bicara akses pembiayaan dan penguatan industri secara lebih luas,” ujarnya.
Audiensi ini merupakan tindak lanjut dari program SCENE program pengembangan talenta perfilman yang digagas Kementerian Ekraf hingga tahap implementasi. Fokus diskusi kali ini tertuju pada dua peran yang selama ini dianggap pendukung tapi sesungguhnya krusial: line producer dan location manager.
Wahana Edukasi menggarisbawahi bahwa kedua peran ini masih memerlukan penguatan signifikan baik dalam hal pengelolaan anggaran, sistem kerja, maupun pemanfaatan teknologi produksi. Ketika manajemen produksi lemah, dampaknya bukan hanya pada kualitas satu film, tapi pada keseluruhan ekosistem kreatif yang melingkupinya.
“Ketika production management diperkuat, dampaknya tidak hanya pada produksi, tetapi juga pada ekosistem ekonomi kreatif secara keseluruhan,” ujar Sigit Pratama, Pembina Wahana Edukasi.
Salah satu inisiatif konkret yang muncul dari diskusi ini adalah rencana pengembangan platform pemetaan lokasi syuting berbasis data yang terpusat. Selama ini, tidak ada basis data lokasi syuting yang bisa diakses dan digunakan bersama oleh seluruh pelaku industri film di Indonesia sebuah kekosongan yang selama ini diselesaikan secara manual dan tidak efisien.
“Kalau kita punya data lokasi yang terkurasi, itu bisa langsung dimanfaatkan untuk produksi sekaligus menggerakkan ekonomi di sekitarnya. Saat ini kita bahkan belum memiliki basis data terpusat yang bisa digunakan bersama,” jelas Irene Umar.
Platform ini diharapkan menjadi one-stop system bagi pelaku industri dari rumah produksi besar hingga sineas independen sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi produksi film yang kompetitif di tingkat regional.
Dari sisi pengembangan SDM, Kementerian Ekraf mendorong model pembelajaran hybrid materi digital yang diperkuat dengan mentorship langsung dari praktisi industri. Model ini juga membuka peluang penerapan subscription model sebagai sumber pendanaan program yang berkelanjutan, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah.
Kolaborasi dengan perguruan tinggi melalui pendekatan vokasi juga menjadi prioritas. Integrasi antara pembelajaran teoritis dan praktik industri dinilai sebagai kunci untuk menghasilkan talenta yang benar-benar siap terjun ke dunia kerja bukan lulusan yang harus belajar ulang dari nol saat pertama kali terjun ke lapangan.
“Kementerian Ekraf dapat mendukung dari sisi platform dan agregasi data. Yang terpenting adalah program ini bisa segera diuji dan dikembangkan secara bertahap,” tambah Wamen Ekraf.
Audiensi ini menandai awal dari tiga langkah konkret yang akan ditindaklanjuti: pengembangan kurikulum berbasis praktik industri untuk line producer dan location manager, penjajakan kolaborasi dengan perguruan tinggi, serta inisiasi basis data lokasi syuting terintegrasi.
Industri film Indonesia terus tumbuh tapi pertumbuhan yang berkelanjutan membutuhkan fondasi yang kuat, bukan hanya konten yang viral. Langkah Kementerian Ekraf kali ini menyentuh akar persoalan yang selama ini jarang disorot: tata kelola produksi yang profesional sebagai prasyarat untuk industri kreatif yang benar-benar berdaya saing. XPOSEINDONESIA/IHSAN
