Perusahaan kini tak lagi hanya mencari konsultan public relations (PR) untuk mendapatkan publikasi dan eksposur media. Kebutuhan mereka bergerak ke arah yang lebih strategis, mulai dari menjaga reputasi, membaca pasar, mengelola isu hingga mengukur dampak komunikasi terhadap organisasi.
Perubahan tersebut tergambar dalam studi “Tren Belanja Jasa PR dan Optimisme terhadap Industri PR di Tahun 2026” yang dirilis Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia (APPRI) bersama Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Studi ini menghimpun insight dari 24 perusahaan yang berasal dari 19 sektor, mulai dari kesehatan, perbankan, manufaktur, energi, ritel hingga layanan publik.
Salah satu temuan terkuat menunjukkan bahwa hampir 100 persen responden membutuhkan layanan manajemen reputasi. Sementara sekitar 75 persen membutuhkan market intelligence, 60 persen membutuhkan integrated marketing communication, dan 35 persen membutuhkan dukungan advokasi.
Angka tersebut memperlihatkan perubahan ekspektasi terhadap konsultan PR. Klien kini membutuhkan mitra yang tidak hanya mampu menyampaikan pesan, tetapi juga memahami percakapan, membaca perubahan lingkungan, memetakan stakeholder dan mengantisipasi risiko.
Ketua Umum APPRI, Sari Soegondo, mengatakan studi tersebut dilakukan untuk memberikan pemetaan mengenai kebutuhan komunikasi perusahaan. Hasilnya diharapkan dapat membantu konsultan komunikasi dan PR mengoptimalkan kapasitas mereka sekaligus menjadi dasar pengambilan keputusan bisnis.
“Di tengah dinamika ekonomi global yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat, kami merasa perlu untuk membekali konsultan komunikasi dan PR dengan pemetaan kebutuhan komunikasi perusahaan agar dapat mengoptimalkan kapasitasnya dalam memenuhi kebutuhan klien,” ujar Sari.
Namun, kebutuhan yang semakin strategis tersebut masih menghadapi persoalan anggaran. Studi APPRI mencatat 46 persen pimpinan organisasi belum mantap memajukan kegiatan komunikasi karena pertimbangan alokasi biaya.
Investasi perusahaan untuk komunikasi pun masih beragam. Sekitar 40 persen responden menghabiskan anggaran kurang dari Rp300 juta, 47,5 persen berada pada kisaran Rp300 juta hingga Rp1,5 miliar, sedangkan 12,5 persen mengalokasikan antara Rp1,5 miliar hingga Rp3 miliar.
Tantangan lainnya adalah pengukuran keberhasilan komunikasi yang belum dilakukan secara konsisten. Hanya 36 persen responden melakukan pengukuran secara berkala, sementara 32 persen hanya mengukur saat proyek atau kampanye tertentu berjalan dan 32 persen lainnya belum melakukan pengukuran sama sekali.
Kondisi ini menjadi tantangan ketika PR semakin dituntut menunjukkan hasil yang konkret. Pengukuran tidak lagi cukup berhenti pada jumlah publikasi atau jangkauan pesan, tetapi mulai bergerak pada outcome dan dampak yang dihasilkan terhadap reputasi maupun tujuan organisasi.
Ketua Tim Riset Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Natalia Widiasari, melihat industri komunikasi dan PR Indonesia sedang berada dalam fase transisi. Perkembangan algoritma digital, banjir informasi, teknologi dan tuntutan terhadap pengukuran berbasis dampak membuat peran konsultan semakin kompleks.
“Berdasarkan temuan kami, secara keseluruhan, studi ini menunjukkan bahwa sektor komunikasi dan PR di Indonesia sedang berada dalam fase transisi menuju peran yang lebih strategis,” ujar Natalia.
Di tengah perubahan tersebut, pemahaman terhadap konteks lokal tetap menjadi nilai penting. Sekitar 88 persen responden memilih konsultan lokal karena dinilai lebih memahami kondisi dan karakter Indonesia.
Model kerja sama project-based masih menjadi pilihan utama dengan 67 persen. Sebanyak 25 persen responden memilih kerja sama jangka pendek hingga 12 bulan, sementara kerja sama jangka panjang lebih dari 12 bulan hanya mencapai 8 persen.
Optimisme terhadap masa depan industri PR juga cukup tinggi. Sebanyak 52 persen responden menyatakan sangat optimistis terhadap pertumbuhan sektor PR dalam tiga hingga lima tahun mendatang, sementara 36 persen lainnya menyatakan optimistis.
Keyakinan tersebut didorong tingginya kebutuhan terhadap manajemen reputasi sebesar 41 persen. Faktor lainnya adalah meningkatnya kompleksitas isu dan krisis sebesar 29 persen, perkembangan teknologi dan data sebesar 18 persen, serta regulasi, transparansi dan tuntutan akuntabilitas publik sebesar 12 persen.
Perubahan lanskap komunikasi membuat PR juga semakin sulit bekerja sendiri. Media relations tetap memiliki peran penting, tetapi kini perlu terhubung dengan komunikasi korporat, digital, kreativitas, data dan berbagai kanal distribusi pesan.
CEO Prologue Indonesia, Dody Siregar, menilai persoalan utama komunikasi modern bukan memilih antara PR atau digital. Yang lebih penting adalah memastikan seluruh aktivitas komunikasi dibangun berdasarkan pemahaman yang sama mengenai bisnis, stakeholder dan risiko.
“Persoalannya bukan apakah perusahaan harus memilih PR atau digital, earned media atau paid media. Persoalannya adalah apakah riset, reputasi, kreativitas, distribusi, dan evaluasi dibangun berdasarkan satu pemahaman mengenai bisnis, stakeholder, dan risiko,” kata Dody.
Menurutnya, integrasi tidak berarti menghilangkan batas profesional di antara berbagai kanal. Independensi editorial, transparansi konten berbayar dan kejelasan hubungan dengan kreator tetap harus dijaga.
Pada akhirnya, studi APPRI memperlihatkan bahwa industri PR Indonesia memiliki prospek yang optimistis, tetapi juga menghadapi tuntutan untuk naik kelas. Konsultan tidak cukup hanya menawarkan lebih banyak layanan, melainkan harus mampu menghubungkan reputasi, data, kreativitas, teknologi dan pemahaman bisnis dalam strategi yang relevan.
Klien masih membutuhkan publikasi dan media relations, tetapi ekspektasinya kini semakin besar. Mereka membutuhkan konsultan yang mampu membaca situasi, memahami risiko, mengelola reputasi dan menunjukkan dampak nyata dari sebuah strategi komunikasi. XPOSEINDONESIA/IHSAN
