Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (ASEPHI) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) ke-9 pada 22-24 Juli 2024 di Hotel JS Luwansa. Acara ini dihadiri oleh pengurus dari Badan Pengurus Pusat (BPP) ASEPHI, Badan Pengurus Daerah (BPD) ASEPHI, serta Badan Pengurus Cabang (BPC) ASEPHI dari seluruh Indonesia. Turut serta dalam acara ini adalah perwakilan dari sejumlah kementerian serta pemangku kepentingan sektor kreatif kerajinan.
Dengan tema “Pelaku Kerajinan Kreatif dan Inovatif Siap Berkolaborasi Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia,” Munas ke-9 ASEPHI bertujuan untuk memperkuat jaringan dan mendorong inovasi di sektor kerajinan. ASEPHI, yang merupakan payung bagi pelaku industri kerajinan, saat ini memiliki 18 BPD ASEPHI tingkat provinsi dan 5 BPC ASEPHI di kabupaten/kota potensial.
Ketua Organizing Committee (OC) Munas ke-9, Baby Jurmawati Djuri, menjelaskan bahwa Munas diadakan setiap lima tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi. “Sebagai Ketua Organizing Committee, tugas saya adalah memastikan kelancaran acara, mulai dari persiapan atribut hingga pemfasilitasian peserta dari BPP, BPD, dan BPC ASEPHI. Kami juga memberikan kesempatan kepada perwakilan dari tiap daerah untuk hadir sebagai peninjau,” ungkap Baby Jurmawati Djuri.
Acara Munas akan diawali dengan pembukaan resmi oleh Menteri Perdagangan (dalam konfirmasi), diikuti dengan penampilan tarian dan penghargaan kepada tokoh-tokoh berprestasi, baik dari internal ASEPHI maupun luar organisasi.
Ketua Steering Committee (SC), Hatman, menambahkan bahwa peserta Munas meliputi 17 BPD dan 5 BPC. Satu BPD tidak dapat hadir karena masa baktinya telah berakhir dan belum menyelenggarakan Musyawarah Daerah (Musda). “Sesuai AD/ART, BPD dan BPC yang masa baktinya telah habis dan belum menyelenggarakan Musda tidak bisa mengikuti Munas,” jelas Hatman.
Munas ini merupakan agenda lima tahunan ASEPHI yang bertujuan untuk evaluasi dan pemilihan kepengurusan baru. Selain itu, akan dibahas pula program-program dan organisasi, termasuk isu-isu nasional seperti permasalahan tekstil impor yang saat ini sedang hangat. Hasil pembahasan akan direkomendasikan kepada pemerintah sebagai saran dan masukan dari ASEPHI. XPOSEINDONESIA/ Dudut SP
