Kegiatan yang berlangsung sejak pagi hari ini diikuti sekitar 150 peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat Kecamatan Binjai Barat, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), relawan BAMS, serta unsur masyarakat umum. Kehadiran lintas elemen tersebut mencerminkan tingginya kepedulian warga terhadap upaya pemulihan sosial pascabencana yang sebelumnya melanda wilayah Binjai Barat.

Dalam paparannya, Bob Andika Mamana menekankan bahwa bencana alam tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga berdampak pada tatanan sosial, ekonomi, dan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Oleh karena itu, internalisasi nilai-nilai 4 Pilar Kebangsaan menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga persatuan dan memastikan kehadiran negara di tengah masyarakat terdampak.

Ia menjelaskan bahwa Pancasila harus menjadi landasan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam proses pemulihan, terutama dalam distribusi bantuan dan perlindungan warga secara adil tanpa diskriminasi. Sementara itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi jaminan konstitusional atas hak-hak dasar warga negara, termasuk hak atas perlindungan, pelayanan publik, dan kesejahteraan pascabencana.

Bob Andika Mamana juga menyoroti pentingnya peran Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai wujud kehadiran negara hingga ke daerah melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam konteks Binjai Barat, koordinasi lintas sektor dinilai krusial agar proses pemulihan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Selain itu, nilai Bhinneka Tunggal Ika disebut sebagai modal sosial yang memperkuat solidaritas dan gotong royong di tengah keberagaman masyarakat. Menurutnya, semangat kebersamaan inilah yang menjadi kekuatan utama masyarakat Binjai Barat dalam menghadapi dan bangkit dari dampak bencana.

Dalam kesempatan tersebut, Bob Andika Mamana juga mengaitkan sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan dengan peran lembaga negara dan wakil rakyat, khususnya dalam fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintahan daerah. Penguatan pelayanan publik, administrasi kependudukan, serta perlindungan hak-hak warga negara pascabencana menjadi aspek penting yang perlu terus dikawal.

Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat tidak hanya memahami nilai-nilai kebangsaan secara konseptual, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam situasi krisis. Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan MPR RI dinilai menjadi instrumen strategis untuk memperkuat ketahanan sosial sekaligus mendorong tata kelola pemerintahan daerah yang lebih responsif, akuntabel, dan berkeadilan di Kecamatan Binjai Barat. XPOSEINDONESIA/IHSAN

Berbeda dari forum sosialisasi pada umumnya, kegiatan ini tidak hanya membahas nilai-nilai kebangsaan secara normatif, tetapi juga mengaitkannya langsung dengan tantangan nyata reformasi administrasi negara. Melalui tema “Perlunya Sinkronisasi Wewenang dalam Menjalankan Tugas Mitra Kerja Lembaga Administrasi Negara (LAN)”, Bob Andika mengajak peserta memahami bahwa kualitas birokrasi sangat ditentukan oleh keselarasan kebijakan antar lembaga negara.

Dalam pemaparannya, Bob Andika menyampaikan bahwa Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika harus menjadi roh dalam setiap kebijakan pengembangan aparatur sipil negara. Nilai-nilai tersebut, menurutnya, bukan hanya pedoman ideologis, tetapi juga landasan etis dalam membangun sistem administrasi pemerintahan yang profesional dan melayani.

Sebagai anggota Komisi II DPR RI yang membidangi aparatur negara dan reformasi birokrasi, Bob Andika menekankan pentingnya sinkronisasi wewenang antara DPR RI dan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Sinkronisasi ini diperlukan agar kebijakan pengembangan kompetensi aparatur, inovasi pelayanan publik, serta reformasi administrasi pemerintahan dapat berjalan konsisten dari pusat hingga daerah.

Ia juga menyoroti bahwa daerah memiliki peran strategis dalam keberhasilan reformasi birokrasi nasional. Tanpa aparatur yang memiliki kapasitas dan pemahaman kebangsaan yang kuat, kebijakan yang baik di tingkat pusat berpotensi tidak berdampak maksimal di lapangan. Karena itu, sinergi antara DPR RI dan LAN menjadi kunci dalam menciptakan aparatur negara yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Melalui Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan ini, Bob Andika berharap nilai kebangsaan dapat benar-benar diinternalisasi dalam praktik administrasi pemerintahan sehari-hari. Dengan demikian, reformasi birokrasi tidak hanya menjadi agenda struktural, tetapi juga gerakan kultural yang mendorong lahirnya birokrasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen DPR RI, khususnya Komisi II, untuk terus mengawal reformasi administrasi negara agar berjalan seiring dengan penguatan nilai-nilai kebangsaan dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah. XPOSEINDONESIA/IHSAN

Dalam forum tersebut, Bob Andika Mamana Sitepu menyampaikan bahwa nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika harus menjadi fondasi utama dalam penataan aparatur sipil negara. Menurutnya, reformasi birokrasi tidak hanya berbicara soal regulasi, tetapi juga menyangkut etika pelayanan, profesionalisme aparatur, dan keadilan bagi masyarakat di seluruh daerah.

Sebagai anggota Komisi II DPR RI yang membidangi urusan aparatur negara dan reformasi birokrasi, Bob Andika Mamana Sitepu menekankan pentingnya sinkronisasi wewenang antara DPR RI dan Kementerian PANRB sebagai mitra kerja strategis. Ia menilai, ketidaksinkronan kebijakan antara pusat dan daerah masih menjadi tantangan serius, terutama dalam penerapan sistem kinerja aparatur dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Lebih lanjut, Bob Andika Mamana Sitepu menjelaskan bahwa penguatan koordinasi kelembagaan akan berdampak langsung pada peningkatan profesionalisme aparatur sipil negara, efektivitas birokrasi, serta percepatan reformasi birokrasi di daerah. Hal tersebut dinilai sangat relevan bagi wilayah Daerah Pemilihan Sumatera Utara III yang memiliki karakteristik dan tantangan pemerintahan yang beragam.

Melalui kegiatan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan ini, Bob Andika Mamana Sitepu berharap pemerintah daerah dan masyarakat dapat memahami bahwa reformasi birokrasi yang selaras dengan nilai-nilai kebangsaan merupakan kunci terciptanya pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Ia menegaskan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi tidak diukur dari kebijakan di atas kertas, melainkan dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen DPR RI, khususnya Komisi II, untuk memastikan kebijakan reformasi birokrasi berjalan seimbang antara pusat dan daerah, sekaligus memperkuat nilai-nilai kebangsaan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. XPOSEINDONESIA/IHSAN

Dalam pemaparannya, Bob Andika Mamana Sitepu menyampaikan bahwa nilai-nilai 4 Pilar Kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika, harus tercermin secara nyata dalam kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan. Menurutnya, perbatasan bukan sekadar garis administratif, melainkan simbol kedaulatan negara yang harus dikelola secara terpadu, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Sebagai anggota Komisi II DPR RI yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan kewilayahan, Bob Andika Mamana Sitepu menekankan pentingnya sinkronisasi wewenang antara DPR RI dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagai mitra kerja strategis. Ia menilai, tanpa koordinasi yang kuat, kebijakan pengelolaan perbatasan berpotensi berjalan parsial dan kurang efektif dalam menjawab tantangan di lapangan.

Lebih lanjut disampaikan bahwa sinergi antar lembaga sangat dibutuhkan untuk mengatasi persoalan pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan publik, pengamanan wilayah, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Bob Andika Mamana Sitepu menegaskan bahwa wilayah perbatasan harus diposisikan sebagai beranda depan Indonesia yang mencerminkan kehadiran negara, bukan daerah tertinggal yang luput dari perhatian.

Melalui Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan ini, Bob Andika Mamana Sitepu berharap masyarakat semakin memahami peran strategis BNPP dan DPR RI dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI. Ia juga mendorong agar nilai-nilai kebangsaan terus diinternalisasi sebagai landasan dalam mendukung kebijakan pengelolaan perbatasan yang berdaulat, berkelanjutan, dan berpihak kepada kepentingan nasional.

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen DPR RI, khususnya Komisi II, untuk terus memperkuat pemahaman kebangsaan di tengah masyarakat sekaligus mendorong harmonisasi kebijakan antar lembaga negara demi terwujudnya kedaulatan wilayah dan kesejahteraan rakyat. XPOSEINDONESIA/IHSAN

Dalam pertemuan tersebut, Bob Andika Mamana Sitepu mengajak masyarakat untuk memahami bahwa demokrasi yang sehat tidak hanya bertumpu pada mekanisme pemilihan, tetapi juga pada integritas dan etika para penyelenggaranya. Nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika harus menjadi pedoman utama dalam setiap proses demokrasi, termasuk dalam pengawasan dan penegakan etika pemilu.

Sebagai anggota Komisi II DPR RI yang membidangi urusan kepemiluan, Bob Andika Mamana Sitepu menekankan pentingnya sinkronisasi wewenang antara DPR RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Menurutnya, koordinasi yang kuat diperlukan agar fungsi pengawasan etik terhadap penyelenggara pemilu dapat berjalan secara objektif, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menilai, tanpa sinkronisasi yang jelas, potensi tumpang tindih kewenangan antar lembaga bisa terjadi dan berujung pada melemahnya kepercayaan publik. Oleh karena itu, harmonisasi peran DPR RI sebagai lembaga pengawasan dengan DKPP sebagai penjaga etika pemilu menjadi elemen penting dalam memperkuat sistem kepemiluan nasional.

Lebih jauh, Bob Andika Mamana Sitepu menjelaskan bahwa penguatan peran DKPP merupakan bagian dari upaya menjaga marwah demokrasi. Penegakan kode etik yang tegas dan adil akan memastikan setiap tahapan pemilu berjalan secara jujur, adil, dan berintegritas, sekaligus memberi kepastian bahwa pelanggaran etik ditangani secara profesional.

Melalui Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan ini, Bob Andika Mamana Sitepu berharap masyarakat tidak hanya memahami peran lembaga-lembaga negara dalam penyelenggaraan pemilu, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan demokrasi sehari-hari. Ia menegaskan komitmennya untuk terus mendorong sinergi antarlembaga demi terciptanya demokrasi yang beretika, berkualitas, dan berpihak pada kepentingan rakyat. XPOSEINDONESIA/IHSAN

Dalam suasana yang interaktif dan terbuka, Bob Andika Mamana Sitepu menyoroti masih adanya persoalan tumpang tindih kebijakan serta lemahnya penerapan sistem kinerja ASN di berbagai daerah. Menurutnya, kondisi tersebut tidak bisa dilepaskan dari pentingnya sinkronisasi wewenang antara Komisi II DPR RI dengan mitra kerjanya, khususnya Badan Kepegawaian Nasional (BKN), sebagai institusi yang berperan sentral dalam pembinaan dan pengawasan manajemen ASN secara nasional.

Ia menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika harus tercermin nyata dalam sistem kepegawaian negara. Bagi Bob, pengamalan 4 Pilar Kebangsaan tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan harus hadir dalam kebijakan konkret, termasuk dalam sistem penilaian kinerja, promosi jabatan, dan pengawasan ASN yang berbasis sistem merit.

Sinkronisasi kewenangan antara DPR RI dan BKN dinilai menjadi fondasi penting agar kebijakan kepegawaian dapat berjalan konsisten dari pusat hingga daerah. Tanpa koordinasi yang kuat, implementasi aturan berpotensi berbeda-beda, sehingga berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat. Dalam konteks inilah, peran pengawasan Komisi II DPR RI menjadi krusial untuk memastikan BKN menjalankan fungsinya secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Bob Andika Mamana Sitepu juga menekankan bahwa reformasi birokrasi yang berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila ASN memiliki sistem kerja yang jelas, terukur, dan berorientasi pada kinerja. Dengan penguatan peran BKN serta dukungan pengawasan legislatif yang efektif, diharapkan tercipta birokrasi yang profesional, bersih, dan benar-benar melayani kepentingan rakyat, khususnya di wilayah Sumatera Utara.

Melalui Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan ini, Bob Andika Mamana Sitepu berharap masyarakat semakin memahami keterkaitan antara nilai-nilai kebangsaan dan tata kelola pemerintahan. Ia menegaskan komitmennya untuk terus mendorong harmonisasi kebijakan kepegawaian nasional agar mampu menghadirkan pemerintahan yang adil, berintegritas, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. XPOSEINDONESIA/IHSAN

Dalam paparannya, Bob Andika Mamana Sitepu menegaskan bahwa nilai-nilai 4 Pilar Kebangsaan—Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika—bukan sekadar konsep normatif, melainkan harus menjadi pedoman nyata dalam setiap kebijakan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ia menilai, pemahaman yang utuh terhadap pilar-pilar kebangsaan sangat penting agar arah pembangunan daerah tidak menyimpang dari cita-cita nasional.

Sebagai anggota Komisi II DPR RI yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, dan kependudukan, Bob menyoroti urgensi sinkronisasi wewenang antara Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri sebagai mitra kerja strategis. Menurutnya, harmonisasi kebijakan menjadi kunci agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi yang berpotensi menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ia menjelaskan bahwa koordinasi yang solid antara DPR RI dan Kemendagri akan berdampak langsung pada penguatan otonomi daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta stabilitas pemerintahan di daerah. Hal tersebut menjadi semakin relevan bagi wilayah Daerah Pemilihan Sumatera Utara III, yang memiliki dinamika sosial, politik, dan pembangunan yang beragam dan membutuhkan kebijakan yang responsif serta berkeadilan.

Dalam suasana dialogis, Bob juga mengajak masyarakat Binjai Utara untuk aktif memahami peran DPR RI dan kementerian sebagai mitra kerja dalam proses legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Ia menekankan bahwa partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam menjaga pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Melalui kegiatan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan ini, Bob Andika Mamana Sitepu berharap nilai-nilai kebangsaan dapat terus hidup dan terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Ia menegaskan bahwa penguatan ideologi bangsa dan harmonisasi kebijakan pemerintahan merupakan fondasi utama dalam menjaga persatuan nasional serta mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen DPR RI, khususnya Komisi II, untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui edukasi kebangsaan yang substantif, membangun kesadaran hukum dan pemerintahan, serta memperkuat ikatan antara wakil rakyat dan konstituennya di daerah.XPOSEINDONESIA/IHSAN

Kegiatan tersebut mengangkat tema “Sinkronisasi Wewenang antara Komisi II DPR RI dengan Mitra Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia”, sebuah isu strategis yang dinilai sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya terkait kepastian hukum dan keadilan dalam pengelolaan pertanahan.

Dalam forum tersebut, Bob Andika Mamana Sitepu menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika tidak boleh berhenti sebagai konsep normatif, melainkan harus menjadi dasar konkret dalam setiap kebijakan publik, termasuk kebijakan pertanahan.

Sebagai anggota Komisi II DPR RI yang membidangi pemerintahan dalam negeri, agraria, dan pertanahan, Bob menyoroti pentingnya penguatan koordinasi dan sinkronisasi kewenangan antara DPR RI dan Badan Pertanahan Nasional sebagai mitra kerja utama. Menurutnya, sinergi yang solid akan memastikan kebijakan pertanahan berjalan lebih efektif, transparan, serta memberikan kepastian hukum yang selama ini sangat dibutuhkan masyarakat di daerah.

Ia juga menekankan bahwa kolaborasi yang kuat antara Komisi II DPR RI dan BPN RI memiliki peran strategis dalam mendorong penyelesaian konflik pertanahan, percepatan reforma agraria, serta peningkatan kualitas layanan pertanahan di daerah. Wilayah Sumatera Utara, termasuk Kota Binjai, disebut sebagai salah satu daerah yang membutuhkan perhatian serius agar kebijakan pusat benar-benar dirasakan manfaatnya hingga ke tingkat masyarakat bawah.

Melalui sosialisasi ini, Bob berharap masyarakat tidak hanya memahami esensi 4 Pilar Kebangsaan, tetapi juga semakin menyadari peran DPR RI beserta mitra kerjanya dalam merumuskan dan mengawal kebijakan publik. Ia menegaskan bahwa kebijakan pertanahan yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya menjaga persatuan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Binjai ini menjadi refleksi nyata komitmen DPR RI, khususnya Komisi II, untuk terus hadir di tengah masyarakat, mendengar aspirasi daerah, serta memastikan nilai-nilai kebangsaan tetap menjadi fondasi dalam pembangunan nasional. XPOSEINDONESIA/IHSAN