Dalam sambutannya, M. Izaddin menegaskan pentingnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat BPJS Ketenagakerjaan yang sering kali masih tertukar dengan BPJS Kesehatan. “Banyak masyarakat hanya mengenal BPJS dari sisi kesehatan, padahal BPJS Ketenagakerjaan hadir untuk melindungi pekerja dalam berbagai aspek, mulai dari jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, hingga jaminan hari tua,” ujarnya.

Anggota DPR RI Komisi IX, Arzeti Bilbina, memberikan apresiasi atas langkah BPJS Ketenagakerjaan memperluas perlindungan sosial tenaga kerja, khususnya bagi pekerja informal dan kalangan wartawan. Menurutnya, wartawan adalah profesi dengan risiko tinggi yang bekerja tanpa mengenal waktu.

“Teman-teman wartawan ini kerjanya bisa dikatakan 36 jam tanpa batasan waktu. Tetapi siapa yang memikirkan kesehatan mereka? Pekerja, termasuk jurnalis, harus terlindungi agar keluarganya juga aman jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Karena itu, saya mengajak semua pihak untuk memanfaatkan program ini demi kesejahteraan bersama,” tegas Arzeti.

Sebagai bentuk komitmen nyata, Arzeti menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan selama empat bulan pertama bagi wartawan yang baru bergabung. Inisiatif ini disambut antusias, terbukti dengan 200 wartawan yang resmi terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan pada acara tersebut. Penyerahan kartu kepesertaan dilakukan secara simbolis, menandai dimulainya babak baru perlindungan jaminan sosial bagi insan pers.

Dalam pemaparannya, Mikail Firdaus menjelaskan bahwa manfaat BPJS Ketenagakerjaan bisa diperoleh dengan biaya sangat terjangkau, mulai dari Rp16.800 per bulan. Dengan iuran kecil ini, peserta mendapatkan perlindungan besar, termasuk santunan kematian, biaya pengobatan tanpa batas bila mengalami kecelakaan kerja, hingga jaminan pendidikan anak pekerja.

Arzeti pun menambahkan kesaksian pribadinya tentang bagaimana BPJS Ketenagakerjaan membantu keluarganya menghadapi kecelakaan kerja yang fatal. “Kalau sampai kecelakaan membutuhkan kaki palsu yang harganya miliaran rupiah, BPJS Ketenagakerjaan tetap menanggungnya. Bahkan ada santunan kematian sebesar Rp42 juta dan jaminan pendidikan anak,” ungkapnya.

Saat ini jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia telah mencapai lebih dari 42 juta jiwa, meningkat tajam dibandingkan sekitar 4 juta peserta di awal pendiriannya. Namun, masih ada sekitar 30 juta pekerja yang belum terlindungi, menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan perlindungan sosial semakin merata.

Acara ditutup dengan ajakan bersama seluruh pihak untuk meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, baik pekerja formal maupun informal. Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat bisa lebih terjamin, sesuai semangat kemerdekaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. XPOSEINDONESIA/IHSAN

Menurut Direktur Bidang Penjurian dan Pengadaan Film FFWI, Tertiani Simanjuntak, kegiatan tersebut antara lain bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Dewan Juri FFWI dalam memilah dan memilih karya-karya film nasional terbaik.

”Di samping itu kegiatan sosialisasi ini untuk meningkatkan kredibilitas sistem dan metode penilaian penjurian FFWI,” jelas mantan wartawan The Jakarta Post itu.

Dalam sosialisasi itu tampil empat narasumber, masing-masing Rita Sri Hastuti (Anggota LSF), Susi Ivvaty (Editor dan Pendiri alif.id), Daniel Irawan (Penggiat Perfilman), dan sutradara Helfi Kardit.

Dewan Juri yang mengikuti kegiatan sosialisasi melalui daring menyimak sangat antusias. “Bagi kami kegiatan sosialisasi ini sangat menambah wawasan dalam menilai film,” ungkap Thomas Manggala, wartawan Sindonews, salah satu anggota Dewan Juri Awal.

Siapa Layak Jadi Juri?

Daniel memaparkan, dalam menilai film pada suatu festival, yang pertama harus diperhatikan adalah siapa yang layak menjadi juri dan apa syaratnya? Memang tidak ada aturan baku dalam literatur maupun undang-undang. Selain satu: buku panduan penilaian yang disusun panitia.

Namun Daniel menempatkan produser film, kritikus film, pakar film, aktor dan aktris, terakhir wartawan peliput film, adalah orang-orang yang layak menjadi juri festival film.

“Dan di antara semua profesi, wartawan peliput film yang paling layak menjadi juri festival film,” tegasnya.

Alasan Daniel, karena keseharian pekerjaan mereka adalah mengikuti dan menuliskan produksi dan sering menonton film.

Daniel menekankan, sebagai juri terpilih, Daniel menyebut mereka wajib memiliki pengetahun wawasan dan referensi film yang luas soal film, memiliki pengetahuan tentang teknis film, dan tak kalah penting adalah rajin menonton film.

Kelebihan wartawan sebagai juri dalam pandangan Daniel adalah karena mereka sering berinteraksi dengan penonton film. Memintai pendapat penonton film dan film apa yang sedang digandrungi oleh penonton film.

Tidak Kepala Kosong

Sedangkan Susi Ivvaty menerangkan, untuk menjadi Juri yang menilai film, harus tidak dengan kepala kosong. Dengan begitu, kata Susi, seorang juri bisa mengajukan argumen mengapa dia memilih suatu film untuk dinilai bagus atau tidak.

“Seorang juri harus mampu memaparkan dan berargumentasi tentang defenisi sebuah film yang baik atau buruk. Dan pada akhirnya, bisa menyimpulkan definisi itu sangat dinamis dan berspektrum!” kata Susi.

Susi menambahkan, berdebat dan mengadu argumentasi dalam menilai film sangat bagus dan harus menjadi tradisi yang dipertahankan dalam penyelenggaraan FFWI.

Dalam pandangan Susi, dalam beradu argumen itu harus dilandaskan pada pengetahuan film yang mumpuni, meski tidak sempurna. Karena dalam menilai film, setiap orang memiliki sudut pandang sendiri, tetapi mempunyai alasan yang secara teknis bisa diterima.

Bagi Susi yang tak kalah penting, seorang juri wajib mengetahui budaya dan adab suatu daerah atau komunitas. Meski itupun tidak harus ahli.
Susi mengingatkan, penempatan soal budaya ini terlihat kuat dalam film-film Korea maupun Hollywood.

“Film mereka sukses terletak pada apa sih? Saya kira terletak pada kultur yang membungkusnya, ada bahasa, ada gerak, ada musik, sehingga sebenarnya, membaca film adalah membaca budaya!” tandas Susi.

Dalam pada itu, Rita Sri Hastuti Wartawan Senior Anggota LSF, menyebut harus disepakati bersama, penilaian sebuah film jangan hanya dari rasa saja.

Rita menguraikan, kalau di genre drama, apakah cerita bisa menyentuh keharuan? Tetapi keharuan itu bukan cengeng. Lantas untuk genre Laga, Action dan Horor adegan dan cerita dan dilihat masuk akal atau tidak. “Semua itu bisa jadi bahan penilaian yang didiskusikan bersama,”ujarnya.

Di bawah koordinasi Direktorat Perfilman, Musik, dan Media, Kemendikbudristek, panitia FFWI 2023 sudah mulai bekerja dengan menyusun daftar film-film yang tayang di bioskop dan OTT mulai 1 Oktober 2022-30 September 2023. XPOSEINDONESIA Foto : Instagram