Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 15.00 WIB ini dihadiri sekitar 150 peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat Kecamatan Binjai Utara, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), relawan BAMS, serta unsur masyarakat umum. Kehadiran berbagai elemen tersebut mencerminkan tingginya kebutuhan masyarakat akan pemahaman kebangsaan di tengah proses pemulihan wilayah yang terdampak bencana alam.

Dalam pemaparannya, Bob Andika Mamana menyoroti bahwa bencana alam tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik, tetapi juga berdampak langsung pada terganggunya pelayanan publik, administrasi kependudukan, serta efektivitas tata kelola pemerintahan daerah. Kondisi ini, menurutnya, menuntut penguatan nilai-nilai 4 Pilar Kebangsaan sebagai landasan moral dan konstitusional agar proses pemulihan berjalan adil, terarah, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa Pancasila harus menjadi pedoman utama dalam pengambilan kebijakan pascabencana, terutama terkait relokasi warga dan pemulihan sosial, dengan menempatkan nilai musyawarah serta keadilan sosial sebagai prinsip dasar. Sementara itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan kewajiban negara untuk menjamin pemulihan hak-hak sipil masyarakat, termasuk penerbitan dokumen kependudukan dan akses terhadap pelayanan publik yang sempat terganggu akibat bencana.

Bob Andika Mamana juga menekankan pentingnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai kerangka kelembagaan yang memastikan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah berjalan selaras. Dalam konteks Binjai Utara, sinergi lintas pemerintahan dinilai menjadi faktor krusial agar kebijakan pemulihan dapat diimplementasikan secara efektif dan tepat sasaran.

Selain itu, nilai Bhinneka Tunggal Ika disebut sebagai modal sosial yang memperkuat solidaritas masyarakat lintas kelompok. Di tengah keberagaman sosial Binjai Utara, semangat kebersamaan dan gotong royong menjadi faktor penentu dalam menjaga stabilitas sosial pascabencana serta membangun kembali kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Dalam konteks kelembagaan, sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan ini juga dikaitkan dengan tugas dan fungsi Komisi II DPR RI, khususnya dalam pembinaan administrasi kependudukan, pelayanan publik, serta perlindungan hak politik dan demokrasi lokal masyarakat terdampak. Menurut Bob Andika Mamana, integrasi nilai kebangsaan dengan fungsi pengawasan lembaga legislatif dapat memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah daerah sekaligus meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, masyarakat diharapkan tidak hanya memahami 4 Pilar Kebangsaan secara konseptual, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi situasi krisis. Sosialisasi MPR RI dinilai menjadi instrumen strategis dalam mendukung pemulihan administrasi pemerintahan dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat Kecamatan Binjai Utara pascabencana. XPOSEINDONESIA/IHSAN

Kegiatan yang berlangsung sejak pagi hari ini diikuti sekitar 150 peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat Kecamatan Binjai Barat, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), relawan BAMS, serta unsur masyarakat umum. Kehadiran lintas elemen tersebut mencerminkan tingginya kepedulian warga terhadap upaya pemulihan sosial pascabencana yang sebelumnya melanda wilayah Binjai Barat.

Dalam paparannya, Bob Andika Mamana menekankan bahwa bencana alam tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga berdampak pada tatanan sosial, ekonomi, dan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Oleh karena itu, internalisasi nilai-nilai 4 Pilar Kebangsaan menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga persatuan dan memastikan kehadiran negara di tengah masyarakat terdampak.

Ia menjelaskan bahwa Pancasila harus menjadi landasan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam proses pemulihan, terutama dalam distribusi bantuan dan perlindungan warga secara adil tanpa diskriminasi. Sementara itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi jaminan konstitusional atas hak-hak dasar warga negara, termasuk hak atas perlindungan, pelayanan publik, dan kesejahteraan pascabencana.

Bob Andika Mamana juga menyoroti pentingnya peran Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai wujud kehadiran negara hingga ke daerah melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam konteks Binjai Barat, koordinasi lintas sektor dinilai krusial agar proses pemulihan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Selain itu, nilai Bhinneka Tunggal Ika disebut sebagai modal sosial yang memperkuat solidaritas dan gotong royong di tengah keberagaman masyarakat. Menurutnya, semangat kebersamaan inilah yang menjadi kekuatan utama masyarakat Binjai Barat dalam menghadapi dan bangkit dari dampak bencana.

Dalam kesempatan tersebut, Bob Andika Mamana juga mengaitkan sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan dengan peran lembaga negara dan wakil rakyat, khususnya dalam fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintahan daerah. Penguatan pelayanan publik, administrasi kependudukan, serta perlindungan hak-hak warga negara pascabencana menjadi aspek penting yang perlu terus dikawal.

Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat tidak hanya memahami nilai-nilai kebangsaan secara konseptual, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam situasi krisis. Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan MPR RI dinilai menjadi instrumen strategis untuk memperkuat ketahanan sosial sekaligus mendorong tata kelola pemerintahan daerah yang lebih responsif, akuntabel, dan berkeadilan di Kecamatan Binjai Barat. XPOSEINDONESIA/IHSAN

Berbeda dari forum sosialisasi pada umumnya, kegiatan ini tidak hanya membahas nilai-nilai kebangsaan secara normatif, tetapi juga mengaitkannya langsung dengan tantangan nyata reformasi administrasi negara. Melalui tema “Perlunya Sinkronisasi Wewenang dalam Menjalankan Tugas Mitra Kerja Lembaga Administrasi Negara (LAN)”, Bob Andika mengajak peserta memahami bahwa kualitas birokrasi sangat ditentukan oleh keselarasan kebijakan antar lembaga negara.

Dalam pemaparannya, Bob Andika menyampaikan bahwa Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika harus menjadi roh dalam setiap kebijakan pengembangan aparatur sipil negara. Nilai-nilai tersebut, menurutnya, bukan hanya pedoman ideologis, tetapi juga landasan etis dalam membangun sistem administrasi pemerintahan yang profesional dan melayani.

Sebagai anggota Komisi II DPR RI yang membidangi aparatur negara dan reformasi birokrasi, Bob Andika menekankan pentingnya sinkronisasi wewenang antara DPR RI dan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Sinkronisasi ini diperlukan agar kebijakan pengembangan kompetensi aparatur, inovasi pelayanan publik, serta reformasi administrasi pemerintahan dapat berjalan konsisten dari pusat hingga daerah.

Ia juga menyoroti bahwa daerah memiliki peran strategis dalam keberhasilan reformasi birokrasi nasional. Tanpa aparatur yang memiliki kapasitas dan pemahaman kebangsaan yang kuat, kebijakan yang baik di tingkat pusat berpotensi tidak berdampak maksimal di lapangan. Karena itu, sinergi antara DPR RI dan LAN menjadi kunci dalam menciptakan aparatur negara yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Melalui Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan ini, Bob Andika berharap nilai kebangsaan dapat benar-benar diinternalisasi dalam praktik administrasi pemerintahan sehari-hari. Dengan demikian, reformasi birokrasi tidak hanya menjadi agenda struktural, tetapi juga gerakan kultural yang mendorong lahirnya birokrasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen DPR RI, khususnya Komisi II, untuk terus mengawal reformasi administrasi negara agar berjalan seiring dengan penguatan nilai-nilai kebangsaan dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah. XPOSEINDONESIA/IHSAN