Ajakan tersebut disampaikannya saat menggelar Sosialisasi Empat Pilar pada 4 September 2025, yang dihadiri sekitar 150 peserta. Dalam kesempatan itu, Bob menegaskan pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam setiap kebijakan publik.

“Empat Pilar bukan sekadar semboyan, tapi kerangka kerja nyata bagi kepala daerah dalam membangun wilayahnya secara adil dan inklusif,” tegas Bob.

Ia menyoroti potensi besar Karo di sektor pertanian, budaya, dan keragaman etnis. Menurutnya, potensi itu hanya bisa berkembang dengan dukungan pemerintahan yang kuat, transparan, dan responsif. Sebagai anggota Komisi II DPR RI, Bob menekankan pentingnya memastikan jalannya pemerintahan sesuai konstitusi dan semangat kebhinekaan.

Dalam sosialisasi tersebut, Bob juga menekankan peran Pancasila dalam penguatan UMKM, pemberdayaan desa, hingga pelestarian budaya lokal. Sementara itu, pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah sesuai UUD 1945 menjadi perhatian utama.

“Kami terus memantau agar kewenangan daerah benar-benar digunakan untuk memperluas akses pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, dan pemerataan infrastruktur,” tambahnya.

Ia menutup dengan penekanan pada pentingnya sinergi antara kebijakan daerah dan strategi nasional, khususnya dalam penanggulangan bencana, pemulihan ekonomi, serta implementasi otonomi daerah. XPOSEINDONESIA Foto Dokumentasi

Bob Andika Mamana Sitepu, SH, anggota   MPR-RI Fraksi PDI Perjuangan menggelar Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Tiga Panah  Kabupaten Karo – Sumatera Utara. Kegiatan yang dilaksanakan  pada tanggal  29 – 31 Januari 2024 dan warga anthusias untuk berdialog, memperdalam pengetahuan dan pemahaman Masyarakat terhadap Empat Pilar MPR RI.

Menurut Bob, Anggota MPR berkewajiban melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat yang salah satu kegiatannya adalah dengar pendapat dengan masyarakat di daerah pemilihannya.

Dalam dialog  tersebut muncul berbagai pertanyaan, di antaranya,  apa pentingnya penguatan sistem demokrasi di Indonesia?

Menurut Bob, penguatan sistem demokrasi Indonesia memiliki signifikansi yang besar karena demokrasi merupakan fondasi dari negara Indonesia. Dalam kerangka demokrasi, kekuasaan berada di tangan rakyat dan diimplementasikan melalui lembaga-lembaga negara yang bersifat mandiri dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Penguatan sistem demokrasi di Indonesia penting karena dapat memberikan manfaat seperti mewujudkan pemerintahan yang stabil dan efektif, mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, melindungi hak-hak asasi manusia, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah!” ujar  politisi lulusan Sarjana Hukum Universitas  Pembangunan Pancabudi tersebut.

Selanjutnya,  Bob menekankan  bahwa masyarakat memang memiliki peran penting dalam penguatan sistem demokrasi Indonesia. “Salah satunya untuk mengawasi kinerja pemerintah, masyarakat dapat mengawasi kinerja pemerintah melalui berbagai cara, seperti mengikuti berita dan informasi tentang pemerintah!” ungkap Bob.

Selain itu, masyarakat juga perlu berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang merupakan salah satu bentuk demokrasi, “seperti mengikuti pemilu untuk memilih calon pemimpin Indonesia dan menyampaikan pendapat kepada pemerintah melalui surat, email ataupun audiensi agar pendapat tersebut menjadi masukan bagi pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak pada rakyat. Sehingga, peran aktif masyarakat itu nantinya dapat menjadikan sistem demokrasi di Indonesia lebih kuat dan kokoh!”ungkap politisi ini  bersemangat.

Bob mengakui ada beberapa tantangan dan hambatan dalam penguatan sistem demokrasi di Indonesia seperti korupsi, politik identitas, rendahnya partisipasi politik masyarakat, hingga pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa hal tersebut menjadi faktor utama yang membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah rendah.

“Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah dapat menegakkan hukum secara tegas seperti kepada para pelaku korupsi dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Hal ini nantinya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Apabila tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sudah meningkat, masyarakat akan terdorong untuk berpartisipasi lebih aktif dalam politik. Sehingga masyarakat akan lebih memahami sistem demokrasi dan hak-hak politiknya yang tentunya akan sangat membantu dalam penguatan sistem demokrasi di Indonesia,” pungkas Bob. XPOSEINDONESIA Foto : Dokumentasi