Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Laksdya TNI Denih Hendrata dalam suasana khidmat, menandai momen penting sinergi antara dunia usaha dan pertahanan dalam memperkokoh keamanan maritim Indonesia.

Ridho Pandoe, yang juga merupakan alumni Lemhannas P3N RI angkatan 25 tahun 2025, dikenal aktif mengembangkan berbagai inisiatif strategis berorientasi pada kolaborasi dan teknologi untuk memperkuat ketahanan nasional. Melalui kepemimpinannya di PT Bahana Genta Samodra—perusahaan yang bergerak di bidang kelautan dan energi—ia menegaskan pentingnya sektor maritim sebagai bagian vital dari sistem pertahanan negara.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berkontribusi dalam memperkuat pertahanan dan keamanan nasional. Kolaborasi antara lembaga militer, pemerintah, dan sektor swasta adalah kunci dalam menjaga ketahanan bangsa,” ujar Ridho Pandoe usai menerima penghargaan.

Ridho menilai bahwa laut bukan hanya jalur perdagangan, tetapi juga pagar Nusantara yang harus dijaga bersama. Ia menekankan bahwa konsep ketahanan pagar Nusantara mencakup aspek pertahanan teritorial, ekonomi maritim, dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Dengan demikian, penguatan sektor laut berarti memperkokoh kedaulatan Indonesia dari berbagai ancaman, baik militer maupun non-militer.

Pemberian penghargaan dari Panglima Koarmada RI ini menjadi pengakuan atas dedikasi Ridho dalam mendorong inovasi pertahanan berbasis kemaritiman dan membangun hubungan lintas sektor yang mendukung kepentingan nasional. Dalam era global yang penuh tantangan geopolitik dan ekonomi, sinergi antara sektor sipil dan militer menjadi semakin penting untuk menjaga ketangguhan Indonesia.

“Kami berharap generasi muda dan para pemimpin Indonesia ke depan berjiwa Merah Putih, demi Indonesia Raya yang lebih baik menuju Indonesia Emas,” tutup Ridho Pandoe. XPOSEINDONESIA/IHSAN

Dalam suasana dialog yang konstruktif, Ridho Pandoe menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi advokat, serta kebutuhan akan reformasi sistem hukum yang lebih adil dan berpihak kepada masyarakat. “Peran advokat tidak hanya sebagai pembela hukum, tetapi juga sebagai penjaga keadilan yang perlu mendapatkan dukungan penuh dari sistem peradilan,” ujarnya.

Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra, Habiburokhman, hadir langsung dalam audiensi ini dan menyambut baik masukan dari Peradin. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara lembaga legislatif dengan organisasi profesi hukum guna memperkuat sistem peradilan Indonesia.

Sementara itu, Dr. Soedeson Tandra, SH, M.Hum, menyoroti peran penting advokat dalam pengembangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ia menilai, masukan-masukan dari praktisi hukum di lapangan sangat krusial sebagai bahan evaluasi hukum nasional yang terus berkembang.

Isu-isu strategis yang dibahas dalam pertemuan ini meliputi transparansi proses hukum, independensi lembaga peradilan, serta urgensi revisi regulasi yang dianggap tidak lagi relevan dengan dinamika hukum modern. Peradin juga mendorong terjalinnya sinergi lebih erat antara organisasi profesi dan pembuat kebijakan dalam menciptakan iklim hukum yang sehat, profesional, dan bermartabat.

Audiensi ini menjadi penegasan bahwa Peradin tidak hanya berperan sebagai organisasi profesi advokat, tetapi juga sebagai mitra kritis dalam membangun masa depan hukum Indonesia yang lebih baik.

Di akhir pertemuan, Ambar Sari, SH, MH, selaku perwakilan pengurus Peradin DKI Jakarta, menyampaikan rasa bangganya atas langkah strategis ini. Ia menyatakan dukungan penuh terhadap program Ketua Peradin DKI dan tekad kuat untuk turut berkontribusi demi Indonesia Raya yang berkeadilan. XPOSEINDONESIA/IHSAN