DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) dalam Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Setelah lebih dari dua dekade diperjuangkan, jutaan pekerja rumah tangga di Indonesia kini untuk pertama kalinya memiliki payung hukum yang mengakui profesi mereka secara resmi.

“Alhamdulillah setelah 22 tahun diperjuangkan, hari ini UU PPRT telah disahkan. Ini menjadi tonggak sejarah bagi teman-teman yang bekerja di sektor domestik,” ujar Puan dalam pidatonya.

Selama ini, pekerja rumah tangga berada dalam zona abu-abu hukum ketenagakerjaan Indonesia bekerja tanpa kontrak formal, tanpa jaminan jam kerja, tanpa perlindungan sosial yang jelas. UU PPRT hadir untuk mengubah itu secara mendasar, dengan merestrukturisasi hubungan kerja yang selama ini bersifat informal menuju hubungan kerja formal yang memiliki kepastian hukum.

Puan menegaskan bahwa amanat Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak berlaku tanpa pengecualian, termasuk bagi mereka yang bekerja di sektor domestik. “Negara wajib memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap seluruh pekerja, termasuk PRT yang selama ini masih berada dalam pekerja sektor informal,” tegasnya.

Salah satu isu yang paling lama menjadi sorotan adalah praktik jam kerja tak terbatas yang kerap dialami PRT. UU PPRT secara tegas melarang praktik tersebut. Puan menyebut implementasinya harus memastikan PRT mendapatkan batas waktu kerja yang wajar, waktu istirahat harian dan mingguan, serta hak cuti baik sakit, melahirkan, maupun urusan keluarga. “Negara tidak boleh menoleransi praktik kelelahan ekstrem yang mengancam keselamatan dan kesehatan PRT,” ujarnya.

Dari sisi jaminan sosial, UU ini mewajibkan pemberi kerja menanggung Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi PRT yang mereka pekerjakan, berdasarkan kesepakatan atau perjanjian kerja. Puan juga mengingatkan pemerintah untuk menyesuaikan data DTKS, Regsosek, dan P3KE agar formalisasi profesi PRT tidak menggugurkan hak keluarga mereka atas bantuan sosial dari negara.

UU PPRT juga mengatur tanggung jawab pemerintah dan Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah Tangga (P3RT) dalam menyelenggarakan pelatihan vokasi mulai dari pembekalan kompetensi awal, alih kompetensi, hingga peningkatan kompetensi tanpa membebankan biaya kepada PRT. “Peningkatan kompetensi harus dipandang sebagai investasi negara untuk meningkatkan harkat, martabat, dan produktivitas PRT,” tegas Puan.

Untuk penyelesaian sengketa antara PRT dan pemberi kerja, UU ini mendorong mekanisme berjenjang melalui musyawarah mufakat dan mediasi di tingkat lokal RT, RW, atau dinas terkait sebelum dibawa ke jalur hukum formal. Pendekatan ini dirancang agar penyelesaian berlangsung cepat, adil, dan tidak membebani secara finansial bagi kedua pihak.

Puan menutup pidatonya dengan mengingatkan pemerintah agar segera menyusun aturan teknis turunan dari UU PPRT. Tanpa aturan pelaksana yang cepat dan jelas, pengesahan hari ini berisiko hanya menjadi kemenangan di atas kertas.

“Setelah pengesahan, pemerintah harus segera memastikan aturan pelaksana tidak terlambat demi kepastian pelindungan bagi PRT dan hubungan kerja yang proporsional di lingkup pekerjaan kerumahtanggaan,” pungkasnya.

Pengesahan UU PPRT menjadi momen bersejarah yang menempatkan Indonesia selangkah lebih maju dalam perlindungan tenaga kerja domestik. Kini tantangan berikutnya ada di tangan pemerintah: memastikan undang-undang ini tidak berhenti di ruang sidang, tapi benar-benar terasa di kehidupan nyata jutaan pekerja rumah tangga di seluruh Indonesia. XPOSEINDONESIA/IHSAN

Pada sesi pertama yang membahas kerja sama antar-parlemen dalam peacebuilding dan bantuan kemanusiaan, Puan menekankan meningkatnya tensi global dan perlunya langkah nyata. Ia menyoroti krisis kemanusiaan berkepanjangan di Palestina serta konflik Sudan, Ukraina, dan Yaman.

Puan juga menyebut tantangan berbeda di Semenanjung Korea yang berfokus pada risiko eskalasi. Ia menegaskan perlunya de-eskalasi dan dialog sebagai respons utama, bukan langkah terakhir.

Menurut Puan, parlemen memiliki peran krusial dalam mewujudkan perdamaian melalui regulasi, anggaran, dan pengawasan. Ia menekankan pentingnya pendekatan inklusif yang melibatkan komunitas lokal, perempuan, dan pemuda, serta pendanaan jangka panjang sebagai investasi ketahanan.

Puan menegaskan bahwa peacebuilding harus berlandaskan sistem multilateral, hukum internasional, dan peran sentral PBB. Bantuan kemanusiaan, lanjutnya, harus netral, imparsial, dan bebas dari agenda politik, serta berbasis kebutuhan negara terdampak.

Ia menutup dengan menyerukan kolaborasi parlemen MIKTA untuk memastikan akses kemanusiaan tanpa hambatan serta memperkuat akuntabilitas dan pendanaan yang konsisten agar diplomasi dapat dirasakan langsung di lapangan. XPOSEINDONESIA Foto : Dokumentasi Pribadi

“Evaluasi harus selalu dilakukan supaya pelaksanaannya di lapangan bisa lebih baik dan anak-anak tidak dirugikan,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2025).

Belakangan ini, distribusi makanan dalam program MBG kerap jadi sorotan. Mulai dari keluhan soal kualitas menu hingga kasus keracunan yang menimpa ratusan pelajar. Situasi tersebut bahkan memunculkan wacana pengalihan program menjadi bantuan langsung.

Menanggapi hal itu, Puan menilai pelaksanaan program di lapangan memang penuh tantangan. Karena itu, menurutnya, dibutuhkan keterlibatan serius dari semua pihak untuk melakukan perbaikan.
“Memang tidak mudah, tapi pihak-pihak terkait harus melakukan evaluasi total,” tegasnya.

Sejumlah kasus keracunan tercatat dalam program MBG. Terbaru, ratusan pelajar di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, diduga keracunan setelah menyantap menu MBG di sekolah pada Rabu (17/9). Jumlah korban mencapai 251 siswa dari berbagai sekolah, mulai dari SMA, SMK, SD hingga madrasah.

Kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, dengan sekitar 90 siswa terdampak. Di Maluku, belasan murid SD Negeri 19 Kota Tual dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah menyantap makanan MBG pada Kamis (18/9/2025).

Insiden-insiden ini menambah daftar panjang kasus keracunan yang terjadi sejak program MBG diluncurkan. XPOSEINDONESIA – Foto: Dokumentasi

Hadir dalam pertemuan tersebut seluruh Wakil Ketua DPR—Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa—serta ketua-ketua fraksi. Puan menegaskan bahwa transformasi DPR akan dilaksanakan secara serius dengan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

“Saya baru saja memimpin urun rembuk untuk transformasi DPR. Semua Ketua Fraksi sepakat menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota, serta melakukan moratorium kunjungan kerja anggota dan komisi-komisi DPR,” kata Puan.

Ia menambahkan, DPR senantiasa terbuka terhadap kritik dan evaluasi. “Prinsipnya, DPR akan terus berbenah dan memperbaiki diri. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat akan kami jadikan masukan yang membangun. Saya sendiri yang akan memimpin Reformasi DPR,” tegasnya.

Sebelumnya, DPR mengundang perwakilan 16 organisasi mahasiswa untuk berdialog usai gelombang aksi demonstrasi pada 25–31 Agustus 2025. Dalam forum tersebut, mahasiswa menyampaikan aspirasi terkait tunjangan anggota DPR, transparansi, dan keterbukaan lembaga.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, aspirasi mahasiswa akan menjadi pertimbangan penting. “Reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR, Ibu Puan Maharani, untuk menjadikan DPR lebih baik dan transparan,” ujarnya.

Dasco menjelaskan bahwa evaluasi internal sebenarnya sudah dimulai sebelum forum dengan mahasiswa. “Momentum ini menjadi pengingat agar seluruh anggota DPR mengambil pelajaran dari peristiwa sebelumnya dan menjadikannya evaluasi bersama,” tambahnya. XPOSEINDONESIA Foto : Dokumentasi

“Saya secara langsung menyampaikan duka cita yang dalam kepada keluarga dan kedua orang tua almarhum Affan Kurniawan. Insyaallah keluarga diberikan kekuatan, keikhlasan, dan ketabahan dalam menerima musibah ini. Semoga amal ibadah almarhum diterima Allah SWT. Amin,” ujar Puan.

Bantuan Pendidikan untuk Kakak dan Adik Affan

Dalam kesempatan itu, Puan memastikan komitmennya untuk membantu pendidikan kakak dan adik almarhum. Ia telah berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, agar keluarga Affan mendapat fasilitas Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) hingga pendidikan mereka selesai.

“Tadi saya sampaikan ke keluarga, insyaallah sekolah kakak dan adiknya akan dibantu. Pak Gubernur juga siap mendukung agar mereka bisa menuntaskan pendidikannya. Kami juga akan membantu agar kakak dan adiknya bisa bekerja,” jelas Puan.

Motor untuk Sang Ayah

Tak hanya itu, Puan menaruh perhatian pada kondisi ekonomi keluarga. Sang ayah yang juga bekerja sebagai ojek kini kehilangan motor karena rusak atau belum ditemukan pasca insiden.

“Karena bapaknya juga bekerja sebagai ojek, sementara motor dari almarhum rusak atau belum ditemukan, saya menawarkan bantuan. Kami akan menyiapkan motor baru agar beliau bisa melanjutkan pekerjaannya,” tutur mantan Menko PMK itu.

Desakan Usut Tuntas Kasus

Puan juga menegaskan perlunya pengusutan tuntas tragedi yang menimpa Affan. Ia meminta kepolisian bertindak transparan dan menyelidiki insiden hingga terang benderang.

“Saya meminta kepolisian mengusut tuntas dan secara transparan mengungkap tragedi ini,” tegasnya.

Ketua DPR RI itu menambahkan, pihaknya akan mengawal proses hukum agar kasus ini diselesaikan secara berkeadilan.

“Kami akan mengawal sampai tuntas. Jangan sampai peristiwa seperti ini terulang kembali. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa, jangan biarkan tragedi seperti ini mengorbankan rakyat dan negara,” tutup Puan.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan optimisme dalam pidatonya di Sidang Bersama DPR-DPD RI, Jumat (15/8/2025), bertepatan dengan peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. Puan menegaskan, cita-cita Indonesia Emas 2045 bukanlah mimpi semu, melainkan janji luhur yang harus diwujudkan melalui perjuangan bersama seluruh rakyat Indonesia.

“Tahun 2045 akan menjadi tonggak bersejarah saat Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaan. Perayaan itu bukan sekadar momentum ulang tahun, tetapi titik awal menuju Indonesia Emas—sebuah era kejayaan dan kemajuan bangsa yang kita impikan bersama,” ujar Puan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan.

Sidang Bersama yang merupakan rangkaian Sidang Tahunan MPR RI ini turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinet.

Puan menekankan, dengan proyeksi penduduk mencapai 324 juta jiwa di tahun 2045—70 persennya berada pada usia produktif—Indonesia memiliki peluang besar untuk tumbuh menjadi kekuatan dunia. Namun, peluang itu harus dimanfaatkan dengan kerja nyata.

“Kita memiliki waktu 20 tahun untuk menjemput 2045. Dua puluh tahun terakhir sejak 2005 hingga 2025 menunjukkan banyak kemajuan, tetapi juga masih ada pekerjaan besar yang belum selesai,” jelasnya.

Ia menyoroti sejumlah tantangan seperti kemandirian pangan, energi, manufaktur strategis, layanan publik, serta transformasi demokrasi yang belum optimal. “Jika kita tetap memakai pola lama, mimpi Indonesia Emas hanya akan jadi fatamorgana indah yang tak pernah terwujud,” tegasnya.

Puan menambahkan, pemerintah di bawah Presiden Prabowo telah bekerja keras menjaga arah pembangunan. DPR RI pun berkomitmen mendukung agar Indonesia tetap di jalur menuju Indonesia Emas 2045.

“Ketika menatap wajah anak-anak kita, mereka percaya masa depan yang cerah adalah hak mereka. Kepercayaan inilah yang menjadi amanah terbesar bagi kita semua,” ucap Puan.

Ia pun menutup pidatonya dengan seruan penuh semangat:
“Jangan biarkan rakyat menunggu. Setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki dan membangun. Indonesia Emas bukanlah mimpi semu, melainkan janji luhur yang kita perjuangkan bersama. Dirgahayu ke-80 Republik Indonesia!”

Puan menegaskan perempuan berhak menduduki jabatan publik di semua tingkatan. Merujuk data BPS 2024, 49% penduduk Indonesia adalah perempuan, sehingga pembangunan SDM nasional tidak boleh mengabaikan setengah potensi bangsa tersebut. Menurutnya, kesetaraan bukan hanya soal hak asasi manusia, tetapi juga prasyarat keberhasilan pembangunan nasional.

“Hakikat pembangunan adalah membebaskan manusia dari belenggu ketidakadilan, kemiskinan, dan ketertinggalan. Laki-laki dan perempuan harus sama-sama terbebas dan meraih kesejahteraan,” ujarnya.

Ia mengungkapkan keterwakilan perempuan di DPR RI periode 2024–2029 mencapai rekor tertinggi, yakni 21,9% atau 127 dari 580 anggota, meski masih jauh dari target ideal minimal 30%. “Suara perempuan adalah nada asli yang ikut membentuk simfoni kehidupan bangsa,” tegasnya.

Di hadapan Presiden Prabowo dan para tamu negara, Puan melantunkan penggalan lirik Imagine, mengajak semua pihak membayangkan Indonesia sebagai ruang di mana laki-laki dan perempuan berbagi kuasa, tanggung jawab, dan kemajuan bersama.

Selain itu, Puan menyoroti pentingnya membangun pondasi kebudayaan sebagai modal sosial terbesar bangsa di tengah arus globalisasi. Ia mengingatkan pesan Bung Karno: “Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.” XPOSEINDONESIA Foto : Dokumentasi

Selendang merah yang dikenakannya melambangkan semangat perjuangan anti-penjajahan, sejalan dengan momen peringatan HUT ke-80 RI. Puan juga mengenakan kain panjang Batik Tulis Pekalongan berbahan sutra ATBM bermotif bunga Hokokai berpadu latar parang—motif yang memiliki sejarah sejak masa pendudukan Jepang di Indonesia.

Sidang dihadiri Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran kabinet, para mantan presiden dan wakil presiden, serta tokoh-tokoh nasional seperti SBY, Try Sutrisno, Jusuf Kalla, Boediono, Ma’ruf Amin, Surya Paloh, hingga Sri Mulyani.

Dalam agenda ini, Presiden Prabowo menyampaikan laporan kinerja lembaga negara dan pidato kenegaraan, sementara Puan memimpin sidang dan berpidato di hadapan kepala negara serta tamu undangan. Siang harinya, ia juga memimpin Rapat Paripurna DPR RI pertama tahun sidang 2025–2026, di mana Presiden Prabowo memaparkan nota keuangan dan RAPBN 2026 untuk pertama kalinya sejak menjabat. XPOSEINDONESIA Foto: Dokumentasi

Dalam pidatonya, Puan menegaskan pentingnya soliditas kader dalam memperjuangkan cita-cita partai dan bekerja sesuai kehendak rakyat. Ia menyebut Bimtek kali ini bertujuan memperkuat konsolidasi, menyatukan semangat, dan merumuskan langkah strategis menghadapi dinamika politik ke depan.

Kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang memberikan pengarahan kepada para peserta. Sejumlah fungsionaris DPP turut memberi pembekalan, di antaranya Ketua DPP Bidang Ekonomi Kreatif, M. Prananda Prabowo.

Dalam arahannya, Puan menekankan bahwa kader PDIP, khususnya yang duduk di legislatif, harus memiliki komitmen ideologis dan semangat juang yang tinggi di bawah kepemimpinan Megawati.

“PDI Perjuangan tidak lahir dari kenyamanan, tapi dari semangat perjuangan. Kita yang hadir di sini harus menjadi pelopor, bukan hanya pelapor,” tegas Puan dalam acara penutupan di Bali Beach Convention Center, Denpasar, Rabu (30/7/2025) malam.

Puan juga mengingatkan bahwa perjuangan politik para kader berada dalam lingkungan yang penuh tantangan sosial, ekonomi, dan politik. Untuk itu, ia menekankan pentingnya kecerdasan strategi dan “kesabaran revolusioner” dalam menghadapi tantangan.

“Ibarat berlayar, kita tidak bisa mengubah arah angin, tapi bisa mengarahkan layar. Itulah strategi politik yang harus dimiliki setiap kader,” ujarnya.

Selama Bimtek, para peserta dibekali berbagai materi strategis, termasuk arah langsung dari Ketua Umum. Puan berharap hasil pembekalan ini memperkuat komitmen kerja politik yang berpihak pada rakyat.

Ia juga menyinggung dinamika politik mendatang, salah satunya Revisi UU Pemilu yang akan memengaruhi arah kontestasi 2029. “Tidak ada pilihan yang mudah. Kesiapan partai, soliditas organisasi, dan kekuatan dalam menggalang rakyat akan jadi kunci,” kata Puan.

Sebagai pilar partai, para legislator diminta memberi kontribusi nyata untuk memperkuat soliditas internal dan menggerakkan kerja-kerja politik di daerah pemilihan masing-masing.

“Saya mengapresiasi semangat dan kedisiplinan seluruh peserta. Selamat kembali ke daerah, sampaikan salam dan arah perjuangan partai kepada seluruh kader,” ucap mantan Menko PMK tersebut.

Puan menutup sambutannya dengan seruan semangat perjuangan. “Setiap generasi punya medan juangnya. Kita tidak takut jalan terjal, yang kita takutkan adalah hati yang mudah menyerah. Pejuang bukan yang tak pernah jatuh, tapi yang tak pernah menyerah.”

Acara Bimtek dihadiri oleh 3.218 anggota Fraksi PDIP dari seluruh Indonesia, pengurus DPP, anggota DPR RI Fraksi PDIP, dan para kepala daerah dari PDIP. Kegiatan ini merupakan bagian dari konsolidasi organisasi partai dan akan berlangsung hingga Jumat (1/8), dengan materi strategis seperti penguatan fraksi, penyusunan RPJMD, evaluasi RKPD dan APBD 2025, serta strategi komunikasi politik daerah. XPOSEINDONESIA Foto : Dokumentasi

Presiden Prabowo Subianto secara langsung meluncurkan tema dan logo HUT ke-80 RI yang mengusung semangat: “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”. Turut hadir dalam acara ini Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin.

Puan menegaskan bahwa tema tersebut bukan sekadar untaian kata, melainkan pengingat arah perjuangan bangsa yang harus terus dijaga dan diperjuangkan bersama.

“Tema HUT ke-80 RI ini bukan sekadar rangkaian kata, tapi pengingat arah perjuangan yang harus kita jaga bersama seluruh elemen bangsa,” ujar Puan.

Ia juga menyambut baik logo yang diluncurkan, yang menurutnya merupakan simbol pemersatu bangsa dan harapan akan kesejahteraan rakyat.

“Logo ini adalah simbol pemersatu dan harapan menuju rakyat yang sejahtera,” ucap cucu Proklamator sekaligus Presiden pertama Indonesia, Sukarno itu.

Dengan semangat tersebut, Puan berharap tema dan logo peringatan HUT ke-80 ini dapat memotivasi seluruh rakyat Indonesia untuk terus menjaga persatuan dan mendorong kemajuan bangsa secara berkelanjutan.

“Logo ini menjadi simbol persatuan, dorongan menuju kesejahteraan rakyat, dan kemajuan yang berkelanjutan,” lanjutnya.

Logo HUT ke-80 RI merupakan hasil karya desainer muda Tanah Air, Bram Patria Yoshugi. Ia merancang angka 8 dan 0 dengan inti makna bersatu berdaulat. Desain garis melengkung dalam logo melambangkan kesejahteraan rakyat, serta secara keseluruhan merepresentasikan Indonesia Maju.

Bram mengungkapkan, proses perancangan logo tersebut memakan waktu sekitar satu bulan untuk memastikan filosofi tema bisa tersampaikan secara visual.

Presiden Prabowo dalam sambutannya menjelaskan makna filosofis dari desain logo. Menurutnya, bentuk angka delapan dan nol yang saling terhubung dan tak terputus adalah representasi dari semangat persatuan sebagai fondasi kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.

“Bentuk ini melambangkan bahwa persatuan sebagai dasar dari kedaulatan adalah manifestasi kesejahteraan rakyat, serta upaya mewujudkan cita-cita menuju Indonesia Maju yang tak pernah putus,” ujar Presiden Prabowo. XPOSEINDONESIA Foto : Dokumentasi