Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 15.00 WIB ini dihadiri sekitar 150 peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat Kecamatan Binjai Utara, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), relawan BAMS, serta unsur masyarakat umum. Kehadiran berbagai elemen tersebut mencerminkan tingginya kebutuhan masyarakat akan pemahaman kebangsaan di tengah proses pemulihan wilayah yang terdampak bencana alam.

Dalam pemaparannya, Bob Andika Mamana menyoroti bahwa bencana alam tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik, tetapi juga berdampak langsung pada terganggunya pelayanan publik, administrasi kependudukan, serta efektivitas tata kelola pemerintahan daerah. Kondisi ini, menurutnya, menuntut penguatan nilai-nilai 4 Pilar Kebangsaan sebagai landasan moral dan konstitusional agar proses pemulihan berjalan adil, terarah, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa Pancasila harus menjadi pedoman utama dalam pengambilan kebijakan pascabencana, terutama terkait relokasi warga dan pemulihan sosial, dengan menempatkan nilai musyawarah serta keadilan sosial sebagai prinsip dasar. Sementara itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan kewajiban negara untuk menjamin pemulihan hak-hak sipil masyarakat, termasuk penerbitan dokumen kependudukan dan akses terhadap pelayanan publik yang sempat terganggu akibat bencana.

Bob Andika Mamana juga menekankan pentingnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai kerangka kelembagaan yang memastikan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah berjalan selaras. Dalam konteks Binjai Utara, sinergi lintas pemerintahan dinilai menjadi faktor krusial agar kebijakan pemulihan dapat diimplementasikan secara efektif dan tepat sasaran.

Selain itu, nilai Bhinneka Tunggal Ika disebut sebagai modal sosial yang memperkuat solidaritas masyarakat lintas kelompok. Di tengah keberagaman sosial Binjai Utara, semangat kebersamaan dan gotong royong menjadi faktor penentu dalam menjaga stabilitas sosial pascabencana serta membangun kembali kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Dalam konteks kelembagaan, sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan ini juga dikaitkan dengan tugas dan fungsi Komisi II DPR RI, khususnya dalam pembinaan administrasi kependudukan, pelayanan publik, serta perlindungan hak politik dan demokrasi lokal masyarakat terdampak. Menurut Bob Andika Mamana, integrasi nilai kebangsaan dengan fungsi pengawasan lembaga legislatif dapat memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah daerah sekaligus meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, masyarakat diharapkan tidak hanya memahami 4 Pilar Kebangsaan secara konseptual, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi situasi krisis. Sosialisasi MPR RI dinilai menjadi instrumen strategis dalam mendukung pemulihan administrasi pemerintahan dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat Kecamatan Binjai Utara pascabencana. XPOSEINDONESIA/IHSAN

Dalam paparannya, Bob Andika Mamana Sitepu menegaskan bahwa nilai-nilai 4 Pilar Kebangsaan—Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika—bukan sekadar konsep normatif, melainkan harus menjadi pedoman nyata dalam setiap kebijakan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ia menilai, pemahaman yang utuh terhadap pilar-pilar kebangsaan sangat penting agar arah pembangunan daerah tidak menyimpang dari cita-cita nasional.

Sebagai anggota Komisi II DPR RI yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, dan kependudukan, Bob menyoroti urgensi sinkronisasi wewenang antara Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri sebagai mitra kerja strategis. Menurutnya, harmonisasi kebijakan menjadi kunci agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi yang berpotensi menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ia menjelaskan bahwa koordinasi yang solid antara DPR RI dan Kemendagri akan berdampak langsung pada penguatan otonomi daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta stabilitas pemerintahan di daerah. Hal tersebut menjadi semakin relevan bagi wilayah Daerah Pemilihan Sumatera Utara III, yang memiliki dinamika sosial, politik, dan pembangunan yang beragam dan membutuhkan kebijakan yang responsif serta berkeadilan.

Dalam suasana dialogis, Bob juga mengajak masyarakat Binjai Utara untuk aktif memahami peran DPR RI dan kementerian sebagai mitra kerja dalam proses legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Ia menekankan bahwa partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam menjaga pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Melalui kegiatan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan ini, Bob Andika Mamana Sitepu berharap nilai-nilai kebangsaan dapat terus hidup dan terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Ia menegaskan bahwa penguatan ideologi bangsa dan harmonisasi kebijakan pemerintahan merupakan fondasi utama dalam menjaga persatuan nasional serta mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen DPR RI, khususnya Komisi II, untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui edukasi kebangsaan yang substantif, membangun kesadaran hukum dan pemerintahan, serta memperkuat ikatan antara wakil rakyat dan konstituennya di daerah.XPOSEINDONESIA/IHSAN