Pertemuan bertajuk Industri Berbicara yang berlangsung di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Selasa (3/2/2026), menjadi ruang strategis bagi pemerintah untuk menyamakan persepsi sekaligus menyerap aspirasi langsung dari pelaku industri. Forum ini dirancang sebagai wadah dialog dua arah untuk membahas peluang, tantangan, serta langkah konkret dalam mendorong pertumbuhan pariwisata Indonesia yang semakin inklusif dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyoroti berbagai capaian positif sektor pariwisata Indonesia sepanjang 2025 yang berhasil meraih sejumlah penghargaan dan pengakuan di tingkat internasional. Menurutnya, pencapaian tersebut menjadi indikator bahwa kualitas pariwisata nasional semakin diperhitungkan di mata dunia, sekaligus menjadi modal penting untuk melangkah ke fase pengembangan berikutnya.

“Sektor pariwisata Indonesia mencatatkan berbagai pencapaian positif yang patut kita syukuri bersama. Kualitas pariwisata kita semakin diakui dunia melalui beragam penghargaan internasional yang kita terima,” ujar Widiyanti.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kolaborasi erat antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk asosiasi dan pelaku industri pariwisata. Oleh karena itu, penguatan kerja sama lintas sektor dinilai menjadi kunci agar pertumbuhan pariwisata tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang merata bagi daerah dan masyarakat.

Meski demikian, Widiyanti mengingatkan masih terdapat sejumlah aspek krusial yang perlu diperkuat bersama. Mulai dari kebersihan dan higienitas destinasi, peningkatan kualitas pelayanan, kesiapan dan pemerataan infrastruktur, hingga pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung pengalaman wisata. Selain itu, prinsip keberlanjutan lingkungan juga menjadi perhatian utama agar pengembangan pariwisata tetap ramah terhadap alam dan masyarakat setempat.

“Masih ada sejumlah aspek yang perlu kita perkuat bersama, mulai dari kebersihan, higienitas destinasi, kualitas pelayanan, kesiapan infrastruktur, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, hingga keberlanjutan lingkungan yang ramah bagi wisatawan dan masyarakat setempat,” katanya.

Melalui dialog ini, Kementerian Pariwisata berharap terbangun pertukaran gagasan yang konstruktif sekaligus kolaborasi yang lebih solid antara pemerintah dan industri. Hasil diskusi diharapkan dapat menjadi bahan perumusan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Sejalan dengan hal tersebut, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata, Rizki Handayani, mengungkapkan sejumlah isu utama yang menjadi fokus perhatian dalam diskusi. Isu tersebut meliputi penguatan kelembagaan industri pariwisata, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penerapan standar keselamatan dan keamanan, strategi pemasaran destinasi yang lebih terintegrasi, penguatan infrastruktur dan konektivitas, serta kepastian regulasi yang mendukung iklim investasi.

“Kami berharap perwakilan asosiasi dapat memberikan masukan konkret terhadap upaya penyelesaian isu-isu ini,” ujar Rizki.

Forum Industri Berbicara ini turut dihadiri Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Enik Ermawati, jajaran pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian Pariwisata, serta perwakilan dari berbagai asosiasi pariwisata nasional. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menegaskan komitmen bersama untuk mendorong pariwisata Indonesia menjadi sektor unggulan yang berdaya saing global dan berkelanjutan. XPOSEINDONESIA/IHSAN

Sebagian hotel memang mencatatkan pertumbuhan okupansi dan pendapatan, namun tidak sedikit pula pelaku usaha yang masih tertekan, terutama di destinasi tertentu. Perbedaan kinerja ini menandakan bahwa pertumbuhan pariwisata belum sepenuhnya terdistribusi secara merata dan berkelanjutan.

Founder dan CEO Mora Group, Andhy Irawan, menilai kondisi tersebut mencerminkan persoalan mendasar dalam tata kelola pariwisata nasional yang belum terintegrasi secara utuh. Mora Group sendiri dikenal sebagai grup perhotelan dan properti yang mengelola berbagai brand hotel di Indonesia, sehingga memiliki perspektif langsung terhadap dinamika industri di berbagai daerah.

“Kalau bicara pertumbuhan pariwisata, tidak bisa dilihat dari satu sisi,” ujar Andhy dalam diskusi Forum Wartawan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Forwaparekraf) bertajuk Di Balik Klaim Pertumbuhan Pariwisata: Perspektif Bisnis Hotel, Selasa (3/2).

Menurutnya, pertumbuhan pariwisata selama ini terlalu sering dinilai dari capaian angka makro, seperti jumlah kunjungan wisatawan, tanpa diikuti penguatan pengaturan ekosistem secara menyeluruh. Padahal, perbedaan kinerja antar-destinasi dan antar-pelaku usaha menunjukkan bahwa dampak ekonomi pariwisata belum dirasakan secara merata.

Dalam konteks tersebut, Andhy menekankan pentingnya peran pemerintah sebagai regulator dan pengarah ekosistem, bukan sebagai pelaku langsung dalam aktivitas bisnis pariwisata. Pemerintah dinilai perlu memastikan seluruh komponen industri berjalan dalam kerangka aturan yang adil dan terukur.

Ia juga menyoroti upaya promosi pariwisata Indonesia di berbagai pameran internasional yang dinilai sebagai langkah positif. Namun, keikutsertaan tersebut menurutnya masih belum sepenuhnya dibarengi dengan target dan indikator kinerja yang jelas.

“Kita ikut setiap tahun, tapi targetnya belum detail, KPI-nya juga belum jelas,” katanya.

Tanpa ukuran kinerja yang spesifik, Andhy menilai sulit mengukur sejauh mana promosi tersebut berdampak langsung terhadap industri, termasuk pada tingkat okupansi hotel dan keberlanjutan usaha pariwisata di daerah.

Persoalan tata kelola, lanjutnya, tidak hanya berada di tingkat pemerintah pusat, tetapi juga di daerah. Salah satu isu krusial yang disorot adalah lemahnya pengaturan akomodasi berbasis sewa jangka pendek yang kian menjamur di berbagai destinasi wisata. Kondisi ini menciptakan ketimpangan regulasi dengan industri perhotelan yang selama ini tunduk pada berbagai kewajiban perizinan, pajak, dan standar operasional.

Dalam praktiknya, sebagian hunian jangka pendek dinilai beroperasi tanpa kewajiban yang setara dengan hotel, baik dari sisi pajak daerah, standar layanan, maupun kontribusi terhadap ekosistem pariwisata setempat. Lemahnya pendataan dan pengawasan membuat kebijakan sulit diterapkan secara konsisten.

Menurut Andhy, pemerintah daerah cenderung permisif dalam pengawasan, sehingga berpotensi menciptakan persaingan yang tidak setara dan menggerus kesehatan industri perhotelan. Jika kondisi ini dibiarkan, pertumbuhan pariwisata dikhawatirkan hanya akan menguntungkan segmen tertentu tanpa memperkuat fondasi industri secara keseluruhan.

Ia menegaskan bahwa penguatan tata kelola, mulai dari strategi promosi yang terukur, sistem perizinan yang adil, hingga pengawasan yang konsisten di daerah, menjadi prasyarat agar pertumbuhan pariwisata tidak berhenti pada capaian angka semata, tetapi benar-benar berdampak pada keberlanjutan industri dan ekosistem pariwisata nasional. XPOSEINDONESIA/IHSAN