Pigai menyampaikan apresiasi atas perhatian, ucapan, dan atensi yang diberikan oleh berbagai pihak. Namun, ia menegaskan bahwa penolakan terhadap parcel merupakan prinsip yang ia pegang untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan secara bersih, profesional, dan berwibawa, khususnya di lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

“Saya menyampaikan terima kasih atas ucapan dan atensi yang telah disampaikan oleh siapa pun kepada saya. Namun, saya menegaskan bahwa saya menolak setiap bentuk pemberian parcel tersebut demi mempertahankan pelayanan pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” ujar Pigai saat ditemui usai aktivitas kementerian pada Kamis siang itu.

Menurut Pigai, integritas aparatur negara tidak hanya dibangun melalui regulasi dan kebijakan, tetapi juga melalui keteladanan sikap para pejabat publik dalam kehidupan sehari-hari. Ia menilai, konsistensi dalam menjaga etika jabatan menjadi fondasi penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Ia kembali menegaskan komitmennya untuk terus mengedepankan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas sebagai Menteri HAM. Pigai juga mengajak seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga budaya pelayanan publik yang bebas dari konflik kepentingan.

“Kita bersama-sama mengusahakan agar pelayanan publik berjalan bersih, berintegritas, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” tambahnya.

Menutup pernyataannya pada 18 Desember 2025 tersebut, Pigai berharap perayaan Natal tahun ini dapat berlangsung dengan penuh sukacita, khususnya bagi umat Kristiani, dalam suasana damai, aman, dan sejahtera, sekaligus mempererat persaudaraan antarumat manusia.

Menyongsong Tahun Baru 2026, Natalius Pigai juga berharap tahun mendatang membawa kondisi yang lebih baik bagi bangsa Indonesia, menghadirkan perdamaian, harapan baru, serta berkat bagi seluruh lapisan masyarakat. XPOSEINDONESIA/IHSAN Foto : Humas Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian Hak Asasi Manusia

Dalam Kick Off Satu Data HAM di Hotel Shangri-La (21/11/25), Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan bahwa pembangunan kebijakan nasional harus disandarkan pada data HAM yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.

“Penguatan tata kelola data merupakan fondasi penting dalam membangun peradaban HAM sebagaimana digagas Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita,” ujar Natalius di hadapan para pejabat dari berbagai kementerian dan lembaga.

Sejak berdiri pada 21 Oktober 2024, Kementerian HAM memetakan tantangan implementasi HAM dalam pembangunan nasional. Salah satu isu paling menonjol adalah keterpisahan data HAM yang tersebar di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. “Kondisi ini menjadi hambatan serius bagi efektivitas penerapan nilai-nilai HAM. Karena itulah kami menawarkan inisiatif konkret Satu Data HAM,” jelasnya.

Pada acara bertajuk Satu Tahun Prabowo–Gibran, Satu Data HAM, Natalius menjelaskan bahwa platform ini memungkinkan berbagi pakai data secara terstandar. Kementerian HAM telah menyelesaikan aspek regulasi—mulai dari Permen HAM Nomor 13 Tahun 2025 hingga Keputusan Menteri HAM terkait penyelenggara Satu Data HAM—beserta mock up platform dan Grand Design tata kelola data.

Ia menekankan bahwa setiap angka dalam Satu Data HAM bukan sekadar statistik, melainkan representasi manusia dan hak-haknya. “Ini adalah etalase pembangunan HAM di Indonesia—perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan HAM,” tegasnya.

Natalius mengajak kementerian/lembaga, pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan akademisi untuk terlibat memberi masukan demi ekosistem Satu Data HAM yang kuat, demi kebijakan pembangunan yang lebih adil dan manusiawi.

Kick Off ini menjadi langkah awal menuju tata kelola data HAM yang lebih baik. “Dengan semangat kolaborasi nasional, Kementerian HAM berharap Satu Data HAM dapat menjadi pilar penting bagi peradaban HAM menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

Kepala Pusat Data dan Informasi HAM Linda Pratiwi menambahkan bahwa roadmap lima tahun ke depan telah dimatangkan, mencakup regulasi, pembangunan infrastruktur, integrasi data nasional, interoperabilitas layanan, pengembangan AI, hingga penguatan Satu Data HAM sebagai basis kebijakan berbasis data. “Mulai tahun depan, kami akan memulai konsolidasi data bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” ujarnya.

Satu Data HAM merupakan bagian dari implementasi Satu Data Indonesia (SDI) sesuai Perpres 39/2019. Penyusunannya dilakukan bersama Bappenas selaku dewan pengarah SDI dan BPS sebagai pembina data. Hadir sejumlah pejabat, termasuk Irwasum Polri, Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional, Sekretaris Kemenparekraf, Plh. Sekda DKI Jakarta, serta pejabat eselon 2 kementerian dan lembaga lainnya. XPOSEINDONESIA/AM

“Saya to the point saja, instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, juga pihak swasta yang mengelola pendidikan, tidak serius menangani bullying,” tegas Pigai dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (12/11).

Menurut Pigai, apabila instansi terkait tidak segera menyiapkan kebijakan penanganan, Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia akan mengambil langkah strategis. Ia menyebut penyusunan draf regulasi, baik berupa peraturan pemerintah maupun peraturan menteri, sebagai opsi yang kini dipertimbangkan.

Pigai menyatakan bahwa praktik perundungan berpotensi menghambat pencapaian Indonesia Emas 2045. Pada periode 2024–2029, Indonesia tengah fokus memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai dasar menuju visi tersebut. “Jadi seharusnya pada periode ini, SDM yang rusak diperbaiki, yang sudah baik dipertahankan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Indonesia pada 2045 ditargetkan mampu menjadi pemimpin dunia melalui SDM yang bermartabat, berkualitas, serta berperilaku baik.

Sikap Pigai selaras dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yang menyoroti maraknya kasus perundungan di lingkungan pendidikan, termasuk insiden di SMP Negeri 19 Tangerang Selatan yang menimbulkan korban jiwa. Presiden Prabowo menekankan bahwa kasus perundungan harus segera ditangani dengan serius.