Dalam suasana yang penuh antusias, kegiatan ini menjadi ruang edukasi sekaligus refleksi bagi masyarakat tentang pentingnya menjaga persatuan di tengah berbagai tantangan sosial yang dihadapi saat ini. Kehadiran peserta dalam jumlah besar menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemahaman nilai kebangsaan sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai narasumber, Bob Andika Mamana Sitepu menegaskan bahwa 4 Pilar Kebangsaan—Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika—bukan sekadar konsep, tetapi harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Ia menekankan bahwa nilai-nilai tersebut sangat relevan dalam menjaga stabilitas sosial, terutama di tengah dinamika masyarakat yang terus berkembang.

Menurutnya, Pancasila harus menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan, baik di tingkat individu maupun pemerintahan, dengan mengedepankan nilai keadilan sosial dan musyawarah. Sementara itu, UUD 1945 menjadi landasan hukum dalam menjamin hak dan kewajiban warga negara, termasuk dalam pelayanan publik yang adil dan merata.

Lebih lanjut, Bob Andika juga menyoroti pentingnya menjaga keutuhan NKRI sebagai bentuk komitmen bersama dalam mempertahankan persatuan bangsa. Ia menambahkan bahwa nilai Bhinneka Tunggal Ika menjadi kekuatan utama dalam merawat keberagaman yang ada di tengah masyarakat, khususnya di wilayah Binjai yang memiliki latar belakang sosial yang beragam.

Kegiatan sosialisasi ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kesadaran kolektif masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun dinamika global yang dapat memengaruhi kehidupan berbangsa.

Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat Binjai Utara tidak hanya memahami 4 Pilar Kebangsaan secara teoritis, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, nilai-nilai kebangsaan dapat terus terjaga dan menjadi fondasi kuat dalam membangun masyarakat yang harmonis dan berdaya saing. XPOSEINDONESIA/IHSAN

Sejak pagi hari, suasana kegiatan sudah dipenuhi semangat kebersamaan. Para peserta terlihat aktif mengikuti pemaparan materi, menunjukkan bahwa kebutuhan akan pemahaman nilai-nilai kebangsaan masih sangat relevan di tengah dinamika kehidupan masyarakat saat ini.

Dalam kegiatan tersebut, Bob Andika Mamana Sitepu menekankan pentingnya memahami dan mengamalkan 4 Pilar Kebangsaan, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai fondasi utama dalam menjaga persatuan dan stabilitas sosial.

Ia menjelaskan bahwa Pancasila harus menjadi dasar dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang adil dan harmonis, sementara UUD 1945 menjadi landasan hukum yang menjamin hak serta kewajiban warga negara. Di sisi lain, NKRI menjadi simbol komitmen bersama dalam menjaga keutuhan bangsa, dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi pengikat keberagaman yang ada di tengah masyarakat.

Menurutnya, di tengah berbagai tantangan sosial dan perubahan zaman, nilai-nilai kebangsaan harus terus diperkuat agar masyarakat tetap memiliki arah dan identitas yang jelas dalam kehidupan berbangsa.

Kegiatan sosialisasi ini juga menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran kolektif masyarakat Binjai Barat agar mampu menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek sosial maupun ekonomi, dengan tetap berpegang pada nilai-nilai kebangsaan.

Dengan jumlah peserta yang mencapai 150 orang, kegiatan ini diharapkan mampu memberikan dampak positif dalam membangun karakter masyarakat yang lebih kuat, solid, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan negara.

Melalui sosialisasi ini, masyarakat diharapkan tidak hanya memahami konsep 4 Pilar Kebangsaan, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nilai persatuan dan kebhinekaan tetap terjaga di tengah masyarakat. XPOSEINDONESIA/IHSAN

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 15.00 WIB ini dihadiri sekitar 150 peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat Kecamatan Binjai Utara, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), relawan BAMS, serta unsur masyarakat umum. Kehadiran berbagai elemen tersebut mencerminkan tingginya kebutuhan masyarakat akan pemahaman kebangsaan di tengah proses pemulihan wilayah yang terdampak bencana alam.

Dalam pemaparannya, Bob Andika Mamana menyoroti bahwa bencana alam tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik, tetapi juga berdampak langsung pada terganggunya pelayanan publik, administrasi kependudukan, serta efektivitas tata kelola pemerintahan daerah. Kondisi ini, menurutnya, menuntut penguatan nilai-nilai 4 Pilar Kebangsaan sebagai landasan moral dan konstitusional agar proses pemulihan berjalan adil, terarah, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa Pancasila harus menjadi pedoman utama dalam pengambilan kebijakan pascabencana, terutama terkait relokasi warga dan pemulihan sosial, dengan menempatkan nilai musyawarah serta keadilan sosial sebagai prinsip dasar. Sementara itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan kewajiban negara untuk menjamin pemulihan hak-hak sipil masyarakat, termasuk penerbitan dokumen kependudukan dan akses terhadap pelayanan publik yang sempat terganggu akibat bencana.

Bob Andika Mamana juga menekankan pentingnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai kerangka kelembagaan yang memastikan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah berjalan selaras. Dalam konteks Binjai Utara, sinergi lintas pemerintahan dinilai menjadi faktor krusial agar kebijakan pemulihan dapat diimplementasikan secara efektif dan tepat sasaran.

Selain itu, nilai Bhinneka Tunggal Ika disebut sebagai modal sosial yang memperkuat solidaritas masyarakat lintas kelompok. Di tengah keberagaman sosial Binjai Utara, semangat kebersamaan dan gotong royong menjadi faktor penentu dalam menjaga stabilitas sosial pascabencana serta membangun kembali kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Dalam konteks kelembagaan, sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan ini juga dikaitkan dengan tugas dan fungsi Komisi II DPR RI, khususnya dalam pembinaan administrasi kependudukan, pelayanan publik, serta perlindungan hak politik dan demokrasi lokal masyarakat terdampak. Menurut Bob Andika Mamana, integrasi nilai kebangsaan dengan fungsi pengawasan lembaga legislatif dapat memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah daerah sekaligus meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, masyarakat diharapkan tidak hanya memahami 4 Pilar Kebangsaan secara konseptual, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi situasi krisis. Sosialisasi MPR RI dinilai menjadi instrumen strategis dalam mendukung pemulihan administrasi pemerintahan dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat Kecamatan Binjai Utara pascabencana. XPOSEINDONESIA/IHSAN

Kegiatan yang berlangsung sejak pagi hari ini diikuti sekitar 150 peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat Kecamatan Binjai Barat, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), relawan BAMS, serta unsur masyarakat umum. Kehadiran lintas elemen tersebut mencerminkan tingginya kepedulian warga terhadap upaya pemulihan sosial pascabencana yang sebelumnya melanda wilayah Binjai Barat.

Dalam paparannya, Bob Andika Mamana menekankan bahwa bencana alam tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga berdampak pada tatanan sosial, ekonomi, dan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Oleh karena itu, internalisasi nilai-nilai 4 Pilar Kebangsaan menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga persatuan dan memastikan kehadiran negara di tengah masyarakat terdampak.

Ia menjelaskan bahwa Pancasila harus menjadi landasan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam proses pemulihan, terutama dalam distribusi bantuan dan perlindungan warga secara adil tanpa diskriminasi. Sementara itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi jaminan konstitusional atas hak-hak dasar warga negara, termasuk hak atas perlindungan, pelayanan publik, dan kesejahteraan pascabencana.

Bob Andika Mamana juga menyoroti pentingnya peran Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai wujud kehadiran negara hingga ke daerah melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam konteks Binjai Barat, koordinasi lintas sektor dinilai krusial agar proses pemulihan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Selain itu, nilai Bhinneka Tunggal Ika disebut sebagai modal sosial yang memperkuat solidaritas dan gotong royong di tengah keberagaman masyarakat. Menurutnya, semangat kebersamaan inilah yang menjadi kekuatan utama masyarakat Binjai Barat dalam menghadapi dan bangkit dari dampak bencana.

Dalam kesempatan tersebut, Bob Andika Mamana juga mengaitkan sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan dengan peran lembaga negara dan wakil rakyat, khususnya dalam fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintahan daerah. Penguatan pelayanan publik, administrasi kependudukan, serta perlindungan hak-hak warga negara pascabencana menjadi aspek penting yang perlu terus dikawal.

Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat tidak hanya memahami nilai-nilai kebangsaan secara konseptual, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam situasi krisis. Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan MPR RI dinilai menjadi instrumen strategis untuk memperkuat ketahanan sosial sekaligus mendorong tata kelola pemerintahan daerah yang lebih responsif, akuntabel, dan berkeadilan di Kecamatan Binjai Barat. XPOSEINDONESIA/IHSAN

Bob Andika Mamana Sitepu, SH, anggota   MPR-RI Fraksi PDI Perjuangan menggelar Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Tiga Panah  Kabupaten Karo – Sumatera Utara. Kegiatan yang dilaksanakan  pada tanggal  29 – 31 Januari 2024 dan warga anthusias untuk berdialog, memperdalam pengetahuan dan pemahaman Masyarakat terhadap Empat Pilar MPR RI.

Menurut Bob, Anggota MPR berkewajiban melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat yang salah satu kegiatannya adalah dengar pendapat dengan masyarakat di daerah pemilihannya.

Dalam dialog  tersebut muncul berbagai pertanyaan, di antaranya,  apa pentingnya penguatan sistem demokrasi di Indonesia?

Menurut Bob, penguatan sistem demokrasi Indonesia memiliki signifikansi yang besar karena demokrasi merupakan fondasi dari negara Indonesia. Dalam kerangka demokrasi, kekuasaan berada di tangan rakyat dan diimplementasikan melalui lembaga-lembaga negara yang bersifat mandiri dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Penguatan sistem demokrasi di Indonesia penting karena dapat memberikan manfaat seperti mewujudkan pemerintahan yang stabil dan efektif, mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, melindungi hak-hak asasi manusia, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah!” ujar  politisi lulusan Sarjana Hukum Universitas  Pembangunan Pancabudi tersebut.

Selanjutnya,  Bob menekankan  bahwa masyarakat memang memiliki peran penting dalam penguatan sistem demokrasi Indonesia. “Salah satunya untuk mengawasi kinerja pemerintah, masyarakat dapat mengawasi kinerja pemerintah melalui berbagai cara, seperti mengikuti berita dan informasi tentang pemerintah!” ungkap Bob.

Selain itu, masyarakat juga perlu berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang merupakan salah satu bentuk demokrasi, “seperti mengikuti pemilu untuk memilih calon pemimpin Indonesia dan menyampaikan pendapat kepada pemerintah melalui surat, email ataupun audiensi agar pendapat tersebut menjadi masukan bagi pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak pada rakyat. Sehingga, peran aktif masyarakat itu nantinya dapat menjadikan sistem demokrasi di Indonesia lebih kuat dan kokoh!”ungkap politisi ini  bersemangat.

Bob mengakui ada beberapa tantangan dan hambatan dalam penguatan sistem demokrasi di Indonesia seperti korupsi, politik identitas, rendahnya partisipasi politik masyarakat, hingga pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa hal tersebut menjadi faktor utama yang membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah rendah.

“Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah dapat menegakkan hukum secara tegas seperti kepada para pelaku korupsi dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Hal ini nantinya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Apabila tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sudah meningkat, masyarakat akan terdorong untuk berpartisipasi lebih aktif dalam politik. Sehingga masyarakat akan lebih memahami sistem demokrasi dan hak-hak politiknya yang tentunya akan sangat membantu dalam penguatan sistem demokrasi di Indonesia,” pungkas Bob. XPOSEINDONESIA Foto : Dokumentasi