Pada sesi pertama yang membahas kerja sama antar-parlemen dalam peacebuilding dan bantuan kemanusiaan, Puan menekankan meningkatnya tensi global dan perlunya langkah nyata. Ia menyoroti krisis kemanusiaan berkepanjangan di Palestina serta konflik Sudan, Ukraina, dan Yaman.

Puan juga menyebut tantangan berbeda di Semenanjung Korea yang berfokus pada risiko eskalasi. Ia menegaskan perlunya de-eskalasi dan dialog sebagai respons utama, bukan langkah terakhir.

Menurut Puan, parlemen memiliki peran krusial dalam mewujudkan perdamaian melalui regulasi, anggaran, dan pengawasan. Ia menekankan pentingnya pendekatan inklusif yang melibatkan komunitas lokal, perempuan, dan pemuda, serta pendanaan jangka panjang sebagai investasi ketahanan.

Puan menegaskan bahwa peacebuilding harus berlandaskan sistem multilateral, hukum internasional, dan peran sentral PBB. Bantuan kemanusiaan, lanjutnya, harus netral, imparsial, dan bebas dari agenda politik, serta berbasis kebutuhan negara terdampak.

Ia menutup dengan menyerukan kolaborasi parlemen MIKTA untuk memastikan akses kemanusiaan tanpa hambatan serta memperkuat akuntabilitas dan pendanaan yang konsisten agar diplomasi dapat dirasakan langsung di lapangan. XPOSEINDONESIA Foto : Dokumentasi Pribadi