“Bali menjadi contoh nyata bagaimana pariwisata menjadi penggerak ekonomi daerah. Jadi, izinkan kami menaruh perhatian khusus pada Bali,” ujar Menpar di Gedung Kertha Saba, Denpasar.

Widiyanti menyebut beberapa tantangan yang harus segera ditangani, terutama terkait akomodasi ilegal, tata ruang, kemacetan, dan pengelolaan sampah. “Kami mengapresiasi inisiatif pemerintah provinsi yang tidak hanya berkomitmen menata yang non-resmi, tetapi juga memverifikasi dan mengawasi akomodasi resmi agar tetap akurat dan terkini,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya edukasi wisatawan terkait norma lokal. “Kami akan terus mendorong edukasi wisatawan melalui kolaborasi dengan KBRI dan kanal-kanal lainnya khususnya dalam menyosialisasikan Dos and Don’ts,” tambahnya.

Menteri Widiyanti menegaskan komitmen Kemenpar dalam mendukung arah pengembangan pariwisata Bali. “Pariwisata Bali harus tumbuh dengan terarah, adil bagi masyarakat, dan lestari bagi generasi mendatang.”

Deputi Bidang Industri dan Investasi, Rizki Handayani, menambahkan bahwa akomodasi tanpa izin menjadi fokus utama pengawasan bersama lintas kementerian. “Kami sudah memiliki data yang telah ditindaklanjuti teman-teman dinas dalam melakukan pengawasan,” jelas Rizki.

Sementara itu, Deputi Bidang Pemasaran Ni Made Ayu Marthini menyampaikan bahwa kalender promosi Wonderful Indonesia 2026 telah disiapkan dan akan disinergikan dengan program promosi Bali. “Kami juga akan berkoordinasi dengan Kemenhub dan airlines untuk menayangkan Dos and Don’ts kepada wisatawan,” ujarnya.

Gubernur Wayan Koster menyambut baik kunjungan dan dukungan Kemenpar. “Apa yang dipaparkan Ibu Menteri sangat tepat, menjawab berbagai isu krusial di Bali,” katanya.

Usai pertemuan, Menteri Pariwisata juga berdiskusi dengan pelaku industri pariwisata di Canggu untuk menyerap aspirasi dan memperkuat pengembangan pariwisata berkelanjutan.