Ini dilakukan  agar internal LSF yang terdiri atas 17 orang anggota dan 34 tenaga penyensoran bisa menilai film bukan dari perspektif yang sempit atau istilahnya “kacamata kuda”.

Seperti pada tahun 2023 lalu LSF menggelar    diskusi, antara lain  “Perempuan di Balik Film Horor”, “Melihat dan Memahami Tayangan Visual dari Perspektif Anak”, dan “Menyelami Over The Top (OTT).

Widyastuti menjelaskan,  “Tahun 2023, kami mengundang para sutradara dan produser film untuk berdiskusi. Kami menanyakan misalnya, kenapa mereka bikin film horor? Kenapa bukan film komedi? Apa rumusan dan kemasannya?” ungkapnya di Tengah press conference  Laporan Kinerja  LSF 2023

Sementara itu Widyastuti mengatakan pada Pasal 6 Undang-Undang Perfilman secara tegas melarang film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman mengandung beberapa unsur, seperti mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Menonjolkan pornografi, memprovokasi terjadinya pertentangan antarkelompok, antar ras, dan/atau antargolongan.

Selanjutnya, menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai agama. Mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum dan
Merendahkan harkat dan martabat manusia.

Namun UU Perfilman juga mendorong pelaksanaan pedoman dan kriteria sensor tersebut dengan prinsip dialogis antara LSF dengan pemilik dari film dan iklan yang disensor (dalam Undang-Undang Perfilman (UU Nomor 33 Tahun 2009 Pasal 60 ayat 2), serta adanya penilaian objektif dan independen agar sensor dapat memajukan industri perfilman nasional.

Film “Vina: Sebelum 7 Hari” (2024) sudah lulus sensor berdasarkan klasifikasi tontonan usia 17 tahun ke atas.

Karena berdasarkan penilaian objektif dan independen oleh LSF, adegan dialog pada film itu cocok untuk kalangan 17 tahun ke atas. Dan kalau ada muatan kekerasan dan pornografi, itu disajikan secara proporsional (tidak ditampilkan secara gamblang).

Ketua LSF Rommy Fibry Hardiyanto mengatakan adegan tersebut bisa menjadi masalah jika film tersebut diloloskan dengan klasifikasi tontonan semua umur (SU) sehingga anak-anak bisa ikut menonton.

“Tapi karena adegan yang ada dengan proporsi adegan yang ada, maka alasan mengklasifikasikan 17 tahun ke atas,” kata Rommy. XPOSEINDONESIA Foto : Instagram LSF

Sementara itu, dalam PP lama, jumlah anggota LSF hanya ditetapkan maksimal sebanyak 45 orang. Dalam PP baru disebutkan bahwa anggota LSF ditetapkan dengan keputusan presiden untuk masa jabatan 4 tahun. Dalam PP lama, anggota LSF diangkat oleh presiden atas usul Menteri Penerangan untuk masa tugas 3 tahun.

Menurut catatan anggota LSF, Prof Dr. HM Ridwan Rais, yang dibacakannya dalam diskusi “Meningkatkan Pertahanan dan Ketahanan Budaya Bangsa Melalui Sensor Film”, di Gedung Film Jakarta, Kamis (2/7),   “Tugas LSF adalah melakukan penyensoran terhadap film, reklame film yang akan diedarkan di bioskop maupun di televisi.”

Ridwan Rais  juga menyebut sekarang ini terdapat 764 stasiun televisi, termasuk televisi lokal,  dan  terdapat 870 layar bioskop di seluruh Indonesia. “Di samping itu  masyarakat juga masih mendapat  tontonan dari CD yang bebas diperjualbelikan yang lolos dari jangkauan  LSF,” katanya.

Ridwan  menerangkan, tugas penyensoran  dilakukan dengan melihat dari beragam sisi, antara lain agama,  ideologi dan politik  juga sosial budaya.

Khusus dari sisi sosial budaya, film bisa dinyatakan tidak akan lolos LSF apabila memuat adegan yang dapat merusak norma kesopanan umum, ejekan terhadap adat istiadat tertentu  yang akan merugikan dan merusakan budi pekerti masyarakat.

Produser film Zairin Zain  dalam forum yang sama mengatakan, jangankan untuk menyensor film layar lebar dan iklan, khusus untuk film televisi saja misalnya dengan jumlah stasiun TV sebanyak itu,  dan jumlah anggota LSF yang ada,  ia tidak yakin film stripping di televisi telah  masuk penyensoran LSF sebelum tayang. “Sangat tidak mungkin waktunya terkejar. Syuting hari itu dan tayang juga di hari yang sama.”

Zairin tetap mendukung berdirinya LSF sebagai lembaga kontrol dan wujud kehadiran negara. “Semestinya dalam hal ini negara  hadir untuk membantu orang film dalam hal tata edar perfilman, pengurangan pajak dan lain-lain.”

Di luar itu, Zairin melihat tugas LSF  jika dilihat dari  daftar segi penyensoran yang dibacakan Pak Ridwan Rais, “akan membuat orang jadi takut untuk bikin film,” katanya  

Ia lantas mengurai soal persepsi akan batasan-batasan kesopanan menyangkut bahasa, Zairin mencontohkan film “Kentut” yang dproduksinya. Karya itu tidak kunjung memperoleh surat tanda lulus sensor karena judul dinilai mengganggu. Ia disarankan untuk menggantinya dengan buang angin atau kata lain. Namun, Zairin menolaknya.

“Dalam masalah sensor,  saya tidak  pernah menitipkan sensor film saya pada LSF, karena saya memiliki sensor sendiri!” ungkap  produser film “Alangkah Lucunya Negeri Ini”, dan sinetron  “Para Pencari Tuhan”

Sementara itu, Hadiartomo, M.Sn, seorang Praktisi  Film dan Pengajar di Institut Kesenian Jakarta, mengungkapkan, saat ini dibutuhkan pikiran yang tajam dalam melihat persoalan dan bukan gunting yang tajam.

“Era telah berubah ketika gunting sudah tidak boleh bicara, maka kemampuan argumentasi dengan menggunakan pikiran yang tajam  dari setiap anggota sensor dalam memutuskan keputusannya harus  dapat diakomodir berbagai pihak, terutama pihak produser dan penonton.  Penyensoran  dilaksanakan atas prinsip dialog.” katanya. XPOSEINDONESIA/NS Foto Dudut Suhendra Putra

More Pictures

Menurut Anwar, Kepemimpinan LSF  yang lama, sudah berakhir  pada Februari 2012, “Sesuai dengan berakhirnya periode LSF berdasarkan keputusan  Presiden RI Nomeor3/M/2009 tanggal 10 Februari 2009,” katanya saat membacakan teks siaran pers.

Memang betul, Dr. Mukhlis PaEni telah habis masa jabatannya, tepatnya pada 24 Februari 2011. Namun, di masa itu tengah terjadi peralihan kewenangan Kementrian yang mengurusi masalah sensor film, dan belum terbentuk susunan kepengurusan LSF periode yang baru.

Untuk menghindari kevakuman kinerja LSF, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) waktu itu mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang perpanjangan masa kerja anggota LSF periode 2009 – 2012 bernomor : 032/P/2012 ini, yang diserahkan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud), Wiendu Nuryanti kepada Mukhlis PaEni.

Namun di tengah dalam masa perpanjangan kepemimpian  Mukhlis PaEni, segenap anggota Lembaga LSF malah jadi  gerah. “Komunikasi tersumbat antara pimpinan dan anggota, ditambah lagi Pimpinan  dan wakilnya  lebih banyak melakukan kegiatan di luar agenda LSF,” kata Rae Sita Supit.

Kondisi LSF makin diperburuk dengan kelurnya Surat Sekjen Kemendikbud Nomor 134292/A.A5/ll/204 tanggal 23 Desember 2014 tentang upaya  mempertahankan Kepemimpian LSF dibawah  Mukhlis PaEni. “Surat tu adalah bentuk  intervesi Sekjen kepada LSF.”

Di tengah kondisi itulah, tercetus inisiatif menetapkan Anwar Fuady sebagai pemimpin, menggantikan Mukhlis PaEni. Lebih lanjut Anwar mengatakan; “Sudah waktunya dilakukan penyegaran kepemimpian.  Dengan  penyegaran diharapkan ada suasana baru, semangat baru,  serta perspektif baru dalam kepemimpian LSF.”

“Mungkin orang tidak tahu, dasar kepemimpinan LSF adalah Sidang Khusus anggota, bukan SK Menteri atau Sekjen. Pengangkatan LSF dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota. Jadi sama seperti pemilihan ketua kelas,” kata Anwar.

Anwar  menjelaskan memang benar Menteri yang mengangkat anggota LSF, akan tetapi keputusan pengangkatan ketua, bisa ditentukan oleh anggota. “Jadi tidak perlu ada pelantikan, tidak ada acara sukuran,” lanjut Anwar.
LSF Bukan Parpol

Bukan Parpol

Menanggapi munculnya ketua kembar LSF, Direktur Jenderal Kemenbuddikdasmen, Prof Kacung Maridjan, menolak berkomentar. “Itu  masalah internal LSF. Saya tidak berada dalam posisi menjawab,” ungkapnya  saat hadir dalam Konferensi Pers Hari Film Nasional di Jakarta, Kamis (12/03).

Namun ia memberi usulan; “Harusnya kepemimpinan tunggal, tapi semua saya serahkan pada LSF,” ujarnya. Kacung juga menolak menjawab siapa ketua LSF yang diakui pemerintah, apakah Muklis atau Anwar.

Kacung hanya menyatakan;  “LSF itu kan bukan Golkar, bukan PPP, Jangan mainkan LSF seperti ormas atau parpol,” kata Kacung

Yang jelas, masih menurut Kacung, Kementerian masih menunggu kepengurusan LSF baru. Ia menyebutkan, kepengurusan anggota LSF yang ada saat ini, seharusnya telah selesai sejak 2012.

Namun karena pembahasan peraturan pemerintah tentang pergantian jabatan LSF itu berlarut, kepengurusannya diperpanjang hingga yang baru nanti terbentuk. “Saat ini yang kami dorong adalah percepatan 17 anggota LSF yang baru. Kalau sudah ada, selesai masalahnya,” ujarnya.

Sejak Mei 2014, Kementrian pendidikan dan budaya  telah memulai proses pemilihan anggota LSF. Hasilnya, terdapat 24 nama calon anggota dari masyarakat dan sepuluh nama dari pemerintah yang diserahkan kepada Presiden Joko Widodo pada Oktober 2014.

Dan Jokowi kemudian mengirim 17 nama dari 34 calon tersebut ke Komisi I DPR. “DPR belum memberikan jawaban karena masih dalam masa reses,” kata Kacung XPOSEINDONESIA/NS Foto : Dudu Suhendra Putra

More Pictures