<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Lembaga Manajemen Kolektif &#8211; Xpose Indonesia</title>
	<atom:link href="https://xposeindonesia.com/tag/lembaga-manajemen-kolektif/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xposeindonesia.com</link>
	<description>News And Entertaiment</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Nov 2024 23:54:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://xposeindonesia.com/wp-content/uploads/2021/04/cropped-Xpose-favicon-32x32.png</url>
	<title>Lembaga Manajemen Kolektif &#8211; Xpose Indonesia</title>
	<link>https://xposeindonesia.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Menurut KSI,  Pemerintah Indonesia dan Pihak Terkait Perlu Membuat Sistem Bank Data tentang Karya Musik</title>
		<link>https://xposeindonesia.com/exclusive/event/menurut-ksi-pemerintah-indonesia-dan-pihak-terkait-perlu-membuat-sistem-bank-data-tentang-karya-musik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Nov 2024 23:54:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Hafez Gumay]]></category>
		<category><![CDATA[Koalisi Seni Indonesia (]]></category>
		<category><![CDATA[Lembaga Manajemen Kolektif]]></category>
		<category><![CDATA[LMKN]]></category>
		<category><![CDATA[Royalti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xposeindonesia.com/?p=25339</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://xposeindonesia.com/wp-content/uploads/2024/11/hafez-gumay-kiri-dan-musisi-lousie-monique-kanan-saat-menjadi-pembicara-di-acara-diskusi-tentang-hak-cipta-karya-musik-di-kawasan-senen-jakarta-pusat-s-300x200.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="hafez gumay (kiri) dan musisi lousie monique (kanan) saat menjadi pembicara di acara diskusi tentang hak cipta karya musik di kawasan senen, jakarta pusat, s" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://xposeindonesia.com/wp-content/uploads/2024/11/hafez-gumay-kiri-dan-musisi-lousie-monique-kanan-saat-menjadi-pembicara-di-acara-diskusi-tentang-hak-cipta-karya-musik-di-kawasan-senen-jakarta-pusat-s-300x200.jpg 300w, https://xposeindonesia.com/wp-content/uploads/2024/11/hafez-gumay-kiri-dan-musisi-lousie-monique-kanan-saat-menjadi-pembicara-di-acara-diskusi-tentang-hak-cipta-karya-musik-di-kawasan-senen-jakarta-pusat-s-1024x683.jpg 1024w, https://xposeindonesia.com/wp-content/uploads/2024/11/hafez-gumay-kiri-dan-musisi-lousie-monique-kanan-saat-menjadi-pembicara-di-acara-diskusi-tentang-hak-cipta-karya-musik-di-kawasan-senen-jakarta-pusat-s-768x512.jpg 768w, https://xposeindonesia.com/wp-content/uploads/2024/11/hafez-gumay-kiri-dan-musisi-lousie-monique-kanan-saat-menjadi-pembicara-di-acara-diskusi-tentang-hak-cipta-karya-musik-di-kawasan-senen-jakarta-pusat-s-630x420.jpg 630w, https://xposeindonesia.com/wp-content/uploads/2024/11/hafez-gumay-kiri-dan-musisi-lousie-monique-kanan-saat-menjadi-pembicara-di-acara-diskusi-tentang-hak-cipta-karya-musik-di-kawasan-senen-jakarta-pusat-s-150x100.jpg 150w, https://xposeindonesia.com/wp-content/uploads/2024/11/hafez-gumay-kiri-dan-musisi-lousie-monique-kanan-saat-menjadi-pembicara-di-acara-diskusi-tentang-hak-cipta-karya-musik-di-kawasan-senen-jakarta-pusat-s-600x400.jpg 600w, https://xposeindonesia.com/wp-content/uploads/2024/11/hafez-gumay-kiri-dan-musisi-lousie-monique-kanan-saat-menjadi-pembicara-di-acara-diskusi-tentang-hak-cipta-karya-musik-di-kawasan-senen-jakarta-pusat-s-696x464.jpg 696w, https://xposeindonesia.com/wp-content/uploads/2024/11/hafez-gumay-kiri-dan-musisi-lousie-monique-kanan-saat-menjadi-pembicara-di-acara-diskusi-tentang-hak-cipta-karya-musik-di-kawasan-senen-jakarta-pusat-s-1068x712.jpg 1068w, https://xposeindonesia.com/wp-content/uploads/2024/11/hafez-gumay-kiri-dan-musisi-lousie-monique-kanan-saat-menjadi-pembicara-di-acara-diskusi-tentang-hak-cipta-karya-musik-di-kawasan-senen-jakarta-pusat-s.jpg 1200w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Dalam diskusi mengenai hak cipta karya musik di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Sabtu malam, Manajer Advokasi dari Koalisi Seni Indonesia (KSI) Hafez Gumay &#160;menyebut,&#160; Pemerintah Indonesia dan pihak terkait perlu membuat sistem data khusus atau bank data tentang suatu karya musik. Termasuk data pencipta lagunya, agar pembagian hasil (royalti) dari hak cipta yang sah dapat [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Dalam diskusi mengenai hak cipta karya musik di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Sabtu malam, Manajer Advokasi dari Koalisi Seni Indonesia (KSI) Hafez Gumay &nbsp;menyebut,&nbsp; Pemerintah Indonesia dan pihak terkait perlu membuat sistem data khusus atau bank data tentang suatu karya musik. Termasuk data pencipta lagunya, agar pembagian hasil (royalti) dari hak cipta yang sah dapat dilakukan dengan tepat .</p>



<p class="wp-block-paragraph">Hafez menjelaskan bahwa sistem pembagian hasil atau royalti dari seluruh pelaku musik di Indonesia diatur oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).<br><br>Secara kolektif, LMK akan melindungi dan mengelola hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait suatu karya musik.<br><br>Meskipun Indonesia sudah memiliki lembaga khusus yang mengatur hak cipta karya musik, nyatanya masih banyak kasus pelanggaran hak cipta di Indonesia yang membuat para pencipta lagu tersebut tidak mendapatkan hak mereka sebagaimana mestinya.<br><br>Salah satunya karena nama para pencipta lagu itu tidak tercatat oleh LMK dan sulitnya mendapatkan informasi tentang mereka.<br><br>&#8220;Royalti ini dipungut tanpa pandang bulu kan, begitu membagi (royalti karya musik), Lembaga Manajemen Kolektif ini nggak punya data siapa yang dapat berapa persen,&#8221; kata Hafez<br><br>&#8220;Jadi, masalah di Indonesia adalah pembayaran hak cipta ini amburadul karena belum tentu sampai ke penciptanya,&#8221; sambungnya.<br><br>Dari permasalahan itu, Hafez menilai pemerintah perlu membuat sistem data khusus yang menampilkan informasi lengkap terhadap suatu karya musik, termasuk pencipta atau pemegang hak cipta dari karya tersebut.<br><br>Sejauh ini, Indonesia belum memiliki sistem data mumpuni yang khusus mengelola karya-karya musik dari musisi lokal. Oleh sebab itu, Hafez menyarankan agar para pencipta lagu atau karya musik dapat mengantisipasi masalah tersebut dengan mendaftarkan diri ke LMK.<br><br>Ketika seorang pencipta lagu telah mendaftarkan diri dan karya mereka ke LMK, maka pihak LMK akan membantu mereka untuk mendapatkan manfaat dari hak cipta berupa hak moral dan hak ekonomi.<br><br>Perlu diketahui bahwa hak cipta suatu karya musik berlaku sepanjang hidup sang pencipta lagu ditambah 70 tahun setelah pencipta lagu meninggal dunia.<br><br>&#8220;Untuk mendapatkan hak (pencipta lagu) yang sudah terkumpul oleh LMK, misalnya musisi tahun 70-an yang lagunya tiba-tiba populer, dan LMK sebenarnya sudah menyisihkan sebagian royalti untuk mereka, maka pencipta lagu perlu mendaftarkan diri,&#8221; kata Hafez.<br><br>Jika pencipta lagu suatu karya musik tidak diketahui dan tidak ada pihak yang meminta royalti dari karya tersebut selama dua tahun, maka LMK akan menggunakan royalti tersebut untuk kepentingan lainnya. Mulai dari sosialisasi terkait hak cipta hingga membagi hasilnya kepada pencipta lagu atau musisi yang dinilai royaltinya terlalu rendah.<br><br>Namun, jika pencipta lagu suatu karya musik diketahui dan telah tercatat di LMK, mereka berhak untuk mendapatkan hak cipta atas karya mereka.<br><br>Ketika pencipta lagu suatu karya telah meninggal dan masa hak ciptanya masih berlaku, maka pemberian royalti dari hak cipta mereka akan diberikan kepada keluarga, orang tua, atau saudara kandung yang sah.<br><br>&#8220;Kalau si pencipta lagu ini sudah meninggal, maka pemberian hak ciptanya akan diberikan kepada keluarga, orang tua, saudara kandung, atau pihak yang telah diberikan wewenang,&#8221; kata Hafez. <strong>XPOSEINDONESIA Sumber : ANTARA</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		
<media:content url="https://xposeindonesia.com/wp-content/uploads/2024/11/hafez-gumay-kiri-dan-musisi-lousie-monique-kanan-saat-menjadi-pembicara-di-acara-diskusi-tentang-hak-cipta-karya-musik-di-kawasan-senen-jakarta-pusat-s-300x200.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="300" height="200" />	</item>
		<item>
		<title>Webinar ICLD : Ada Penyimpangan Konsep LMK?</title>
		<link>https://xposeindonesia.com/exclusive/webinar-icld-ada-penyimpangan-konsep-lmk/</link>
					<comments>https://xposeindonesia.com/exclusive/webinar-icld-ada-penyimpangan-konsep-lmk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2021 21:53:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Lembaga Manajemen Kolektif]]></category>
		<category><![CDATA[Lembaga Manajemen Kolektif Nasional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xposeindonesia.com/?p=9104</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="197" src="https://xposeindonesia.com/wp-content/uploads/2021/08/Untitled-1-1-300x197.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://xposeindonesia.com/wp-content/uploads/2021/08/Untitled-1-1-300x197.jpg 300w, https://xposeindonesia.com/wp-content/uploads/2021/08/Untitled-1-1-1024x672.jpg 1024w, https://xposeindonesia.com/wp-content/uploads/2021/08/Untitled-1-1-768x504.jpg 768w, https://xposeindonesia.com/wp-content/uploads/2021/08/Untitled-1-1-150x99.jpg 150w, https://xposeindonesia.com/wp-content/uploads/2021/08/Untitled-1-1-600x394.jpg 600w, https://xposeindonesia.com/wp-content/uploads/2021/08/Untitled-1-1-696x457.jpg 696w, https://xposeindonesia.com/wp-content/uploads/2021/08/Untitled-1-1-1068x701.jpg 1068w, https://xposeindonesia.com/wp-content/uploads/2021/08/Untitled-1-1-640x420.jpg 640w, https://xposeindonesia.com/wp-content/uploads/2021/08/Untitled-1-1-741x486.jpg 741w, https://xposeindonesia.com/wp-content/uploads/2021/08/Untitled-1-1.jpg 1200w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Indonesian Center for Legislative Drafting (ICLD), sebuah pusat riset hukum dan perundang undangan, yang biasanya berkegiatan &#160;dengan terfokus pada persoalan perundang-undangan terkini, menginisiasi &#160;diskusi daring, Sabtu, 7 Agustus 2021. Diskusi yang mengangkat tema “Menyoal LMKN, Kewenangan dan Pertangggungjawaban Keuangan  ini”,  mengundang  sejumlah pakar hukum  sebagai narasumber, antara lain  Sony M. Sikumbang S.H, M.H (Dosen Fakultas Hukum [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Indonesian Center for Legislative Drafting (ICLD)</strong>, sebuah pusat riset hukum dan perundang undangan, yang biasanya berkegiatan &nbsp;dengan terfokus pada persoalan perundang-undangan terkini, menginisiasi &nbsp;diskusi daring, Sabtu, 7 Agustus 2021.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Diskusi yang mengangkat tema <em>“Menyoal LMKN, Kewenangan dan Pertangggungjawaban Keuangan  ini”,  </em>mengundang  sejumlah pakar hukum  sebagai narasumber, antara lain  <strong>Sony M. Sikumbang S.H, M.H </strong>(Dosen Fakultas Hukum UI), <strong>Dr. Dian Puji N, Simatupang  S.H, M,H </strong>(Dosen Fakultas Hukum UI), <strong>Andi Sandi AT. Tonralipu S.H, LL.M </strong>(Dosen Fakultas Hukum UGM, dengan <em>keynote Speaker </em><strong>Prof Dr. Agus Sardjono S.H, M.H </strong>(Guru Besar Fakultas Hukum UI)</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Aulia Mutia Syifa </strong>sebagai moderator menyebut, tema “Menyoal LMKN, Kewenangan, dan Pertangggungjawaban Keuangan“ ini diangkat karena LMKN seharusnya dapat hadir secara optimal dalam hal melindungi hak cipta. Terutama, ketika hasil ciptaannya digunakan untuk komersil dengan mengelola, juga sebagai perantara antara pengguna ciptaan dengan pemilik hak ciptaan dalam hal distribusi royalti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">“Sejatinya pada UU No 28 2014 tentang Hak Cipta,&nbsp; hanya mengatur kelembagaan dari Lembaga Manajemen Kolektif. Namun menariknya di UU Hak Cipta seolah oleh diatur suatu lembaga baru yakni Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, dengan catatan, huruf n yang digunakan pada kata Nasional menggunakan huruf n kecil, sehingga ditafsirkan istilah ini seharusnya tidak merujuk pada kelembagaan!”</p>



<p class="wp-block-paragraph">Namun, pada permenkumham&nbsp; Nomor 36 tahun 2018, LMKN didefinisikan sebagai lembaga pemerintah non APBN yang mendapat kewenangan&nbsp; atribusi dari Undang-undang Hak Cipta (UUHC), padahal UUHC tidak mengatur kelembagaan LMKN .</p>



<p class="wp-block-paragraph">“Hal ini menimbulkan kesimpangsiuran dan ketidakjelasan hukum pada kedudukan dan kewenangan LMKN yang terus berlanjut. Kerancuan kedudukan ini bisa mempengaruhui pertanggungjawaban keuangan LMKN, apakah selalu melalui mekanisme APBN, atau non APBN!”</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sementara itu, <strong>Fitriani Ahlan Syarif </strong>, Pakar Hukum Tata Negara UI &nbsp;dalam kata pembuka menyentil,&nbsp; istilah lembaga bantu pemerintah non APBN &nbsp;yang menurutnya merupakan salah satu&nbsp; istilah baru dalam perundangan undangan.</p>



<p class="wp-block-paragraph">“Ini cukup unik, ketika ada kalimat lembaga&nbsp; bantu pemerintah Non APBN.&nbsp; Jadi lewat diskusi ini, harapan kami dapat dapat memberikan masukan yang lebih efektif bagi lembaga pelaksana agar dapat berkedudukan dengan lebih tepat. Dan yang lebih penting bagi ILCD, ke depan pembuat kebijakan akan lebih berhati-hati,” ungkap Fitriani Ahlan Syarif.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>LMK  Dalam Perjalanan Sejarah</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sebagai keynote &nbsp;speaker, Prof Dr. Agus Sardjono S.H, M.H (Guru Besar Fakultas Hukum UI) membicarakan LMKN dari perspektif Hukum Adminitrasi Negara (HAN) dan juga dari perspektif Hukum Tata Negara (HTN).</p>



<p class="wp-block-paragraph">LMKN &nbsp;dalam sejarahnya, menurut Prof &nbsp;Dr Agus, dibentuk untuk memperbaiki&nbsp; sistem pemungutan&nbsp; dan distribusi royalti. LMK &nbsp;muncul diawali dari keluhan pengguna lagu yang keberatan karena&nbsp; didatangi beberapa orang yang menagih pembayaran rotalti atas nama LMK&nbsp;&nbsp; <em>(Collecting Management Organization)</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">“Saat itu, sekitar tahun 2012-2013 memang sudah ada beberapa LMK, seperti KCI, WAMI, REI, dan lain-lain. Di mana LMK  tersebut mewakili pemegang hak,  yang salah satu tugasnya memungut royalti dari para user,” ujar Prof. Dr. Agus.  “User ini adalah istilah yang digunakan  untuk orang orang yang  menggunakan karya musik dalam kegiatan komersial mereka!”</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tentu saja kehadiran beberapa LMK ini mengganggu para user, karena sebetulnya mereka memang wajib membatar royalti. Namun, mereka terganggu karena bukan hanya satu orang yang datang menagih, melainkan beberapa &nbsp;nama lembaga.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Untuk menyikapi keluhan para user, dan dengan niat baik untuk memperbaiki mekanisme pemungutan royalti, saat itu atas inisiatif PAPPRI dilakukan pertemuan LMK guna membahas masalah tersebut.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Pertemuan pertama dilakukan di kantor PAPPRI di Kawasan Kuningan. Diikuti&nbsp; beberapa orang yang mewakili,&nbsp; berbagai LMK&nbsp; yang ada. &nbsp;“Singkat cerita, dari banyak pertemuan LMK, &nbsp;kemudian disepakati&nbsp; untuk lahirnya <em>single&nbsp; gate system </em>(atau system satu pintu),&nbsp; dalam proses pemungutan royalti,” ungkap Prof. Dr. Agus</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ada satu ide&nbsp; yang muncul pada saat itu adalah,&nbsp; melalui pembentukan federasi berbadan hukum yang&nbsp; ide dasarnya adalah &nbsp;agar&nbsp; pihak&nbsp; yang memungut royali dari para user,&nbsp; hanya ada&nbsp; satu pihak.&nbsp; Sehingga keluhan para user dapat diatasi dengan baik</p>



<p class="wp-block-paragraph">Namun, agar pihak yang satu ini punya hak untuk menangih,maka harus memiliki hak untuk menagih. Mekanisme yang dilakukan adalah dengan memberikan kuasa dari LMK&nbsp; kepada federasi LMK tersebut.</p>



<p class="wp-block-paragraph">“Ketika hampir disepakati bentuk hukumnya, terbitlah&nbsp; UUHC No 28&nbsp; tahun&nbsp; 2014, atau UUHC 14 dalam UUHC itu ide federasi ini diwujudkan dalam bentuk LMK Nasional,” ungkap Prof. Dr. Agus</p>



<p class="wp-block-paragraph">“Jadi ada LMK,&nbsp; ada LMKN&nbsp; yang terpisah. Nah, kata nasional ditulis dalam huruf kecil&nbsp; di UUHC&nbsp; ini sengaja ditulis terpisah dengan LMK.&nbsp; Hal itu hanya bisa dipahami bahwa menurut UUHC,&nbsp; LMKN&nbsp; adalah LMK juga, bukan sesuatu&nbsp; yang lain,” Prof. Dr&nbsp; Agus menambahkan.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Apalagi di dalam UUHC juga tidak ada defenisi LMKN. Itu berarti menurut UUHC 2014, LMKN adalah LMK juga sebagai perwakilan pemilik hak cipta. Oleh sebab itu sebagai LMKn mereka mendapatkan kuasa daripada pemilik hak lewat LMK LMK yang menjadi federasinya, dan&nbsp; dengan demikian secara perdata LMKn &nbsp;ini&nbsp; mempunyai hak untuk mewakili&nbsp; pemilik hak&nbsp; cipta untuk memungut royalti kepada&nbsp; para user.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Muncul Penyimpangan Konsep</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">“Sayangnya,&nbsp; dalam perjalan implementasinya, terjadi&nbsp; penyimpangan konsep LMK yang disebutkan dalam UUHC. Penyimpangan terjadi ketika dalam pelaksanaannya,&nbsp; LMKn berubah menjadi&nbsp; LMKN (huruf besar) dan ditempelkan langsung. Ini dasarnya adalah keputusan Menteri Hukum dan HAM pada waktu itu!” ungkap Prof Dr Agus.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Kata nasional yang berhuruf besar dan dilekatkan pada LMKN menjadi sebuah penamaan Lembaga seperti halnya BPHN, BPN, PKN dan seterusnya.</p>



<p class="wp-block-paragraph">“Nah, apalagi ketika anggota LMKN tadi tidak diisi dengan utusan-utusan LMK, melainkan dipilih pansel yang dibentuk oleh Menteri dengan nomenklatur komisioner.&nbsp; Untuk&nbsp; hal ini tidak sejalan dengan ide dalam UUHC, bahwa LMK Nasional adalah LMK,” ungkap Prof Dr. Agus. &nbsp;Karena secara internasional pun ada federasi semacam ini.&nbsp; Federasi LMK dari berbagai negara.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Penyimpangan konsep semakin dikukuhkan, dengan terbitnya PP 56 tahun 2021. Yang menegaskan bahwa LMKN adalah bukan LMK yang&nbsp; secara hukum perdata mewakili para pemilik hak.</p>



<p class="wp-block-paragraph">“Kita tahu anggota LMKN, (di sini ada Pak Marulan (dipilih oleh Pansel, dan mereka tidak&nbsp; mendapat kuasa dari para pemilik hak), melainkan mendapat kewenangan dari otoritas publik, yakni Menteri!’ lanjut Prof &nbsp;Dr. Agus.</p>



<p class="wp-block-paragraph">LMK ini bukan Lembaga publik, tetapi lembaga pemerintah. Tidak ada Lembaga pemerintah yang non APBN, dan harus menggunakan APBN.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Menyusun dengan Mendegar &nbsp;</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Dalam menutup seminar, Prof Dr Agus&nbsp; menyebut, sebaiknya dalam menyusun peraturan perundang undangan, selalu mau mendengar dari <em>stakeholder</em> yang berkepentingan.</p>



<p class="wp-block-paragraph">“Kalau kita bicara dalam perspektif perundang undangan, ada prinsip penyusunan perundang undangan yang menggunakan metode <strong>ROCCOPI</strong>. Sebuah metode &nbsp;yang disusun dan dipopulerkan oleh Ann, Robert t Siedman dan Nalin Abeysekere dari Amerika Serikat</p>



<p class="wp-block-paragraph">ROCCIPI sendiri menurut Prof &nbsp;Dr Agus adalah:</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>R-ule </strong>= aturannya harus sesuai dengan doktrin hukum peraturan. Aturan yang di bawah jangan menabrak yang di atasnya. Harus jelas, jangan multitafsir,&nbsp; dan harus bisa dilaksanakan.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>O-purtunity </strong>= kesempatan untuk melaksanakan aturan, &nbsp;supaya mereka bisa&nbsp; dilaksanakan sebaik baiknya, tidak kemudian timbul&nbsp; masalah, karena ketidakjelasan aturan.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>C-apacity &nbsp;</strong>= &nbsp;subjek yang menjadi aturan, semestinya berdasarkan kapasitas.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>C-omunication</strong>= perlu ada komunikasi dengan stake holder saat penyusunan undang-undang, supaya nanti &nbsp;kalau sudah menjadi peraturan tdak menjadi kontroversi</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>I-nterest </strong>= penyusunan undang undang bukan berdasarkan interest pribadi, tapi interest warga masyrakat.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>P-rocess</strong> = penyusunannya harus akuntabel</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>I-deology</strong>= sebaiknya tidak keluar dari ideolegi&nbsp; negara Pancasila, baik tentang kebersamaan seperti yang tertuang dalam Sila Persatuan, selalu ada musyawarah, yang menjadi bagian dan bisa mencerminkan keadilan sosial.</p>



<p class="wp-block-paragraph">“Kalau sudah disusun peraturan dengan model begini, masih muncul gejolak, ada indikasi memang ada masalah pada saat penyusunan UU,’ ungkap Prof Dr. Agus.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Diharapkan, seminar kali ini sudah memberikan pencerahan, penjelasan dari berbagai hal yng menjadi focus&nbsp; perhatian dari&nbsp; <em>stakeholder</em>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">“Sekaligus bisa menjadi bahan renungan, tanpa<em> hard feeling,</em> tanpa kecewa, dan marah, tapi sama sama membahas secara terbuka. Intinya, di masa yang akan datang, lebih baik membicarakan bagaimana memperbaiki hal-hal yang dianggap masih menimbulkan kerancuan, masih menimbulkan perbedaan tafsir,” tambah Prof Agus.</p>



<p class="wp-block-paragraph">“Tujuannya hanya satu, untuk kebaikan dan kesejahteraan pemilik hak cipta, karena mereka telah memberikan kontribusi yang&nbsp;besar kepada kebudayaan Indonesia, kepada msyarakat kita. &nbsp;Jadi tolong perhatian kita dalam penyusunan UU, &nbsp;bukan &nbsp;untuk kepentingan pribadi, melainkan kepentingan rakyat!” <strong>&nbsp;XPOSEINDONESIA/NS : Foto : Dokumentasi</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://xposeindonesia.com/exclusive/webinar-icld-ada-penyimpangan-konsep-lmk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
<media:content url="https://xposeindonesia.com/wp-content/uploads/2021/08/Untitled-1-1-300x197.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="300" height="197" />	</item>
	</channel>
</rss>
