Dalam pertemuan tersebut, Bob Andika Mamana Sitepu mengajak masyarakat untuk memahami bahwa demokrasi yang sehat tidak hanya bertumpu pada mekanisme pemilihan, tetapi juga pada integritas dan etika para penyelenggaranya. Nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika harus menjadi pedoman utama dalam setiap proses demokrasi, termasuk dalam pengawasan dan penegakan etika pemilu.

Sebagai anggota Komisi II DPR RI yang membidangi urusan kepemiluan, Bob Andika Mamana Sitepu menekankan pentingnya sinkronisasi wewenang antara DPR RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Menurutnya, koordinasi yang kuat diperlukan agar fungsi pengawasan etik terhadap penyelenggara pemilu dapat berjalan secara objektif, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menilai, tanpa sinkronisasi yang jelas, potensi tumpang tindih kewenangan antar lembaga bisa terjadi dan berujung pada melemahnya kepercayaan publik. Oleh karena itu, harmonisasi peran DPR RI sebagai lembaga pengawasan dengan DKPP sebagai penjaga etika pemilu menjadi elemen penting dalam memperkuat sistem kepemiluan nasional.

Lebih jauh, Bob Andika Mamana Sitepu menjelaskan bahwa penguatan peran DKPP merupakan bagian dari upaya menjaga marwah demokrasi. Penegakan kode etik yang tegas dan adil akan memastikan setiap tahapan pemilu berjalan secara jujur, adil, dan berintegritas, sekaligus memberi kepastian bahwa pelanggaran etik ditangani secara profesional.

Melalui Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan ini, Bob Andika Mamana Sitepu berharap masyarakat tidak hanya memahami peran lembaga-lembaga negara dalam penyelenggaraan pemilu, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan demokrasi sehari-hari. Ia menegaskan komitmennya untuk terus mendorong sinergi antarlembaga demi terciptanya demokrasi yang beretika, berkualitas, dan berpihak pada kepentingan rakyat. XPOSEINDONESIA/IHSAN

Dalam suasana yang interaktif dan terbuka, Bob Andika Mamana Sitepu menyoroti masih adanya persoalan tumpang tindih kebijakan serta lemahnya penerapan sistem kinerja ASN di berbagai daerah. Menurutnya, kondisi tersebut tidak bisa dilepaskan dari pentingnya sinkronisasi wewenang antara Komisi II DPR RI dengan mitra kerjanya, khususnya Badan Kepegawaian Nasional (BKN), sebagai institusi yang berperan sentral dalam pembinaan dan pengawasan manajemen ASN secara nasional.

Ia menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika harus tercermin nyata dalam sistem kepegawaian negara. Bagi Bob, pengamalan 4 Pilar Kebangsaan tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan harus hadir dalam kebijakan konkret, termasuk dalam sistem penilaian kinerja, promosi jabatan, dan pengawasan ASN yang berbasis sistem merit.

Sinkronisasi kewenangan antara DPR RI dan BKN dinilai menjadi fondasi penting agar kebijakan kepegawaian dapat berjalan konsisten dari pusat hingga daerah. Tanpa koordinasi yang kuat, implementasi aturan berpotensi berbeda-beda, sehingga berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat. Dalam konteks inilah, peran pengawasan Komisi II DPR RI menjadi krusial untuk memastikan BKN menjalankan fungsinya secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Bob Andika Mamana Sitepu juga menekankan bahwa reformasi birokrasi yang berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila ASN memiliki sistem kerja yang jelas, terukur, dan berorientasi pada kinerja. Dengan penguatan peran BKN serta dukungan pengawasan legislatif yang efektif, diharapkan tercipta birokrasi yang profesional, bersih, dan benar-benar melayani kepentingan rakyat, khususnya di wilayah Sumatera Utara.

Melalui Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan ini, Bob Andika Mamana Sitepu berharap masyarakat semakin memahami keterkaitan antara nilai-nilai kebangsaan dan tata kelola pemerintahan. Ia menegaskan komitmennya untuk terus mendorong harmonisasi kebijakan kepegawaian nasional agar mampu menghadirkan pemerintahan yang adil, berintegritas, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. XPOSEINDONESIA/IHSAN