Selain Laksamana, diskusi tersebut juga menghadirkan beberapa pembicara antara lain politikus Anas Urbaningrum, Advokat Petrus Selestinus, SH, dengan moderator Wina Armada.

“Belenggu Nalar” memaparkan tentang penjualan kapal tanker milik Pertamina, yang uangnya digunakan untuk membantu krisis keuangan pemerintah, pada tahun 2004.

Akan tetapi karena penjualan kapal tanker yang sudah disetujui Departemen Keuangan, menyebabkan Laksamana dikriminalisasi.

Menurut Laksamana, dirinya dikriminalisasi karena hukum cenderung digunakan untuk memenuhi birahi kekuasaan. Sehingga argumen dan bukti-bukti apapun yang disodorkan, sia-sia.

“Waktu itu karena pertolongan Allah semata, saya terhindar dari jeratan hukum yang direkayasa sedemikian rupa. Ada pihak yang ingin saya dipenjara,” kata Laks.

Laksamana Sukardi menuturkan, ketika itu  karena negara dalam kesulitan keuangan. Pertamina yang harus berkontribusi kepada negara, akhirnya harus menjual kapal tanker yang sedang dibuat di Korea Selatan.

Kapal itu sendiri sedang menjadi sita jaminan dalam sengketa antara pemerintah dan PT. Karaha Bodas. Kapal yang dibangun dengan biaya 130,8 juta US dollar, terjual 184 juta US dollar. Pertamina untung 53,2 US dollar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan audit investigasi atas penjualan kapal tanker tersebut, dan dinyatakan tidak merugikan negara.

Tetapi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai penjualan tanker itu telah merugikan negara. KPPU yang mendengar pernyataan seorang ahli mengatakan, negara mengalami kerugian berkisar 20 juta dollar hingga Rp.504 miliar.

“Celakanya ahli yang dimintai pendapat oleh KPPU hanya salesman piano, yang mengeluarkan harga taksiran jauh lebih tinggi, tanpa dasar yang jelas. Jadi saya lihat memang ada niat untuk memojokkan saya. Nalar mereka terbelenggu karena, demi birahi kekuasaan. Saya tidak tahu itu atas perintah siapa,” kata Laksamana.

Komisi III DPR yang tidak puas dengan putusan KPK, lalu membentuk Pansus. Ternyata putusan Pansus hanya menyontek putusan KPPU.

Komisi III lalu meminta Kejaksaan Agung mengambil alih penanganan. Pihak Kejagung yang begitu bersemangat, karena mendapat dukungan dari Komisi III DPR, sempat mempersangkakan Laksamana Sukardi.

Namun karena ada persoalan di internal Kejaksaan Agung, penanganan kasus kapal tanker tersebut dihentikan. Dalam putusan Peninjauan Kembali  MA menyatakan putusan KPPU salah.

“Saya lihat di sini DPR terbelenggu nalar. Mereka tahu KPK sudah mengatakan tidak ada kerugian negara, mereka tetap ngotot.

Kejagung yang mendapat dukungan DPR  tetap melakukan penyelidikan. Dalam eforia reformasi, hakim ternyata takut memutus perkara secara obyektif,” kata Laks.

Advokat Petrus Selestinus mengatakan,

Laksamana dan Megawati, adalah tokoh yang berjasa terhadap reformasi, walau pun yang muncul  sebagai tokoh reformasi,  orang lain.

“Ketika itu Pak Laks justru dikriminalisasi justru oleh teman-temannya sendiri di Komisi III, terutama dari PDIP dan Demokrat.  Teman-temannya di Komisi III sebagai aktor. Mereka mendesak KPK mentersangkakan Pak Laks. Padahal KPK sudah mengatakan tidak menemukan kerugian negara, karena tidak ada harga pembanding.  Di situ Komisi III marah, lalu meminta Jaksa Agung menangani peniualan VLCC ini. Padahal harusnya KPK,” kata Petrus.

Anas Urbaningrum menilai, perkara yang dialami oleh Laksamana Sukardi adalah cara untuk menjegal karier politiknya. Waktu itu Laks adalah seorang politikus muda yang punya masa depan cemerlang.

“Waktu itu Pak Laks jadi tokoh yg masih punya masa depan politik. Dicari jalan agar masa depan politiknya habis. Kalau cara politik tidak bisa, dicarilah jalan lain. Dulu stempelmya PKI. Di era reformasi dengan stempel korupsi. Stempel itu lebih kuat. Stempel korupsi akan membuat orang jadi warganegara kelas lima!” tegas Anas. XPOSEINDONESIA Foto : Dudut Suhendra Putra

Laksamana mengajak pembaca untuk membuka mata terhadap masalah perekonomian Indonesia melalui kisah perjalanannya sewaktu menghadapi berbagai tuduhan korupsi kasus VLCC yang dilancarkan oleh beberapa lembaga negara. Tampak berat memang, tapi dalam penulisan buku ini Laks (nama panggilannnya) menggunakan bahasa yang sederhana sehingga mampu dicerna oleh pembaca umum—termasuk saya yang awam dengan topik perekonomian dan politik semacam ini.

Dalam buku berjudul Belengu Nalar, Laksamana menjelaskan bahwa “belenggu nalar” adalah benalu di balik pincangnya perekonomian Indonesia sehingga banyak pihak terjalar yang ingin menjebloskannya ke penjara sebagai koruptor.

Namun, seiring berjalannya waktu, nyatanya tuduhan itu dipatahkan oleh fakta dan kejujuran Laks. Menurutnya, “belenggu nalar” diartikan sebagai nalar manusia yang terkontaminasi oleh nafsu kekuasaan dan hasrat mengabdi kepada atasan serta menghancurkan eksistensi mitra politik yang berseberangan atau berbeda pendapat.

Kengerian itu dialami Laksamana Sukardi secara langsung dalam perjalanan karirnya sewaktu menjabat menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tahun 2001-2004.

Laksamana menyajikan analisis hukum komprehensif dengan bahasa sederhana, beserta analogi guna memudahkan pembaca memahaminya. Buku ini diawali dengan pendahuluan, diisi beberapa sub bab dan diakhiri dengan penutup yang disusun secara rinci tapi efisien.

Tak hanya itu, adanya kisah perjalanan karir Laks secara tidak langsung membawa pembaca untuk mengupas persoalan lebih intim. Dalam buku ini Laks memulai dengan menunjukkan hasil diagnosanya terhadap perekonomian Indonesia yang merosot sekitar tahun 1980-an dan berakhir stagnan di kelas negara berkembang hingga sekarang. Setelah itu barulah dijelaskan secara kronologis akan konspirasi tuduhan korupsi kasus kapal tanker besar pengangkut minyak mentah atau VLCC yang menimpanya.

“Semua terjadi begitu saja,” tulis Laksamana. Tanpa sepengetahuannya, sewaktu menjadi penguasa tertinggi di Pertamina pada tahun 2003 Laksamana Sukardi langsung dihadapkan dengan deretan list penyakit Pertamina yang harus segera ditangani. Pada saat itu mantan presiden Megawati Soekarnoputri memerintahkan kepada Laks untuk mengamankan pasokan BBM menjelang pemilu 2004.

Di saat yang sama kondisi Pertamina sedang krisis, sebab Pertamina baru menjadi perseroan terbatas, lalu kondisi likuiditasnya juga memburuk, dan talangan subsidinya kian membengkak.

Laks berhasil menyiasati permasalahan itu dengan cara membatalkan banyak kerja sama Pertamina dengan perusahaan lain yang dinilai memerlukan banyak waktu dan biaya.

Namun, keberhasilan ini adalah pemantik persengketaan kasus VLCC dengan PT Karaha Bodas Company (KBC). Pada saat itu dua kapal tanker besar pembawa minyak mentah atau Very Large Crude Carrier (VLCC) milik Pertamina masih dalam tahap penyelesaian di galangan kapal Hyundai, Korea Selatan.

Untuk menghindari penyitaan oleh PT KBC, Laks menyiasatinya dengan cara melakukan divestasi VLCC. Melalui proses transaksi internasional yang adil dan juga dibantu oleh perusahaan perbankan investasi Goldman Sachs, Pertamina berhasil melakukan penjualan hak kepemilikan kapal VLCC kepada Frontline senilai US$130,8 juta. Hasil penjualan tersebut menguntungkan Indonesia sebanyak US$53,2 juta.

Di sisi lain, kesuksesan divestasi VLCC malah menjadi bahan utama yang dipergunakan berbagai kelompok dan lembaga negara Indonesia untuk menjatuhkan Laks.

Pada tahap inilah ia merasakan kekejian belenggu nalar yang belum pernah ia alami. Mulai dari datangnya tuduhan dari media dan surat kabar, bahwa Laks membawa kabur uang senilai US$125 juta ke luar negeri. Lalu, munculnya surat panggilan Laks ke pengadilan ajaib Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang salah kaprah dan baru ada untuk pertama kalinya!

Terakhir, serangan sekelompok anggota DPR RI yang sampai repot-repot membuat Pansus demi untuk membuktikan bahwa Laks melakukan korupsi–padahal tuduhan surat kabar dan KPPU sudah terbantahkan dan tidak ditemukan sedikitpun indikasi korupsi atau dampak merugikan negara.

Berkat serangan Pansus DPR RI Laks sempat berstatus sebagai tersangka korupsi, meski namanya telah dipulihkan oleh Kejaksaan Agung kemudian.

Melalui buku ini, Laks berharap ada pembelajaran yang bisa dipetik dari kisahnya sewaktu ia dizalimi oleh para pemangku kekuasaan di negeri ini. Sebab, jika belenggu nalar terus dibiarkan maka politisasi hukum akan terus terjadi. Tentu jika hal itu terus berlanjut bukan tidak mungkin akan muncul kasus seperti tuduhan korupsi VLCC kepada Laks yang lain. Muhammad Irsyaad Nur G Fot : Dokumentasi