Hal ini disampaikannya saat menggelar Sosialisasi Empat Pilar di Desa Kacaribu, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, pada 30 Juni 2025.

Di hadapan 150 peserta, Bob menegaskan pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam setiap kebijakan publik. “Empat Pilar bukan sekadar semboyan, tapi kerangka kerja nyata bagi kepala daerah dalam membangun wilayahnya secara adil dan inklusif,” ujarnya.

Ia menyoroti potensi besar Karo di sektor pertanian, budaya, dan keragaman etnis, yang menurutnya membutuhkan pemerintahan yang kuat, transparan, dan responsif. Komisi II DPR RI, katanya, berkepentingan memastikan jalannya pemerintahan sesuai konstitusi dan semangat kebhinekaan.

Sosialisasi ini juga menekankan pentingnya Pancasila dalam penguatan UMKM, pemberdayaan desa, hingga pelestarian budaya lokal. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah sesuai UUD 1945 menjadi perhatian utama.

“Kami terus memantau agar kewenangan daerah benar-benar digunakan untuk memperluas akses pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, dan pemerataan infrastruktur,” tambah Bob.

Ia juga menekankan perlunya sinergi antara kebijakan daerah dan strategi nasional, khususnya dalam penanggulangan bencana, pemulihan ekonomi, dan pelaksanaan otonomi daerah. XPOSEINDONESIA Foto : Dokumentasi