Ahmad Redi membantah pendapat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa penerbitan surat keputusan itu telah melanggar Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Minerba.

Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Minerba menyatakan sebagai berikut. “Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain.”

Menurut Ahmad Redi, dari konstruksi norma pasal tersebut, jelas terlihat bahwa larangan pemindahan IUP dan IUPK ditujukan kepada pemegang IUP dan IUPK. “Karenanya, ketentuan ini tidak dapat ditujukan kepada subjek norma lain, seperti Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), gubernur, bupati, atau walikota,” kata Ahmad Redi yang menyampaikan pendapat ahlinya dalam Persidangan Permohonan Praperadilan yang diajukan Mardani Maming di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin, 25 Juli 2022.

Sementara itu, kuasa hukum Mardani Maming, Abdul Qodir bin Aqil, mengatakan kliennya telah mempertimbangkan aturan hukum pertambangan dan administrasi pemerintahan saat meneken surat keputusan tersebut pada 16 Mei 2011. Surat keputusan bupati itu, menurut Abdul Qodir, telah didasarkan atas adanya perjanjian antara PT BKPL dan PT PCN dan rekomendasi pelimpahan dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Bahkan, ketika IUP dalam surat keputusan tersebut berakhir, Gubernur Kalimatan Selatan memperpanjangnya dengan surat keputusan tentang persetujuan perpanjangan IUP pada 2017. IUP milik PT PCN itu pun kemudian mendapatkan sertifikat “clean and clear” dari Kementerian ESDM.

“Semua itu membuktikan bahwa seluruh tahapan dan substansi perolehan IUP oleh PT PCN telah memenuhi syarat menurut kaidah hukum pertambangan,” kata Abdul Qodir di Jakarta, Selasa 26 Juli 2022.

Sementara itu, ahli Hukum Pidana, Aan Eko Widiarto, berpendapat bahwa frasa “tidak boleh” dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Minerba tidak mengandung sanksi karena lebih merupakan anjuran daripada larangan. “Bandingkan dengan kata dilarang yang sudah dapat dipastikan terhadap perbuatan dimaksud ada sanksi yang menyertainya, baik sanksi pidana maupun sanksi administrasi,” katanya di persidangan praperadilan yang sama belum lama ini.

Sanksi pidana terkait pasal tersebut baru dicantumkan saat Undang-Undang Minerba direvisi pada 2020. Karenanya, sanksi pada Undang-Undang Minerba setelah revisi pada 2020 tidak dapat dikenakan kepada surat keputusan yang diteken Mardani Maming pada 2011.

“Oleh karena itu, pelimpahan IUP dimaksud harus dianggap sah dengan pertimbangan keputusan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan waktu itu dan belum ada keputusan tata usaha negara yang membatalkannya,” kata Abdul Qodir.

Pada 16 Juni 2022, Mardani Maming, Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, periode 2010-2018, ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap terkait pelimpahan Izin Usaha Pertambangan. Bendahara Umum PBNU itu kemudian mengajukan permohonan praperadilan atas status tersebut. Persidangan praperadilan itu dimulai sejak Selasa, 19 Juli 2022, dan akan berakhir dengan putusan pada Rabu, 27 Juli 2022. XPOSEINDONESIA Foto : Dokumentasi

Ahli yang dihadirkan adalah ahli Hukum Tata Negara dan Ilmu Perundang-undangan, Aan Eko Widiarto, ahli Hukum Pidana dan Perdata, Flora Dianti, dan ahli Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan, Teddy Anggoro.

Para ahli ini menjelaskan dan menguatkan argumen tim kuasa hukum Mardani Maming bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berwenang menangani perkara dugaan suap terkait pelimpahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, saat Mardani Maming menjabat bupati pada 2010 hingga 2018.

Salah satu anggota tim kuasa hukum, Denny Indrayana, menyatakan perkara yang menjerat Madani Maming murni urusan bisnis antarperusahaan.

Dalam jawaban atas argumen tim kuasa hukum, KPK seakan-akan menjadikan transaksi bisnis antarperusahaan, yang didasarkan atas perjanjian jelas, sebagai sarana penyaluran suap kepada Mardani Maming.

Selain itu, para ahli yang dihadirkan memperkuat argumen tim kuasa hukum bahwa proses penetapan tersangka atas Mardani Maming telah melanggar hak asasi manusia (HAM).

“Ada ahli Hukum Tata Negara dan Ilmu Perundang-undangan, Hukum Acara Pidana dan Perdata, serta PKPU-Kepailitan. Mereka menjelaskan bahwa KPK tidak berwenang menangani perkara ini dan ada proses penyidikan yang melanggar HAM serta due process of law,” kata Denny. “Jadi, bagi kami, yang terjadi adalah kriminalisasi transaksi bisnis.”

Ahli Hukum Tata Negara, Aan Eko Widiarto, antara lain menegaskan Pasal 50 Undang-Undang KPK harus dimaknai bahwa KPK tidak berwenang menangani perkara yang sudah lebih dulu diproses oleh penegak hukum lain.

Dalam perkara yang melibatkan Mardani Maming, Kejaksaan telah menyelidikinya pada 29 Januari 2021 (dan prosesnya sudah berjalan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin) sementara KPK baru memulai penyelidikan terhadap perkara yang sama pada 8 Maret 2022.

“Sudah ada penanganan perkara yang sama di Kejaksaan Agung,” kata Denny seusai sidang praperadilan.

Flora Dianti kemudian menjelaskan, karena KPK menetapkan tersangka di awal proses penyidikan, maka proses itu salah dan status tersangka pada Mardani Maming tidak sah. Ini karena menurut hukum acara yang berlaku, penetapan tersangka dilakukan di akhir proses penyidikan atau setelah menjalani proses penyelidikan dan penyidikan.

“Pernyataan Doktor Flora menunjukkan bahwa ketika proses penyidikan dimulai, (KPK) tidak boleh menetapkan tersangka,” papar Denny. “Di situ, ada cacat, dan bisa membuat penetapan tersangka tidak sah.”

Sementara itu, Teddy Anggoro memaparkan proses utang-piutang antarperusahaan. Dengan adanya perjanjian yang dibuat antarperusahaan, maka urusan tersebut masuk ke dalam wilayah perdata.

“Terakhir Pak Teddy Anggoro mengungkapkan bahwa perkara ini murni transaksi bisnis, utang-piutang antarperusahaan, diakui sebagai piutang yang sah, dan pembuktian hukumnya sempurna masuk ke dalam ranah perdata,” jelas Denny.

Sidang praperadilan atas status tersangka Mardani Maming oleh KPK akan dilanjutkan pada Jumat, 22 Juli 2022. Agendanya merupakan pembuktian dan ahli dari pihak KPK.XPOSEINDONESIA -Foto : Dokumentasi