Berbeda dari forum sosialisasi pada umumnya, kegiatan ini tidak hanya membahas nilai-nilai kebangsaan secara normatif, tetapi juga mengaitkannya langsung dengan tantangan nyata reformasi administrasi negara. Melalui tema “Perlunya Sinkronisasi Wewenang dalam Menjalankan Tugas Mitra Kerja Lembaga Administrasi Negara (LAN)”, Bob Andika mengajak peserta memahami bahwa kualitas birokrasi sangat ditentukan oleh keselarasan kebijakan antar lembaga negara.

Dalam pemaparannya, Bob Andika menyampaikan bahwa Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika harus menjadi roh dalam setiap kebijakan pengembangan aparatur sipil negara. Nilai-nilai tersebut, menurutnya, bukan hanya pedoman ideologis, tetapi juga landasan etis dalam membangun sistem administrasi pemerintahan yang profesional dan melayani.

Sebagai anggota Komisi II DPR RI yang membidangi aparatur negara dan reformasi birokrasi, Bob Andika menekankan pentingnya sinkronisasi wewenang antara DPR RI dan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Sinkronisasi ini diperlukan agar kebijakan pengembangan kompetensi aparatur, inovasi pelayanan publik, serta reformasi administrasi pemerintahan dapat berjalan konsisten dari pusat hingga daerah.

Ia juga menyoroti bahwa daerah memiliki peran strategis dalam keberhasilan reformasi birokrasi nasional. Tanpa aparatur yang memiliki kapasitas dan pemahaman kebangsaan yang kuat, kebijakan yang baik di tingkat pusat berpotensi tidak berdampak maksimal di lapangan. Karena itu, sinergi antara DPR RI dan LAN menjadi kunci dalam menciptakan aparatur negara yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Melalui Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan ini, Bob Andika berharap nilai kebangsaan dapat benar-benar diinternalisasi dalam praktik administrasi pemerintahan sehari-hari. Dengan demikian, reformasi birokrasi tidak hanya menjadi agenda struktural, tetapi juga gerakan kultural yang mendorong lahirnya birokrasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen DPR RI, khususnya Komisi II, untuk terus mengawal reformasi administrasi negara agar berjalan seiring dengan penguatan nilai-nilai kebangsaan dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah. XPOSEINDONESIA/IHSAN

Dalam forum tersebut, Bob Andika Mamana Sitepu menyampaikan bahwa nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika harus menjadi fondasi utama dalam penataan aparatur sipil negara. Menurutnya, reformasi birokrasi tidak hanya berbicara soal regulasi, tetapi juga menyangkut etika pelayanan, profesionalisme aparatur, dan keadilan bagi masyarakat di seluruh daerah.

Sebagai anggota Komisi II DPR RI yang membidangi urusan aparatur negara dan reformasi birokrasi, Bob Andika Mamana Sitepu menekankan pentingnya sinkronisasi wewenang antara DPR RI dan Kementerian PANRB sebagai mitra kerja strategis. Ia menilai, ketidaksinkronan kebijakan antara pusat dan daerah masih menjadi tantangan serius, terutama dalam penerapan sistem kinerja aparatur dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Lebih lanjut, Bob Andika Mamana Sitepu menjelaskan bahwa penguatan koordinasi kelembagaan akan berdampak langsung pada peningkatan profesionalisme aparatur sipil negara, efektivitas birokrasi, serta percepatan reformasi birokrasi di daerah. Hal tersebut dinilai sangat relevan bagi wilayah Daerah Pemilihan Sumatera Utara III yang memiliki karakteristik dan tantangan pemerintahan yang beragam.

Melalui kegiatan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan ini, Bob Andika Mamana Sitepu berharap pemerintah daerah dan masyarakat dapat memahami bahwa reformasi birokrasi yang selaras dengan nilai-nilai kebangsaan merupakan kunci terciptanya pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Ia menegaskan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi tidak diukur dari kebijakan di atas kertas, melainkan dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen DPR RI, khususnya Komisi II, untuk memastikan kebijakan reformasi birokrasi berjalan seimbang antara pusat dan daerah, sekaligus memperkuat nilai-nilai kebangsaan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. XPOSEINDONESIA/IHSAN

Dalam pemaparannya, Bob Andika Mamana Sitepu menyampaikan bahwa nilai-nilai 4 Pilar Kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika, harus tercermin secara nyata dalam kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan. Menurutnya, perbatasan bukan sekadar garis administratif, melainkan simbol kedaulatan negara yang harus dikelola secara terpadu, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Sebagai anggota Komisi II DPR RI yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan kewilayahan, Bob Andika Mamana Sitepu menekankan pentingnya sinkronisasi wewenang antara DPR RI dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagai mitra kerja strategis. Ia menilai, tanpa koordinasi yang kuat, kebijakan pengelolaan perbatasan berpotensi berjalan parsial dan kurang efektif dalam menjawab tantangan di lapangan.

Lebih lanjut disampaikan bahwa sinergi antar lembaga sangat dibutuhkan untuk mengatasi persoalan pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan publik, pengamanan wilayah, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Bob Andika Mamana Sitepu menegaskan bahwa wilayah perbatasan harus diposisikan sebagai beranda depan Indonesia yang mencerminkan kehadiran negara, bukan daerah tertinggal yang luput dari perhatian.

Melalui Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan ini, Bob Andika Mamana Sitepu berharap masyarakat semakin memahami peran strategis BNPP dan DPR RI dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI. Ia juga mendorong agar nilai-nilai kebangsaan terus diinternalisasi sebagai landasan dalam mendukung kebijakan pengelolaan perbatasan yang berdaulat, berkelanjutan, dan berpihak kepada kepentingan nasional.

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen DPR RI, khususnya Komisi II, untuk terus memperkuat pemahaman kebangsaan di tengah masyarakat sekaligus mendorong harmonisasi kebijakan antar lembaga negara demi terwujudnya kedaulatan wilayah dan kesejahteraan rakyat. XPOSEINDONESIA/IHSAN

Dalam pertemuan tersebut, Bob Andika Mamana Sitepu mengajak masyarakat untuk memahami bahwa demokrasi yang sehat tidak hanya bertumpu pada mekanisme pemilihan, tetapi juga pada integritas dan etika para penyelenggaranya. Nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika harus menjadi pedoman utama dalam setiap proses demokrasi, termasuk dalam pengawasan dan penegakan etika pemilu.

Sebagai anggota Komisi II DPR RI yang membidangi urusan kepemiluan, Bob Andika Mamana Sitepu menekankan pentingnya sinkronisasi wewenang antara DPR RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Menurutnya, koordinasi yang kuat diperlukan agar fungsi pengawasan etik terhadap penyelenggara pemilu dapat berjalan secara objektif, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menilai, tanpa sinkronisasi yang jelas, potensi tumpang tindih kewenangan antar lembaga bisa terjadi dan berujung pada melemahnya kepercayaan publik. Oleh karena itu, harmonisasi peran DPR RI sebagai lembaga pengawasan dengan DKPP sebagai penjaga etika pemilu menjadi elemen penting dalam memperkuat sistem kepemiluan nasional.

Lebih jauh, Bob Andika Mamana Sitepu menjelaskan bahwa penguatan peran DKPP merupakan bagian dari upaya menjaga marwah demokrasi. Penegakan kode etik yang tegas dan adil akan memastikan setiap tahapan pemilu berjalan secara jujur, adil, dan berintegritas, sekaligus memberi kepastian bahwa pelanggaran etik ditangani secara profesional.

Melalui Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan ini, Bob Andika Mamana Sitepu berharap masyarakat tidak hanya memahami peran lembaga-lembaga negara dalam penyelenggaraan pemilu, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan demokrasi sehari-hari. Ia menegaskan komitmennya untuk terus mendorong sinergi antarlembaga demi terciptanya demokrasi yang beretika, berkualitas, dan berpihak pada kepentingan rakyat. XPOSEINDONESIA/IHSAN

Dalam suasana yang interaktif dan terbuka, Bob Andika Mamana Sitepu menyoroti masih adanya persoalan tumpang tindih kebijakan serta lemahnya penerapan sistem kinerja ASN di berbagai daerah. Menurutnya, kondisi tersebut tidak bisa dilepaskan dari pentingnya sinkronisasi wewenang antara Komisi II DPR RI dengan mitra kerjanya, khususnya Badan Kepegawaian Nasional (BKN), sebagai institusi yang berperan sentral dalam pembinaan dan pengawasan manajemen ASN secara nasional.

Ia menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika harus tercermin nyata dalam sistem kepegawaian negara. Bagi Bob, pengamalan 4 Pilar Kebangsaan tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan harus hadir dalam kebijakan konkret, termasuk dalam sistem penilaian kinerja, promosi jabatan, dan pengawasan ASN yang berbasis sistem merit.

Sinkronisasi kewenangan antara DPR RI dan BKN dinilai menjadi fondasi penting agar kebijakan kepegawaian dapat berjalan konsisten dari pusat hingga daerah. Tanpa koordinasi yang kuat, implementasi aturan berpotensi berbeda-beda, sehingga berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat. Dalam konteks inilah, peran pengawasan Komisi II DPR RI menjadi krusial untuk memastikan BKN menjalankan fungsinya secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Bob Andika Mamana Sitepu juga menekankan bahwa reformasi birokrasi yang berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila ASN memiliki sistem kerja yang jelas, terukur, dan berorientasi pada kinerja. Dengan penguatan peran BKN serta dukungan pengawasan legislatif yang efektif, diharapkan tercipta birokrasi yang profesional, bersih, dan benar-benar melayani kepentingan rakyat, khususnya di wilayah Sumatera Utara.

Melalui Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan ini, Bob Andika Mamana Sitepu berharap masyarakat semakin memahami keterkaitan antara nilai-nilai kebangsaan dan tata kelola pemerintahan. Ia menegaskan komitmennya untuk terus mendorong harmonisasi kebijakan kepegawaian nasional agar mampu menghadirkan pemerintahan yang adil, berintegritas, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. XPOSEINDONESIA/IHSAN

Dalam paparannya, Bob Andika Mamana Sitepu menegaskan bahwa nilai-nilai 4 Pilar Kebangsaan—Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika—bukan sekadar konsep normatif, melainkan harus menjadi pedoman nyata dalam setiap kebijakan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ia menilai, pemahaman yang utuh terhadap pilar-pilar kebangsaan sangat penting agar arah pembangunan daerah tidak menyimpang dari cita-cita nasional.

Sebagai anggota Komisi II DPR RI yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, dan kependudukan, Bob menyoroti urgensi sinkronisasi wewenang antara Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri sebagai mitra kerja strategis. Menurutnya, harmonisasi kebijakan menjadi kunci agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi yang berpotensi menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ia menjelaskan bahwa koordinasi yang solid antara DPR RI dan Kemendagri akan berdampak langsung pada penguatan otonomi daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta stabilitas pemerintahan di daerah. Hal tersebut menjadi semakin relevan bagi wilayah Daerah Pemilihan Sumatera Utara III, yang memiliki dinamika sosial, politik, dan pembangunan yang beragam dan membutuhkan kebijakan yang responsif serta berkeadilan.

Dalam suasana dialogis, Bob juga mengajak masyarakat Binjai Utara untuk aktif memahami peran DPR RI dan kementerian sebagai mitra kerja dalam proses legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Ia menekankan bahwa partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam menjaga pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Melalui kegiatan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan ini, Bob Andika Mamana Sitepu berharap nilai-nilai kebangsaan dapat terus hidup dan terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Ia menegaskan bahwa penguatan ideologi bangsa dan harmonisasi kebijakan pemerintahan merupakan fondasi utama dalam menjaga persatuan nasional serta mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen DPR RI, khususnya Komisi II, untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui edukasi kebangsaan yang substantif, membangun kesadaran hukum dan pemerintahan, serta memperkuat ikatan antara wakil rakyat dan konstituennya di daerah.XPOSEINDONESIA/IHSAN

Kegiatan tersebut mengangkat tema “Sinkronisasi Wewenang antara Komisi II DPR RI dengan Mitra Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia”, sebuah isu strategis yang dinilai sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya terkait kepastian hukum dan keadilan dalam pengelolaan pertanahan.

Dalam forum tersebut, Bob Andika Mamana Sitepu menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika tidak boleh berhenti sebagai konsep normatif, melainkan harus menjadi dasar konkret dalam setiap kebijakan publik, termasuk kebijakan pertanahan.

Sebagai anggota Komisi II DPR RI yang membidangi pemerintahan dalam negeri, agraria, dan pertanahan, Bob menyoroti pentingnya penguatan koordinasi dan sinkronisasi kewenangan antara DPR RI dan Badan Pertanahan Nasional sebagai mitra kerja utama. Menurutnya, sinergi yang solid akan memastikan kebijakan pertanahan berjalan lebih efektif, transparan, serta memberikan kepastian hukum yang selama ini sangat dibutuhkan masyarakat di daerah.

Ia juga menekankan bahwa kolaborasi yang kuat antara Komisi II DPR RI dan BPN RI memiliki peran strategis dalam mendorong penyelesaian konflik pertanahan, percepatan reforma agraria, serta peningkatan kualitas layanan pertanahan di daerah. Wilayah Sumatera Utara, termasuk Kota Binjai, disebut sebagai salah satu daerah yang membutuhkan perhatian serius agar kebijakan pusat benar-benar dirasakan manfaatnya hingga ke tingkat masyarakat bawah.

Melalui sosialisasi ini, Bob berharap masyarakat tidak hanya memahami esensi 4 Pilar Kebangsaan, tetapi juga semakin menyadari peran DPR RI beserta mitra kerjanya dalam merumuskan dan mengawal kebijakan publik. Ia menegaskan bahwa kebijakan pertanahan yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya menjaga persatuan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Binjai ini menjadi refleksi nyata komitmen DPR RI, khususnya Komisi II, untuk terus hadir di tengah masyarakat, mendengar aspirasi daerah, serta memastikan nilai-nilai kebangsaan tetap menjadi fondasi dalam pembangunan nasional. XPOSEINDONESIA/IHSAN

Hal ini disampaikannya saat menggelar Sosialisasi Empat Pilar di Desa Kacaribu, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, pada 30 Juni 2025.

Di hadapan 150 peserta, Bob menegaskan pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam setiap kebijakan publik. “Empat Pilar bukan sekadar semboyan, tapi kerangka kerja nyata bagi kepala daerah dalam membangun wilayahnya secara adil dan inklusif,” ujarnya.

Ia menyoroti potensi besar Karo di sektor pertanian, budaya, dan keragaman etnis, yang menurutnya membutuhkan pemerintahan yang kuat, transparan, dan responsif. Komisi II DPR RI, katanya, berkepentingan memastikan jalannya pemerintahan sesuai konstitusi dan semangat kebhinekaan.

Sosialisasi ini juga menekankan pentingnya Pancasila dalam penguatan UMKM, pemberdayaan desa, hingga pelestarian budaya lokal. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah sesuai UUD 1945 menjadi perhatian utama.

“Kami terus memantau agar kewenangan daerah benar-benar digunakan untuk memperluas akses pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, dan pemerataan infrastruktur,” tambah Bob.

Ia juga menekankan perlunya sinergi antara kebijakan daerah dan strategi nasional, khususnya dalam penanggulangan bencana, pemulihan ekonomi, dan pelaksanaan otonomi daerah. XPOSEINDONESIA Foto : Dokumentasi

Menurut  Bob,  manusia adalah makhluk sosial, ketika berada di lingkungan sosial mereka akan melakukan perannya masing-masing. Peran ini sesuai dengan kemauan dan kemampuan yang dimiliki, kegiatan sosial biasanya akan melibatkan banyak orang dan semata-mata bukan untuk kepentingan pribadi.

“Pentingnya pendidikan karakter untuk membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong-royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,” ungkap Bob Andika Mamana Sitepu, SH. Anggota MPR-RI Fraksi PDI Perjuangan pada 7 April  2023  di tengah 150 peserta Sosialisasi Empat Pilar MPR RI  Desa Ujung Sampun Kecamatan Dolat Rayat Kabupaten Karo – Sumatera Utara.

Dalam kepedulian sosial, manusia diharapkan mampu mengembangkan sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan kepada orang lain. Karakter peduli sosial ini dibutuhkan masyarakat sebagai bekal untuk hidup di lingkungan sosialnya, sedangkan unsur sosial yang terpenting yaitu interaksi di antara manusia.

“Berjiwa sosial dan senang membantu merupakan sebuah ajaran yang universal dan dianjurkan oleh semua agama. Meski begitu, kepekaan untuk melakukan semua itu tidak bisa tumbuh begitu saja pada diri setiap orang karena membutuhkan proses melatih dan mendidik. Memiliki jiwa peduli terhadap sesama sangat penting bagi setiap orang karena kita tidak bisa hidup sendirian di dunia ini,” kata Bob Andika.

Dalam pandangan Bob Andika, ada beberapa faktor yang mendorong individu untuk menolong atau membantu. Faktor pertama adalah values. Agama termasuk dalam faktor values ini,  bagaimana kita bisa mendapatkan penghargaan dari Sang Pencipta. 

“Community concern menjadi faktor kedua dengan kesamaan berbagai suku, ras atau etnik tertentu. Ada attachment khusus terhadap community concern ini. Faktor understanding other people, memahami budaya lain atau tempat lain dan ada motivasi terhadap itu. Lalu, ada personal development, bagaimana bertemu dengan orang baru yang merupakan self development tentu bisa menjadi faktor untuk membantu orang lain, dan semua ini termaktub di dalam Empat Pilar Kebangsaan yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika,” kata Bob   yang   yang juga menjabat sebagai anggota Komisi V DPR RI dari Dapil Sumatera Utara III.

Menjawab pertanyaan  peserta, tentang isu-isu penting di bidang ekonomi, seperti inflasi, kemiskinan, isu politik identitas, di tengah pertumbuhan pesta demokrasi menjadi topik utama menjelang kampanye, dan cara menyikapi hal tersebut, Bob Andika dengan cerdas

menyebut, politik adalah suatu fenomena yang berkaitan dengan manusia yang selalu hidup bermasyarakat, di sana terlihat bahwa kekuatan politik memengaruhi berjalannnya sistem ekonomi di suatu negara bekerja.

“Untuk itu kita perlu memahami indikator-indikator ekonomi dengan baik, maka di tahun politik yang intesitasnya semakin hari semakin memanas, masyarakat terkadang dibuat kebingungan dengan isu-isu ekonomi, untuk itu mari kita mendukung kegiatan yang memang sudah dipersiapkan, di antaranya gerakan mencegah stunting pada setiap wilayah dengan tingkat ekstrim untuk segera dibenahi.”

Di tengah itu situasi itu, Bob  juga menyebut, memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak pandemic, “ dimulai dengan pembangunan sarana dan prasarana dan pelayanan kepada publik lebih baik lagi, siap sebagai warga negara yang baik harus cerdas memilah dan mencerna berita, kita wajib mendukung kebijakan pemimpin negara kita sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden RI untuk kesejahteraan bangsa ini dan juga untuk kebesaran Partai dengan memulihkan bangsa ini dan membangkitkan kondisi perekonomian.”ujar Bob.

Dalam pandangan Bob, Indonesia memiliki dua tantangan baik internal maupun eksternal, sebagai bangsa yang besar menghadapi tantangan secara internal,  yaitu masih lemahnya pengamalan dan penghayatan agama,  serta munculnya pemahaman agama yang sempit dimana negara yang berkeadilan mampu memperkuat internalnya, dengan cara bersama-sama mampu untuk bertahan agar Indonesia yang lebih baik.

“Pancasila ada dan hadir sebagai ideologi Negara, yang menjadi nafas dan menjadi asa kebersamaan, semangat kecintaan dengan gotong royong di dalamnya. Empat konsesus pilar  kebangsaan menjadi perekat dan pemersatu terpatahkannya politik identitas. Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika itulah yg menjadi nafas, dan roh untuk kita menjalin silaturahmi sebagai anak bangsa dalam menghadapi pesta demokrasi 2024.,” katanya menutup pertemuan. XPOSEINDONESIA – Foto Dokumentasi

Bob berbicara di depan sekitar 150 warga masyarakat juga kader PDIP setempat Bob sekali lagi mengingatkan tentang pentingnya pengamalan Pancasila bagi seluruh warga masyarakat.

Menurut Bob, Pancasila di negeri ini tak lain merupakan perasaan kearifan pengalaman dan penghayatan atas kekayaan batin dan alam negeri ini.

Bukan tidak mungkin Pancasila, dalam bentuk semangat dan nilai etisnya, di masa lalu tidak ada. Seberagam seperti apapun setiap penduduk negeri ini tentu mengakui, karena itu bersepakat di dalamnya, ada kata bergotong royong dalam hal mewujudkannya.

“Bahwa nilai-nilai kemanusiaan, menghargai sesama manusia sebagai makhluk sempurna adalah nilai luhur yang harus dijunjung,”ujar Bob.

Dan karena itu, serta atas dasar, kebersamaan yang guyub dalam keberagaman dapat tercipta dan terselenggara.

Menanggapi pertanyaan dari peserta diskusi tentang arti kemerdekaan 17 Agustus 1945 bagi generasi muda pada saat peristiwa sumpah 28 Oktober, Bob menjelaskan bahwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 pantas jadi cerminan.

“Sumpah Pemuda 1928 ini kembali meneguhkan kegelisahan menyatukan (united consciousness) dimana aspek ke-Bhinneka-anterkelola dengan semangat pertisipatif dan disitu tidak ada tawar menawar lagi.

“Alhasil momentum itu telah menggariskan benang merah persatuan bangsa yaitu Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa. Dan, Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah pernyataan monumental bangsa Indonesia sebagai bangsa merdeka, bersatu, dan berdaulat dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia.“

Sejajar dalam arti bangsa ini “berhak”; menentukan masa depannya sesuai dengan nilai-nilai dan karakter kebangsaannya sendiri; yang akan senantiasa mampu berselancar dalam interaksi dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Lebih jauh Bob menegaskan dalam konteks keberagaman dan keberbedaan, polemik adalah suatu yang wajar dalam rangka menemukan satu titik kesamaan dibalutan perbedaan. Ini adalah alami dan bahasa alam sendiri untuk mewujudkan suatu tatanan.

“Dalam hal ini Pancasila telah mengkerangkai setiap unsur yang berbeda dan membingkai segala ragam kemajemukan ke dalam suatu eksitensi tunggal dalam segala aspek,” ungkap Bob.
Aspek itu antara lain aspek kebudayaan, yakni kebudayaan yang menghargai keberbedaan dan manusiawi.

“Kemampuan bergaul dan membangun hubungan persaudaraan antar negeri pernah mematri dalam tradisi hubungan niaga di Nusantara dan semua tumbuh berjalan berproses dengan penuh warna,” ungkapya menutup diskusi. XPOSEINDONESIA -Foto : Dokuemntasi