Semangat tersebut menjadi pesan utama dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang digelar Anggota DPR RI Komisi II dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara III, Bob Andika Mamana Sitepu, di kawasan Limau Mungkur, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Sumatera Utara, Minggu (28/6/2026) pukul 09.33 WIB.

Sekitar 150 peserta yang terdiri dari masyarakat Binjai Barat dan kader partai hadir mengikuti kegiatan tersebut. Selain menjadi wadah memperkuat wawasan kebangsaan, sosialisasi ini juga menjadi ajang silaturahmi antara wakil rakyat dengan masyarakat di daerah pemilihannya untuk mendengarkan berbagai aspirasi sekaligus memperkuat pemahaman mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam pemaparannya, Bob Andika Mamana Sitepu menegaskan bahwa Empat Pilar Kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika, bukan sekadar materi yang dipelajari dalam kegiatan sosialisasi, melainkan harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

Menurutnya, nilai-nilai tersebut menjadi pondasi utama dalam menjaga persatuan bangsa sekaligus menjadi bekal menghadapi berbagai tantangan sosial, ekonomi, hingga perkembangan teknologi yang semakin pesat.

“Pancasila harus menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan dengan mengedepankan musyawarah dan keadilan sosial. UUD 1945 menjadi landasan hukum dalam menjamin hak dan kewajiban warga negara, sedangkan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan kekuatan utama dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman bangsa Indonesia,” ujar Bob Andika.

Yang menarik, kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kali ini juga diselaraskan dengan Program Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 yang dijalankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai mitra kerja Komisi II DPR RI.

Menurut Bob Andika, penguatan wawasan kebangsaan memiliki keterkaitan erat dengan pembentukan karakter pemilih, terutama bagi generasi muda yang akan menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali. Pemilih tidak cukup hanya memahami tata cara pemungutan suara, tetapi juga harus memiliki integritas, mampu menyaring informasi dengan baik, menolak penyebaran hoaks maupun disinformasi, serta tetap menjaga persatuan meskipun memiliki pilihan politik yang berbeda.

Melalui sosialisasi tersebut, peserta juga memperoleh pemahaman mengenai pentingnya menggunakan hak pilih secara cerdas dan bertanggung jawab sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia.

Sebagai mitra kerja penyelenggara pemilu melalui lingkup tugas Komisi II DPR RI, Bob Andika menilai bahwa pendidikan pemilih yang dilakukan secara berkelanjutan merupakan investasi jangka panjang dalam membangun demokrasi yang lebih berkualitas.

Ia berharap sinergi antara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dan Program Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 mampu melahirkan generasi pemilih yang tidak hanya memahami hak politiknya, tetapi juga memiliki kesadaran untuk menjaga persatuan, menghormati perbedaan, serta aktif mengawal jalannya demokrasi yang jujur dan adil.

Suasana kegiatan berlangsung hangat dan interaktif. Para peserta tampak antusias mengikuti jalannya sosialisasi hingga sesi diskusi dan tanya jawab. Berbagai pertanyaan disampaikan, mulai dari implementasi nilai-nilai Empat Pilar dalam kehidupan sehari-hari, tantangan menjaga persatuan di era digital, hingga pentingnya pendidikan politik bagi pemilih pemula.

Melalui kegiatan ini, Bob Andika berharap masyarakat, khususnya generasi muda di Sumatera Utara, semakin memahami bahwa demokrasi yang berkualitas tidak hanya ditentukan saat hari pemungutan suara, tetapi juga dibangun melalui penguatan karakter kebangsaan, kesadaran berkonstitusi, serta partisipasi aktif dalam menjaga persatuan bangsa. Dengan bekal tersebut, diharapkan lahir masyarakat yang semakin sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, sehingga setiap proses demokrasi dapat berjalan secara jujur, adil, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. XPOSEINDONESIA/IHSAN

Berbeda dari forum sosialisasi pada umumnya, kegiatan ini tidak hanya membahas nilai-nilai kebangsaan secara normatif, tetapi juga mengaitkannya langsung dengan tantangan nyata reformasi administrasi negara. Melalui tema “Perlunya Sinkronisasi Wewenang dalam Menjalankan Tugas Mitra Kerja Lembaga Administrasi Negara (LAN)”, Bob Andika mengajak peserta memahami bahwa kualitas birokrasi sangat ditentukan oleh keselarasan kebijakan antar lembaga negara.

Dalam pemaparannya, Bob Andika menyampaikan bahwa Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika harus menjadi roh dalam setiap kebijakan pengembangan aparatur sipil negara. Nilai-nilai tersebut, menurutnya, bukan hanya pedoman ideologis, tetapi juga landasan etis dalam membangun sistem administrasi pemerintahan yang profesional dan melayani.

Sebagai anggota Komisi II DPR RI yang membidangi aparatur negara dan reformasi birokrasi, Bob Andika menekankan pentingnya sinkronisasi wewenang antara DPR RI dan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Sinkronisasi ini diperlukan agar kebijakan pengembangan kompetensi aparatur, inovasi pelayanan publik, serta reformasi administrasi pemerintahan dapat berjalan konsisten dari pusat hingga daerah.

Ia juga menyoroti bahwa daerah memiliki peran strategis dalam keberhasilan reformasi birokrasi nasional. Tanpa aparatur yang memiliki kapasitas dan pemahaman kebangsaan yang kuat, kebijakan yang baik di tingkat pusat berpotensi tidak berdampak maksimal di lapangan. Karena itu, sinergi antara DPR RI dan LAN menjadi kunci dalam menciptakan aparatur negara yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Melalui Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan ini, Bob Andika berharap nilai kebangsaan dapat benar-benar diinternalisasi dalam praktik administrasi pemerintahan sehari-hari. Dengan demikian, reformasi birokrasi tidak hanya menjadi agenda struktural, tetapi juga gerakan kultural yang mendorong lahirnya birokrasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen DPR RI, khususnya Komisi II, untuk terus mengawal reformasi administrasi negara agar berjalan seiring dengan penguatan nilai-nilai kebangsaan dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah. XPOSEINDONESIA/IHSAN

Dalam forum tersebut, Bob Andika Mamana Sitepu menyampaikan bahwa nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika harus menjadi fondasi utama dalam penataan aparatur sipil negara. Menurutnya, reformasi birokrasi tidak hanya berbicara soal regulasi, tetapi juga menyangkut etika pelayanan, profesionalisme aparatur, dan keadilan bagi masyarakat di seluruh daerah.

Sebagai anggota Komisi II DPR RI yang membidangi urusan aparatur negara dan reformasi birokrasi, Bob Andika Mamana Sitepu menekankan pentingnya sinkronisasi wewenang antara DPR RI dan Kementerian PANRB sebagai mitra kerja strategis. Ia menilai, ketidaksinkronan kebijakan antara pusat dan daerah masih menjadi tantangan serius, terutama dalam penerapan sistem kinerja aparatur dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Lebih lanjut, Bob Andika Mamana Sitepu menjelaskan bahwa penguatan koordinasi kelembagaan akan berdampak langsung pada peningkatan profesionalisme aparatur sipil negara, efektivitas birokrasi, serta percepatan reformasi birokrasi di daerah. Hal tersebut dinilai sangat relevan bagi wilayah Daerah Pemilihan Sumatera Utara III yang memiliki karakteristik dan tantangan pemerintahan yang beragam.

Melalui kegiatan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan ini, Bob Andika Mamana Sitepu berharap pemerintah daerah dan masyarakat dapat memahami bahwa reformasi birokrasi yang selaras dengan nilai-nilai kebangsaan merupakan kunci terciptanya pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Ia menegaskan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi tidak diukur dari kebijakan di atas kertas, melainkan dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen DPR RI, khususnya Komisi II, untuk memastikan kebijakan reformasi birokrasi berjalan seimbang antara pusat dan daerah, sekaligus memperkuat nilai-nilai kebangsaan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. XPOSEINDONESIA/IHSAN

Dalam pemaparannya, Bob Andika Mamana Sitepu menyampaikan bahwa nilai-nilai 4 Pilar Kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika, harus tercermin secara nyata dalam kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan. Menurutnya, perbatasan bukan sekadar garis administratif, melainkan simbol kedaulatan negara yang harus dikelola secara terpadu, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Sebagai anggota Komisi II DPR RI yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan kewilayahan, Bob Andika Mamana Sitepu menekankan pentingnya sinkronisasi wewenang antara DPR RI dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagai mitra kerja strategis. Ia menilai, tanpa koordinasi yang kuat, kebijakan pengelolaan perbatasan berpotensi berjalan parsial dan kurang efektif dalam menjawab tantangan di lapangan.

Lebih lanjut disampaikan bahwa sinergi antar lembaga sangat dibutuhkan untuk mengatasi persoalan pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan publik, pengamanan wilayah, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Bob Andika Mamana Sitepu menegaskan bahwa wilayah perbatasan harus diposisikan sebagai beranda depan Indonesia yang mencerminkan kehadiran negara, bukan daerah tertinggal yang luput dari perhatian.

Melalui Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan ini, Bob Andika Mamana Sitepu berharap masyarakat semakin memahami peran strategis BNPP dan DPR RI dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI. Ia juga mendorong agar nilai-nilai kebangsaan terus diinternalisasi sebagai landasan dalam mendukung kebijakan pengelolaan perbatasan yang berdaulat, berkelanjutan, dan berpihak kepada kepentingan nasional.

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen DPR RI, khususnya Komisi II, untuk terus memperkuat pemahaman kebangsaan di tengah masyarakat sekaligus mendorong harmonisasi kebijakan antar lembaga negara demi terwujudnya kedaulatan wilayah dan kesejahteraan rakyat. XPOSEINDONESIA/IHSAN

Dalam pertemuan tersebut, Bob Andika Mamana Sitepu mengajak masyarakat untuk memahami bahwa demokrasi yang sehat tidak hanya bertumpu pada mekanisme pemilihan, tetapi juga pada integritas dan etika para penyelenggaranya. Nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika harus menjadi pedoman utama dalam setiap proses demokrasi, termasuk dalam pengawasan dan penegakan etika pemilu.

Sebagai anggota Komisi II DPR RI yang membidangi urusan kepemiluan, Bob Andika Mamana Sitepu menekankan pentingnya sinkronisasi wewenang antara DPR RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Menurutnya, koordinasi yang kuat diperlukan agar fungsi pengawasan etik terhadap penyelenggara pemilu dapat berjalan secara objektif, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menilai, tanpa sinkronisasi yang jelas, potensi tumpang tindih kewenangan antar lembaga bisa terjadi dan berujung pada melemahnya kepercayaan publik. Oleh karena itu, harmonisasi peran DPR RI sebagai lembaga pengawasan dengan DKPP sebagai penjaga etika pemilu menjadi elemen penting dalam memperkuat sistem kepemiluan nasional.

Lebih jauh, Bob Andika Mamana Sitepu menjelaskan bahwa penguatan peran DKPP merupakan bagian dari upaya menjaga marwah demokrasi. Penegakan kode etik yang tegas dan adil akan memastikan setiap tahapan pemilu berjalan secara jujur, adil, dan berintegritas, sekaligus memberi kepastian bahwa pelanggaran etik ditangani secara profesional.

Melalui Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan ini, Bob Andika Mamana Sitepu berharap masyarakat tidak hanya memahami peran lembaga-lembaga negara dalam penyelenggaraan pemilu, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan demokrasi sehari-hari. Ia menegaskan komitmennya untuk terus mendorong sinergi antarlembaga demi terciptanya demokrasi yang beretika, berkualitas, dan berpihak pada kepentingan rakyat. XPOSEINDONESIA/IHSAN

Dalam suasana yang interaktif dan terbuka, Bob Andika Mamana Sitepu menyoroti masih adanya persoalan tumpang tindih kebijakan serta lemahnya penerapan sistem kinerja ASN di berbagai daerah. Menurutnya, kondisi tersebut tidak bisa dilepaskan dari pentingnya sinkronisasi wewenang antara Komisi II DPR RI dengan mitra kerjanya, khususnya Badan Kepegawaian Nasional (BKN), sebagai institusi yang berperan sentral dalam pembinaan dan pengawasan manajemen ASN secara nasional.

Ia menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika harus tercermin nyata dalam sistem kepegawaian negara. Bagi Bob, pengamalan 4 Pilar Kebangsaan tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan harus hadir dalam kebijakan konkret, termasuk dalam sistem penilaian kinerja, promosi jabatan, dan pengawasan ASN yang berbasis sistem merit.

Sinkronisasi kewenangan antara DPR RI dan BKN dinilai menjadi fondasi penting agar kebijakan kepegawaian dapat berjalan konsisten dari pusat hingga daerah. Tanpa koordinasi yang kuat, implementasi aturan berpotensi berbeda-beda, sehingga berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat. Dalam konteks inilah, peran pengawasan Komisi II DPR RI menjadi krusial untuk memastikan BKN menjalankan fungsinya secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Bob Andika Mamana Sitepu juga menekankan bahwa reformasi birokrasi yang berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila ASN memiliki sistem kerja yang jelas, terukur, dan berorientasi pada kinerja. Dengan penguatan peran BKN serta dukungan pengawasan legislatif yang efektif, diharapkan tercipta birokrasi yang profesional, bersih, dan benar-benar melayani kepentingan rakyat, khususnya di wilayah Sumatera Utara.

Melalui Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan ini, Bob Andika Mamana Sitepu berharap masyarakat semakin memahami keterkaitan antara nilai-nilai kebangsaan dan tata kelola pemerintahan. Ia menegaskan komitmennya untuk terus mendorong harmonisasi kebijakan kepegawaian nasional agar mampu menghadirkan pemerintahan yang adil, berintegritas, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. XPOSEINDONESIA/IHSAN

Dalam paparannya, Bob Andika Mamana Sitepu menegaskan bahwa nilai-nilai 4 Pilar Kebangsaan—Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika—bukan sekadar konsep normatif, melainkan harus menjadi pedoman nyata dalam setiap kebijakan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ia menilai, pemahaman yang utuh terhadap pilar-pilar kebangsaan sangat penting agar arah pembangunan daerah tidak menyimpang dari cita-cita nasional.

Sebagai anggota Komisi II DPR RI yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, dan kependudukan, Bob menyoroti urgensi sinkronisasi wewenang antara Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri sebagai mitra kerja strategis. Menurutnya, harmonisasi kebijakan menjadi kunci agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi yang berpotensi menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ia menjelaskan bahwa koordinasi yang solid antara DPR RI dan Kemendagri akan berdampak langsung pada penguatan otonomi daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta stabilitas pemerintahan di daerah. Hal tersebut menjadi semakin relevan bagi wilayah Daerah Pemilihan Sumatera Utara III, yang memiliki dinamika sosial, politik, dan pembangunan yang beragam dan membutuhkan kebijakan yang responsif serta berkeadilan.

Dalam suasana dialogis, Bob juga mengajak masyarakat Binjai Utara untuk aktif memahami peran DPR RI dan kementerian sebagai mitra kerja dalam proses legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Ia menekankan bahwa partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam menjaga pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Melalui kegiatan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan ini, Bob Andika Mamana Sitepu berharap nilai-nilai kebangsaan dapat terus hidup dan terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Ia menegaskan bahwa penguatan ideologi bangsa dan harmonisasi kebijakan pemerintahan merupakan fondasi utama dalam menjaga persatuan nasional serta mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen DPR RI, khususnya Komisi II, untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui edukasi kebangsaan yang substantif, membangun kesadaran hukum dan pemerintahan, serta memperkuat ikatan antara wakil rakyat dan konstituennya di daerah.XPOSEINDONESIA/IHSAN

Kegiatan tersebut mengangkat tema “Sinkronisasi Wewenang antara Komisi II DPR RI dengan Mitra Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia”, sebuah isu strategis yang dinilai sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya terkait kepastian hukum dan keadilan dalam pengelolaan pertanahan.

Dalam forum tersebut, Bob Andika Mamana Sitepu menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika tidak boleh berhenti sebagai konsep normatif, melainkan harus menjadi dasar konkret dalam setiap kebijakan publik, termasuk kebijakan pertanahan.

Sebagai anggota Komisi II DPR RI yang membidangi pemerintahan dalam negeri, agraria, dan pertanahan, Bob menyoroti pentingnya penguatan koordinasi dan sinkronisasi kewenangan antara DPR RI dan Badan Pertanahan Nasional sebagai mitra kerja utama. Menurutnya, sinergi yang solid akan memastikan kebijakan pertanahan berjalan lebih efektif, transparan, serta memberikan kepastian hukum yang selama ini sangat dibutuhkan masyarakat di daerah.

Ia juga menekankan bahwa kolaborasi yang kuat antara Komisi II DPR RI dan BPN RI memiliki peran strategis dalam mendorong penyelesaian konflik pertanahan, percepatan reforma agraria, serta peningkatan kualitas layanan pertanahan di daerah. Wilayah Sumatera Utara, termasuk Kota Binjai, disebut sebagai salah satu daerah yang membutuhkan perhatian serius agar kebijakan pusat benar-benar dirasakan manfaatnya hingga ke tingkat masyarakat bawah.

Melalui sosialisasi ini, Bob berharap masyarakat tidak hanya memahami esensi 4 Pilar Kebangsaan, tetapi juga semakin menyadari peran DPR RI beserta mitra kerjanya dalam merumuskan dan mengawal kebijakan publik. Ia menegaskan bahwa kebijakan pertanahan yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya menjaga persatuan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Binjai ini menjadi refleksi nyata komitmen DPR RI, khususnya Komisi II, untuk terus hadir di tengah masyarakat, mendengar aspirasi daerah, serta memastikan nilai-nilai kebangsaan tetap menjadi fondasi dalam pembangunan nasional. XPOSEINDONESIA/IHSAN

Hal ini disampaikannya saat menggelar Sosialisasi Empat Pilar di Desa Kacaribu, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, pada 30 Juni 2025.

Di hadapan 150 peserta, Bob menegaskan pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam setiap kebijakan publik. “Empat Pilar bukan sekadar semboyan, tapi kerangka kerja nyata bagi kepala daerah dalam membangun wilayahnya secara adil dan inklusif,” ujarnya.

Ia menyoroti potensi besar Karo di sektor pertanian, budaya, dan keragaman etnis, yang menurutnya membutuhkan pemerintahan yang kuat, transparan, dan responsif. Komisi II DPR RI, katanya, berkepentingan memastikan jalannya pemerintahan sesuai konstitusi dan semangat kebhinekaan.

Sosialisasi ini juga menekankan pentingnya Pancasila dalam penguatan UMKM, pemberdayaan desa, hingga pelestarian budaya lokal. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah sesuai UUD 1945 menjadi perhatian utama.

“Kami terus memantau agar kewenangan daerah benar-benar digunakan untuk memperluas akses pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, dan pemerataan infrastruktur,” tambah Bob.

Ia juga menekankan perlunya sinergi antara kebijakan daerah dan strategi nasional, khususnya dalam penanggulangan bencana, pemulihan ekonomi, dan pelaksanaan otonomi daerah. XPOSEINDONESIA Foto : Dokumentasi

Menurut  Bob,  manusia adalah makhluk sosial, ketika berada di lingkungan sosial mereka akan melakukan perannya masing-masing. Peran ini sesuai dengan kemauan dan kemampuan yang dimiliki, kegiatan sosial biasanya akan melibatkan banyak orang dan semata-mata bukan untuk kepentingan pribadi.

“Pentingnya pendidikan karakter untuk membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong-royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,” ungkap Bob Andika Mamana Sitepu, SH. Anggota MPR-RI Fraksi PDI Perjuangan pada 7 April  2023  di tengah 150 peserta Sosialisasi Empat Pilar MPR RI  Desa Ujung Sampun Kecamatan Dolat Rayat Kabupaten Karo – Sumatera Utara.

Dalam kepedulian sosial, manusia diharapkan mampu mengembangkan sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan kepada orang lain. Karakter peduli sosial ini dibutuhkan masyarakat sebagai bekal untuk hidup di lingkungan sosialnya, sedangkan unsur sosial yang terpenting yaitu interaksi di antara manusia.

“Berjiwa sosial dan senang membantu merupakan sebuah ajaran yang universal dan dianjurkan oleh semua agama. Meski begitu, kepekaan untuk melakukan semua itu tidak bisa tumbuh begitu saja pada diri setiap orang karena membutuhkan proses melatih dan mendidik. Memiliki jiwa peduli terhadap sesama sangat penting bagi setiap orang karena kita tidak bisa hidup sendirian di dunia ini,” kata Bob Andika.

Dalam pandangan Bob Andika, ada beberapa faktor yang mendorong individu untuk menolong atau membantu. Faktor pertama adalah values. Agama termasuk dalam faktor values ini,  bagaimana kita bisa mendapatkan penghargaan dari Sang Pencipta. 

“Community concern menjadi faktor kedua dengan kesamaan berbagai suku, ras atau etnik tertentu. Ada attachment khusus terhadap community concern ini. Faktor understanding other people, memahami budaya lain atau tempat lain dan ada motivasi terhadap itu. Lalu, ada personal development, bagaimana bertemu dengan orang baru yang merupakan self development tentu bisa menjadi faktor untuk membantu orang lain, dan semua ini termaktub di dalam Empat Pilar Kebangsaan yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika,” kata Bob   yang   yang juga menjabat sebagai anggota Komisi V DPR RI dari Dapil Sumatera Utara III.

Menjawab pertanyaan  peserta, tentang isu-isu penting di bidang ekonomi, seperti inflasi, kemiskinan, isu politik identitas, di tengah pertumbuhan pesta demokrasi menjadi topik utama menjelang kampanye, dan cara menyikapi hal tersebut, Bob Andika dengan cerdas

menyebut, politik adalah suatu fenomena yang berkaitan dengan manusia yang selalu hidup bermasyarakat, di sana terlihat bahwa kekuatan politik memengaruhi berjalannnya sistem ekonomi di suatu negara bekerja.

“Untuk itu kita perlu memahami indikator-indikator ekonomi dengan baik, maka di tahun politik yang intesitasnya semakin hari semakin memanas, masyarakat terkadang dibuat kebingungan dengan isu-isu ekonomi, untuk itu mari kita mendukung kegiatan yang memang sudah dipersiapkan, di antaranya gerakan mencegah stunting pada setiap wilayah dengan tingkat ekstrim untuk segera dibenahi.”

Di tengah itu situasi itu, Bob  juga menyebut, memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak pandemic, “ dimulai dengan pembangunan sarana dan prasarana dan pelayanan kepada publik lebih baik lagi, siap sebagai warga negara yang baik harus cerdas memilah dan mencerna berita, kita wajib mendukung kebijakan pemimpin negara kita sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden RI untuk kesejahteraan bangsa ini dan juga untuk kebesaran Partai dengan memulihkan bangsa ini dan membangkitkan kondisi perekonomian.”ujar Bob.

Dalam pandangan Bob, Indonesia memiliki dua tantangan baik internal maupun eksternal, sebagai bangsa yang besar menghadapi tantangan secara internal,  yaitu masih lemahnya pengamalan dan penghayatan agama,  serta munculnya pemahaman agama yang sempit dimana negara yang berkeadilan mampu memperkuat internalnya, dengan cara bersama-sama mampu untuk bertahan agar Indonesia yang lebih baik.

“Pancasila ada dan hadir sebagai ideologi Negara, yang menjadi nafas dan menjadi asa kebersamaan, semangat kecintaan dengan gotong royong di dalamnya. Empat konsesus pilar  kebangsaan menjadi perekat dan pemersatu terpatahkannya politik identitas. Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika itulah yg menjadi nafas, dan roh untuk kita menjalin silaturahmi sebagai anak bangsa dalam menghadapi pesta demokrasi 2024.,” katanya menutup pertemuan. XPOSEINDONESIA – Foto Dokumentasi