Ajakan tersebut disampaikannya saat menggelar Sosialisasi Empat Pilar pada 4 September 2025, yang dihadiri sekitar 150 peserta. Dalam kesempatan itu, Bob menegaskan pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam setiap kebijakan publik.

“Empat Pilar bukan sekadar semboyan, tapi kerangka kerja nyata bagi kepala daerah dalam membangun wilayahnya secara adil dan inklusif,” tegas Bob.

Ia menyoroti potensi besar Karo di sektor pertanian, budaya, dan keragaman etnis. Menurutnya, potensi itu hanya bisa berkembang dengan dukungan pemerintahan yang kuat, transparan, dan responsif. Sebagai anggota Komisi II DPR RI, Bob menekankan pentingnya memastikan jalannya pemerintahan sesuai konstitusi dan semangat kebhinekaan.

Dalam sosialisasi tersebut, Bob juga menekankan peran Pancasila dalam penguatan UMKM, pemberdayaan desa, hingga pelestarian budaya lokal. Sementara itu, pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah sesuai UUD 1945 menjadi perhatian utama.

“Kami terus memantau agar kewenangan daerah benar-benar digunakan untuk memperluas akses pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, dan pemerataan infrastruktur,” tambahnya.

Ia menutup dengan penekanan pada pentingnya sinergi antara kebijakan daerah dan strategi nasional, khususnya dalam penanggulangan bencana, pemulihan ekonomi, serta implementasi otonomi daerah. XPOSEINDONESIA Foto Dokumentasi

Melalui kegiatan sosialisasi dan dialog bersama warga dengan materi yang disampaikan menyentuh aspek ideologis (Pancasila), konstitusional (UUD 1945), geopolitik (NKRI), dan sosial-kultural (Bhinneka Tunggal Ika), serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari.

“Kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR RI merupakan salah satu upaya strategis dalam memperkuat jati diri bangsa, memperteguh semangat kebangsaan, dan memperkokoh integrasi nasional,”ujar Bob Andika Mamana Sitepu, S.H.

Pertemuan kali ini membahas kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR RI dengan melibatkan Ombudsman Republik Indonesia sebagai mitra strategis Komisi II DPR RI.

“Fokus pembahasan mencakup substansi Empat Pilar (Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika), juga peran Ombudsman dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta sinergi antara lembaga legislatif dan pengawas pelayanan publik dalam memperkuat kesadaran berbangsa dan bernegara,” tutur Bob Anggota Komisi II RI dari Fraksi PDIP

Empat Pilar MPR RI merupakan fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam menghadapi tantangan globalisasi, disintegrasi sosial, dan menurunnya semangat nasionalisme, sosialisasi nilai-nilai ini menjadi sangat penting.

Sosialisasi Empat Pilar ini diselenggarakan sebagai bagian dari penguatan nilai-nilai kebangsaan di tengah keberagaman masyarakat.

“Empat Pilar MPR RI merupakan nilai-nilai dasar dan konsensus kebangsaan yang tidak hanya menjadi rujukan normatif, tetapi juga pedoman etik dan praksis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara,”ujar Bob.

Peran Ombudsman dalam  meningkatkan Kesadaran Bernegara

Sementara itu, Ombudsman Republik Indonesia sebagai mitra Komisi II DPR RI, tidak hanya berperan sebagai pengawas pelayanan publik, tetapi juga sebagai fasilitator edukasi publik.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan, kehadiran lembaga pengawas independen seperti Ombudsman berperan penting dalam memastikan prinsip-prinsip negara hukum dijalankan secara adil dan akuntabel.
Ombudsman RI memanfaatkan momen ini untuk menyampaikan pentingnya hak-hak warga negara atas pelayanan publik yang berkualitas. Warga didorong untuk menjadi subjek aktif dalam pengawasan pelayanan publik sebagai bentuk partisipasi demokratis.

Sinergi Antarlembaga dan Masyarakat

Kemitraan antara Komisi II DPR RI dan Ombudsman mencerminkan kolaborasi antar-lembaga dalam mendekatkan nilai-nilai konstitusi kepada masyarakat.

Warga Kecamatan Kabanjahe menunjukkan antusiasme dan keterlibatan aktif dalam diskusi, yang menjadi indikator keberhasilan kegiatan ini.

“Tujuan dan harapan  kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kecamatan Kabanjahe membuktikan efektivitas pendekatan kolaboratif antara lembaga negara dan masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan,”ungkap Bob

Leih lanjut ia mengatakan “Ombudsman RI sebagai mitra Komisi II DPR RI memainkan peran strategis tidak hanya sebagai pengawas pelayanan publik, tetapi juga sebagai agen pembelajaran kebangsaan. Ke depan, kegiatan semacam ini perlu diperluas dan direplikasi di wilayah lain untuk membangun masyarakat yang sadar konstitusi, aktif, dan partisipatif.” XPOSEINDONESIA Foto : Dokumentasi

Acara ini digelar dalam rangka mengawasi kinerja dan arah pembangunan pemerintahan daerah yang baru pascapemilihan kepala daerah.

Menurut Bob Andika, kegiatan ini tidak hanya menjadi wadah edukasi, tetapi juga bagian dari fungsi pengawasan Komisi II DPR RI terhadap jalannya pemerintahan daerah, khususnya dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika benar-benar menjadi dasar dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan oleh kepala daerah terpilih.

“Empat Pilar bukan sekadar semboyan, tetapi harus menjadi kerangka kerja nyata bagi kepala daerah dalam membangun wilayahnya secara adil, inklusif, dan berlandaskan pada nilai-nilai kebangsaan,” tegas Bob Andika Sitepu saat membuka kegiatan sosialisasi.

Ia menambahkan bahwa Kabupaten Karo, sebagai wilayah yang kaya akan potensi pertanian, budaya, dan keragaman etnis, membutuhkan tata kelola pemerintahan yang kuat, transparan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Untuk itu, Komisi II DPR RI berkepentingan memastikan pemerintahan baru di daerah ini berjalan sesuai amanat konstitusi dan sejalan dengan semangat kebhinekaan.

Sosialisasi ini juga menyoroti pentingnya implementasi Pancasila dalam kebijakan publik, mulai dari penguatan ekonomi rakyat melalui UMKM, pemberdayaan desa, hingga perlindungan terhadap budaya lokal. Pemerintah daerah diharapkan mampu menjadikan nilai-nilai gotong royong, toleransi, dan keadilan sosial sebagai landasan dalam setiap langkah pembangunan.

Selain itu, penerapan UUD 1945 sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah menjadi perhatian utama dalam pengawasan Komisi II.

“Kami akan terus memantau agar kewenangan yang diberikan ke daerah benar-benar dimanfaatkan untuk memperluas akses pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, dan membangun infrastruktur yang merata hingga ke pelosok,” ujar Bob.

Dalam konteks NKRI, Bob juga menekankan bahwa pembangunan di daerah tidak boleh berjalan sendiri-sendiri.

Ia menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan kebijakan strategis nasional, seperti penanggulangan bencana alam, pelaksanaan otonomi daerah, dan percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi.

Tak kalah penting, nilai Bhinneka Tunggal Ika menjadi sorotan dalam kegiatan ini. Kabupaten Karo yang dihuni oleh masyarakat dari berbagai latar belakang agama dan suku dinilai memiliki modal sosial yang besar untuk menjadi contoh daerah yang harmonis dan toleran.

“Kami di Komisi II akan terus mengawal agar transisi pemerintahan yang baru tidak hanya sebatas pergantian pejabat, tetapi juga menjadi momentum untuk menegaskan kembali komitmen terhadap empat pilar kebangsaan,” ujar Bob mengakhiri pernyataannya.

Melalui kegiatan ini, Komisi II DPR RI berharap kepala daerah yang baru dapat melaksanakan program-program pembangunan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, serta menciptakan pemerintahan yang bersih, berorientasi pada rakyat, dan mampu menjaga keutuhan NKRI di tingkat lokal. XPOSEINDONESIA Foto : Dokumentasi