Kepastian kehadiran tersebut disampaikan langsung oleh Fadli Zon saat menerima audiensi jajaran PWI Pusat di ruang kerjanya, Jumat sore, 6 Februari 2026. Hadir dalam pertemuan itu Direktur Anugerah Kebudayaan PWI Pusat Yusuf Susilo Hartono, anggota Dewan Juri Nungki Kusumastuti, serta Tim Pokja AK PWI Pusat yang terdiri dari Willy Hangguman, Iwhan Gimbal, Malik MSN, Muller Mulyadi, Urip Yanto, dan Winarti Setiani. Kehadiran Yusuf sekaligus mewakili Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir yang berhalangan hadir.

Dalam pertemuan tersebut, Fadli Zon menegaskan pentingnya menghidupkan ruang-ruang kebudayaan, khususnya melalui media massa di daerah. Menurutnya, kebudayaan merupakan aset bangsa yang tidak akan pernah habis, berbeda dengan sumber daya alam yang suatu saat akan terkuras.

“Nikel, batubara, dan sumber daya alam lainnya bisa habis. Tapi kebudayaan tidak,” tegas Fadli Zon.

Ia juga memberikan apresiasi kepada sepuluh bupati dan wali kota penerima Anugerah Kebudayaan PWI 2026 yang dinilai memiliki komitmen nyata dalam memajukan kebudayaan di wilayah masing-masing. Menurut Fadli, peran kepala daerah sangat menentukan dalam membuka atau menutup ruang kebudayaan di daerahnya.

Yusuf Susilo Hartono menjelaskan, sepuluh kepala daerah tersebut telah melalui proses penilaian yang ketat. Tidak hanya dinilai dari proposal tertulis, para kandidat juga mempresentasikan langsung program kebudayaan mereka di hadapan Dewan Juri PWI Pusat. Dari proses itu terungkap berbagai perjuangan dan tantangan yang dihadapi daerah dalam menjaga warisan budaya.

Ia mencontohkan Wali Kota Samarinda Andi Harun yang menghadapi persoalan semakin berkurangnya penenun Sarung Samarinda. Kondisi tersebut mendorong pemerintah kota setempat untuk turun langsung membangun dan mengembangkan Kampung Tenun sebagai pusat pelestarian budaya sekaligus penggerak ekonomi lokal.

Contoh lainnya datang dari Bupati Manggarai Hery Nabit yang berjuang melestarikan rumah adat mbaru gendang. Sepanjang tahun 2025, tercatat sebanyak 92 rumah adat berhasil dibangun melalui skema gotong royong, dengan pembiayaan separuh dari pemerintah dan separuh lainnya melalui swadaya masyarakat.

Sementara itu, Bupati Temanggung Agus Setyawan dinilai tidak hanya melestarikan kesenian kuda lumping, tetapi juga terlibat langsung sebagai pelaku seni. Bahkan, ia mendorong kaderisasi dan pendataan ekosistem seni, mulai dari penari, pekerja pendukung, hingga pelaku UMKM yang terlibat dalam setiap pertunjukan.

Fadli Zon berharap peran wartawan budaya semakin diperkuat untuk mengawal dan meliput aktivitas kebudayaan di daerah. Ia menilai perlu adanya peningkatan kapasitas wartawan melalui pelatihan penulisan seni dan budaya, mencakup tari, musik, seni rupa, hingga berbagai objek pemajuan kebudayaan lainnya.

“Kita bisa lakukan pelatihan secara hibrida agar wartawan di seluruh Indonesia bisa ikut serta,” ujar Fadli Zon, sembari menyatakan kesiapan Kementerian Kebudayaan menjalin kerja sama dengan PWI Pusat dalam menyiapkan wartawan yang memiliki kompetensi khusus di bidang jurnalisme kebudayaan.

Yusuf menambahkan, kerja sama serupa pernah dilakukan pada masa lalu melalui program Sekolah Jurnalisme Kebudayaan, dan diharapkan dapat kembali dihidupkan sebagai bagian dari penguatan peran pers dalam pemajuan kebudayaan nasional. XPOSEINDONESIA/IHSAN

Rangkaian kegiatan AKI tahun ini resmi dimulai dengan Rapat Persiapan Tim Penilai Penghargaan Menteri yang dipimpin langsung oleh Menteri Kebudayaan, Fadli Zon.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan, Ahmad Mahendra, menyampaikan laporan pelaksanaan program sekaligus menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan komitmen konkret pemerintah dalam mendukung pelaku budaya yang bekerja konsisten dan penuh dedikasi bagi kemajuan kebudayaan Indonesia.

AKI 2025 akan menghadirkan dua belas kategori penghargaan yang mencakup berbagai bidang kebudayaan, mulai dari Maestro Seni Tradisi, Pelestari, Pelopor dan Pembaru, Lembaga Asing dan Perorangan Asing, Anak, Media, Pemerintah Daerah, Museum, Taman Budaya, Masyarakat Adat, Anjungan Daerah Taman Mini Indonesia Indah, hingga Sastra. Kehadiran kategori baru seperti Museum, Taman Budaya, Media, dan Anjungan Daerah TMII menjadi penanda bahwa pemerintah ingin memperluas cakupan apresiasi sekaligus mendorong daerah lebih aktif menghidupkan ruang-ruang kebudayaan.

Dalam arahannya, Fadli Zon menegaskan bahwa penyelenggaraan Anugerah Kebudayaan Indonesia merupakan amanat konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 UUD 1945 yang menegaskan peran negara dalam memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia. Ia menekankan bahwa penghargaan ini bukan sekadar penghormatan simbolik, melainkan wujud komitmen negara untuk menjaga kesinambungan warisan budaya dari generasi ke generasi. Menurutnya, perhatian khusus perlu diberikan kepada para maestro seni tradisi yang telah mendedikasikan hidup mereka pada budaya bangsa. “Penetapan maestro harus dilakukan dengan hati-hati. Ini bukan sekadar penghargaan, tapi komitmen negara seumur hidup,” tegasnya.

Rapat persiapan ini juga dihadiri sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang, mulai dari seniman, budayawan, akademisi, pejabat publik, hingga tokoh media. Keberagaman penilai diyakini akan memperkuat kredibilitas proses seleksi. Hadir di antaranya Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Restu Gunawan; Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik; Direktur Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri, Ani Nigeriawati; serta Wakil Rektor Universitas Bakrie, Tri Andika.

Penganugerahan AKI tahun ini akan berlangsung dalam dua tahap. Tahap pertama dijadwalkan pada Oktober 2025 untuk kategori Media, Lembaga Asing, Pemerintah Daerah, Museum, Taman Budaya, dan Anjungan Daerah TMII. Tahap kedua akan digelar pada Desember 2025, meliputi kategori Maestro Seni Tradisi, Masyarakat Adat, Pelestari, Pelopor dan Pembaru, Anak, serta Sastra.

Menutup arahannya, Fadli Zon mengajak seluruh pihak yang terlibat untuk menjalankan proses penilaian dengan jujur, objektif, dan penuh tanggung jawab. Ia berharap AKI 2025 tidak hanya menjadi ajang penghormatan, tetapi juga bagian penting dari upaya membangun ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan dan mendukung lahirnya industri kreatif nasional. “Kalau bukan kita yang mengapresiasi para pelaku budaya, siapa lagi? Mari jadikan Anugerah Kebudayaan Indonesia sebagai panggung penghormatan dan regenerasi bagi kebudayaan nasional,” pungkasnya. XPOSEINDONESIA Foto : Biro Komunikasi Kemenbud