Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memperkuat sinergi dan kolaborasi bersama pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah untuk mendukung perencanaan dan penganggaran kepariwisataan sekaligus pengembangan sumber daya manusia (SDM) demi mewujudkan pariwisata yang inklusif, berkualitas, serta berkelanjutan sesuai arah kebijakan pariwisata di dalam RPJMN 2025-2029.
Kepala Biro Keuangan Kemenparekraf/Baparekraf, Iin Dwi Purwanti, dalam Pra-Rakornas Kemenpar RI, yang berlangsung di Pullman Central Park, Jakarta, Rabu (4/12/2024) mengatakan, pembangunan kepariwisataan dapat optimal apabila didukung dengan sinergi antar kementerian/lembaga terkait.
“Sebab target yang ditetapkan untuk sektor pariwisata ini tinggi sekali. Sementara yang kita hadapi tantangannya saat ini sangat luar biasa. Tetapi ada strategi yang perlu kita ikuti dengan arah kebijakan dalam RPJMN maupun RKP. Dan tentunya untuk mencapai target perlu kolaborasi yang kuat,” kata Iin.
Ada harapan besar untuk sektor pariwisata yang tercermin pada kebijakan pembangunan kepariwisataan nasional dalam RPJMN 2025-2029. Dengan target kinerja pada 2025 di antaranya pergerakan wisatawan nusantara sebesar 1,08 miliar, kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 17-18 juta, PDB pariwisata sebesar 4,6 persen, hingga devisa pariwisata mencapai 22,1-25,2 miliar dolar AS.
Sebelumnya pagu anggaran yang telah ditetapkan bagi Kemenpar untuk tahun 2025 sebesar Rp1,7 triliun. Namun dengan adanya pembentukan Kementerian Ekonomi Kreatif, maka nilai anggaran yang telah ditetapkan tersebut kemudian dialokasikan ke Kemenpar dan Kemenekraf dengan rincian senilai Rp1,4 triliun untuk Kemenpar dan Rp279 miliar untuk Kemenekraf.
Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan terkait sangat dibutuhkan untuk dapat memaksimalkan program-program kerja Kemenpar. Mulai dari konektivitas, aksesibilitas, relaksasi kebijakan atau regulasi, hingga pengembangan SDM yang menjadi fondasi dari pengembangan sektor pariwisata Indonesia.
