Amanat pelaksanaan proses transisi energi guna mewujudkan Net Zero Emission (NZE) di 2060 atau dipercepat terus diupayakan oleh seluruh stakeholders bidang energi termasuk Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI).
Beragam tantangan yang hadir pada pelaksanaan proses transisi energi di Indonesia terus dicari solusinya, salah satunya melalui forum diskusi oleh para stakeholders.
“Sebagai organisasi yang bergerak di sektor ketenagalistrikan, MKI tak berhenti berusaha membangun sinergi dan kolaborasi dengan para stakeholders sektor energi seperti yang kami lakukan pada April ini dengan Siemens Energy Indonesia melalui penyelenggaraan Asia Pacific Energy Talks: Indonesia Edition besok (30/4)”, kata Evy Haryadi, Ketua Umum DPP MKI.
Seperti diketahui, Asia Pacific Energy Talks merupakan forum tahunan yang digelar di negara-negara Asia Pasifik termasuk Indonesia untuk membahas berbagai isu di sektor energi. Penyelenggaraan tahun ini di Indonesia rencananya akan dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. “Bagi kami (MKI) forum Energy Talk ini merupakan sarana untuk memperkuat sinergi bagi para pelaku sektor energi oleh karenanya Ketua Dewan Pembina MKI, Bapak Darmawan Prasodjo yang juga merupakan Dirut PT PLN (Persero) diagendakan untuk hadir bersama dengan Menkomarves, Bapak Luhut Panjaitan” tambah Haryadi.
Lebih lanjut Haryadi menyampaikan bahwa MKI menaruh harapan besar agar hasil diskusi pada event yang kali ini mengangkat 3 (tiga) tema yakni Decoding Indonesia’s Energy Transition: The Power of Public Private Collaborations, Powering Indonesia’s Futur: Revolutionizing Conventional Energy Systems, dan Innovation in Action: Accelerating Industrial Decarbonization in Indonesia dapat diteruskan kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.
“Tiga tema bahasan Energy Talk kali ini merupakan isu hangat yang belakangan menjadi pembahasan bersama, oleh karenanya kami berharap hasil diskusinya tidak selesai begitu saja tetapi dapat diusulkan sebagai rekomendasi kepada para pemangku kebijakan” tutur Haryadi.
