Anggota Komisi II DPR RI dan MPR RI, Bob Andika Mamana Sitepu, S.H., Kembali menggelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
Acara ini digelar dalam rangka mengawasi kinerja dan arah pembangunan pemerintahan daerah yang baru pascapemilihan kepala daerah.
Menurut Bob Andika, kegiatan ini tidak hanya menjadi wadah edukasi, tetapi juga bagian dari fungsi pengawasan Komisi II DPR RI terhadap jalannya pemerintahan daerah, khususnya dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika benar-benar menjadi dasar dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan oleh kepala daerah terpilih.
“Empat Pilar bukan sekadar semboyan, tetapi harus menjadi kerangka kerja nyata bagi kepala daerah dalam membangun wilayahnya secara adil, inklusif, dan berlandaskan pada nilai-nilai kebangsaan,” tegas Bob Andika Sitepu saat membuka kegiatan sosialisasi.
Ia menambahkan bahwa Kabupaten Karo, sebagai wilayah yang kaya akan potensi pertanian, budaya, dan keragaman etnis, membutuhkan tata kelola pemerintahan yang kuat, transparan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Untuk itu, Komisi II DPR RI berkepentingan memastikan pemerintahan baru di daerah ini berjalan sesuai amanat konstitusi dan sejalan dengan semangat kebhinekaan.
Sosialisasi ini juga menyoroti pentingnya implementasi Pancasila dalam kebijakan publik, mulai dari penguatan ekonomi rakyat melalui UMKM, pemberdayaan desa, hingga perlindungan terhadap budaya lokal. Pemerintah daerah diharapkan mampu menjadikan nilai-nilai gotong royong, toleransi, dan keadilan sosial sebagai landasan dalam setiap langkah pembangunan.
Selain itu, penerapan UUD 1945 sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah menjadi perhatian utama dalam pengawasan Komisi II.
“Kami akan terus memantau agar kewenangan yang diberikan ke daerah benar-benar dimanfaatkan untuk memperluas akses pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, dan membangun infrastruktur yang merata hingga ke pelosok,” ujar Bob.
Dalam konteks NKRI, Bob juga menekankan bahwa pembangunan di daerah tidak boleh berjalan sendiri-sendiri.
Ia menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan kebijakan strategis nasional, seperti penanggulangan bencana alam, pelaksanaan otonomi daerah, dan percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi.
Tak kalah penting, nilai Bhinneka Tunggal Ika menjadi sorotan dalam kegiatan ini. Kabupaten Karo yang dihuni oleh masyarakat dari berbagai latar belakang agama dan suku dinilai memiliki modal sosial yang besar untuk menjadi contoh daerah yang harmonis dan toleran.
“Kami di Komisi II akan terus mengawal agar transisi pemerintahan yang baru tidak hanya sebatas pergantian pejabat, tetapi juga menjadi momentum untuk menegaskan kembali komitmen terhadap empat pilar kebangsaan,” ujar Bob mengakhiri pernyataannya.
Melalui kegiatan ini, Komisi II DPR RI berharap kepala daerah yang baru dapat melaksanakan program-program pembangunan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, serta menciptakan pemerintahan yang bersih, berorientasi pada rakyat, dan mampu menjaga keutuhan NKRI di tingkat lokal. XPOSEINDONESIA Foto : Dokumentasi
