Isu pengelolaan sampah kembali menjadi sorotan utama dalam agenda strategis pariwisata nasional. Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana secara tegas meminta industri perhotelan dan restoran untuk mengelola sampah secara mandiri sebagai bagian dari komitmen menuju pariwisata Indonesia yang berkelanjutan dan berdaya saing global. Pesan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PHRI 2026 di PO Hotel Semarang, Jawa Tengah, Selasa (10/2/2026).
Di hadapan jajaran pengurus dan anggota Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dari seluruh Indonesia, Menpar menekankan bahwa persoalan sampah kini berada pada tahap krusial dan tidak bisa lagi ditangani secara parsial. Industri perhotelan dan restoran, sebagai tulang punggung layanan pariwisata, dinilai memiliki peran strategis dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih disiplin, terukur, dan terintegrasi.
Widiyanti mengaitkan langkah tersebut dengan arah kebijakan nasional, termasuk inisiatif Presiden Prabowo Subianto melalui Gerakan Indonesia ASRI yang mendorong peningkatan kesadaran publik terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Di tingkat Kabinet Merah Putih, berbagai kementerian dan lembaga juga tengah mengakselerasi solusi, mulai dari kerja sama internasional hingga pengembangan teknologi waste-to-energy sebagai bagian dari modernisasi infrastruktur pengelolaan sampah.
Menurutnya, praktik pengelolaan sampah mandiri oleh hotel dan restoran bukan sekadar kepatuhan terhadap regulasi, melainkan investasi reputasi jangka panjang. Destinasi yang bersih dan tertata akan meningkatkan kepercayaan wisatawan, terutama di tengah tren global yang semakin menempatkan aspek keberlanjutan sebagai pertimbangan utama dalam memilih tujuan wisata.
Industri pariwisata Indonesia sendiri tengah menghadapi perubahan lanskap signifikan pada 2026. Preferensi wisatawan kini bergeser ke arah pengalaman yang lebih personal, sehat, ramah lingkungan, dan bermakna. Wisata berbasis wellness, keberlanjutan, serta pelayanan yang etis menjadi standar baru. Dalam konteks ini, hotel dan restoran tidak lagi hanya dinilai dari kualitas kamar atau menu, tetapi juga dari jejak lingkungan yang ditinggalkan.
PHRI sebagai organisasi yang telah berdiri selama 57 tahun dan menaungi ribuan pelaku usaha perhotelan dan restoran dinilai sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga kualitas industri. Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani menyampaikan bahwa perjalanan panjang organisasi tidak lepas dari berbagai tantangan, mulai dari kompetisi tidak sehat dengan akomodasi ilegal hingga dinamika regulasi, termasuk perubahan klasifikasi baku lapangan usaha dan kebijakan sertifikasi halal restoran. Meski demikian, ia menegaskan komitmen anggota PHRI untuk terus berkontribusi terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.
Menpar juga memaparkan kondisi industri sepanjang 2025 yang sempat mengalami tekanan. Tingkat okupansi hotel terendah tercatat pada Maret 2025 sebesar 33,56 persen, turun 9,85 poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh perubahan pola belanja pemerintah dan masyarakat pada awal tahun serta pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 4,87 persen. Namun, industri menunjukkan daya tahan yang kuat dengan tren peningkatan okupansi secara konsisten hingga mencapai 56,12 persen pada Desember 2025, menjadi titik tertinggi sepanjang tahun.
Capaian tersebut dinilai sebagai bukti adaptabilitas pelaku industri dalam menjaga keberlangsungan usaha di tengah dinamika ekonomi dan regulasi. Karena itu, Menpar menegaskan pentingnya ruang dialog yang konstruktif antara pemerintah dan pelaku usaha agar setiap persoalan dapat direspons cepat dan tepat sasaran.
Rakernas PHRI kali ini juga mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa sektor pariwisata merupakan investasi strategis dalam membangun daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Jawa Tengah saat ini memiliki sekitar 1.000 desa wisata yang telah mengantongi Surat Keputusan Kepala Daerah, menjadi modal sosial dan ekonomi yang signifikan. Selain itu, pengembangan wisata ramah Muslim dan konsep aglomerasi pariwisata dengan Solo sebagai proyek percontohan tengah dipersiapkan untuk mengintegrasikan sektor perdagangan, investasi, dan pariwisata dalam satu ekosistem pembangunan.
Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku industri inilah yang diharapkan mampu memperkuat fondasi pariwisata nasional. Dalam konteks global yang semakin kompetitif, keberlanjutan bukan lagi pilihan tambahan, melainkan prasyarat utama. Pengelolaan sampah mandiri oleh hotel dan restoran menjadi langkah konkret yang diharapkan tidak hanya menjaga lingkungan, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi yang bertanggung jawab dan modern.
Turut hadir dalam pembukaan Rakernas tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, Sekretaris BPD PHRI Jawa Tengah Yanti Yulianti, serta sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga. Menpar didampingi Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata Rizky Handayani dan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Hariyanto.
Di tengah tantangan industri dan tekanan lingkungan yang semakin nyata, pesan yang mengemuka dari Rakernas PHRI 2026 cukup jelas: masa depan pariwisata Indonesia tidak hanya ditentukan oleh angka kunjungan dan okupansi, tetapi juga oleh keseriusan menjaga bumi tempat destinasi itu berdiri. XPOSEINDONESIA/IHSAN Foto : Biro Komunikasi
Kementerian Pariwisata
