Di tengah berbagai klaim pertumbuhan pariwisata nasional yang kerap disampaikan pemerintah, kondisi industri di lapangan menunjukkan realitas yang tidak sepenuhnya seragam. Peningkatan angka kunjungan wisatawan belum tentu berbanding lurus dengan kinerja seluruh pelaku usaha, khususnya di sektor perhotelan yang masih menghadapi tantangan berat di tengah biaya operasional yang terus meningkat.
Sebagian hotel memang mencatatkan pertumbuhan okupansi dan pendapatan, namun tidak sedikit pula pelaku usaha yang masih tertekan, terutama di destinasi tertentu. Perbedaan kinerja ini menandakan bahwa pertumbuhan pariwisata belum sepenuhnya terdistribusi secara merata dan berkelanjutan.
Founder dan CEO Mora Group, Andhy Irawan, menilai kondisi tersebut mencerminkan persoalan mendasar dalam tata kelola pariwisata nasional yang belum terintegrasi secara utuh. Mora Group sendiri dikenal sebagai grup perhotelan dan properti yang mengelola berbagai brand hotel di Indonesia, sehingga memiliki perspektif langsung terhadap dinamika industri di berbagai daerah.
“Kalau bicara pertumbuhan pariwisata, tidak bisa dilihat dari satu sisi,” ujar Andhy dalam diskusi Forum Wartawan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Forwaparekraf) bertajuk Di Balik Klaim Pertumbuhan Pariwisata: Perspektif Bisnis Hotel, Selasa (3/2).
Menurutnya, pertumbuhan pariwisata selama ini terlalu sering dinilai dari capaian angka makro, seperti jumlah kunjungan wisatawan, tanpa diikuti penguatan pengaturan ekosistem secara menyeluruh. Padahal, perbedaan kinerja antar-destinasi dan antar-pelaku usaha menunjukkan bahwa dampak ekonomi pariwisata belum dirasakan secara merata.
Dalam konteks tersebut, Andhy menekankan pentingnya peran pemerintah sebagai regulator dan pengarah ekosistem, bukan sebagai pelaku langsung dalam aktivitas bisnis pariwisata. Pemerintah dinilai perlu memastikan seluruh komponen industri berjalan dalam kerangka aturan yang adil dan terukur.
Ia juga menyoroti upaya promosi pariwisata Indonesia di berbagai pameran internasional yang dinilai sebagai langkah positif. Namun, keikutsertaan tersebut menurutnya masih belum sepenuhnya dibarengi dengan target dan indikator kinerja yang jelas.
“Kita ikut setiap tahun, tapi targetnya belum detail, KPI-nya juga belum jelas,” katanya.
Tanpa ukuran kinerja yang spesifik, Andhy menilai sulit mengukur sejauh mana promosi tersebut berdampak langsung terhadap industri, termasuk pada tingkat okupansi hotel dan keberlanjutan usaha pariwisata di daerah.
Persoalan tata kelola, lanjutnya, tidak hanya berada di tingkat pemerintah pusat, tetapi juga di daerah. Salah satu isu krusial yang disorot adalah lemahnya pengaturan akomodasi berbasis sewa jangka pendek yang kian menjamur di berbagai destinasi wisata. Kondisi ini menciptakan ketimpangan regulasi dengan industri perhotelan yang selama ini tunduk pada berbagai kewajiban perizinan, pajak, dan standar operasional.
Dalam praktiknya, sebagian hunian jangka pendek dinilai beroperasi tanpa kewajiban yang setara dengan hotel, baik dari sisi pajak daerah, standar layanan, maupun kontribusi terhadap ekosistem pariwisata setempat. Lemahnya pendataan dan pengawasan membuat kebijakan sulit diterapkan secara konsisten.
Menurut Andhy, pemerintah daerah cenderung permisif dalam pengawasan, sehingga berpotensi menciptakan persaingan yang tidak setara dan menggerus kesehatan industri perhotelan. Jika kondisi ini dibiarkan, pertumbuhan pariwisata dikhawatirkan hanya akan menguntungkan segmen tertentu tanpa memperkuat fondasi industri secara keseluruhan.
Ia menegaskan bahwa penguatan tata kelola, mulai dari strategi promosi yang terukur, sistem perizinan yang adil, hingga pengawasan yang konsisten di daerah, menjadi prasyarat agar pertumbuhan pariwisata tidak berhenti pada capaian angka semata, tetapi benar-benar berdampak pada keberlanjutan industri dan ekosistem pariwisata nasional. XPOSEINDONESIA/IHSAN
