Diskusi Panel FPF : Sertifikasi Profesi Keaktoran Penting Segera Diadakan

05 October 2016

PT. Demi Gisela Citra Sinema production house (PH) milik  Deddy Mizwar mendapat pujian  dalam Diskusi Panel  berjudul “Posisi Tawar Artis di Industri Film, TV &  Iklan” yang diselenggarakan Forum Pewarta Film (FPF) pada  4 Oktober  2016 di Gedung A Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pujian itu disuarakan pertama kali oleh aktor dan pendiri Bengkel Teater Renda, Iwan  Burnani. “PH milik Deddy Mizwar,  paling benar kalau membayar orang. Saya pulang  syuting,  honor sudah dibayar.

Pernyataan itu disetujui  aktor senior Aspar Paturusi. “Perusahaan Deddy Mizward itu memang paling menghargai kita. Belum syuting sudah dibayar 50 persen, sisa 50 persen lagi setelah syuting.”

Namun “kemewahan” yang dipetik Iwan Burnani dan Aspar Paturusi  tidak selamanya dinikmati semua artis sinetron maupun film. Yanti Yaseer,  pemain sinetron yang telah bermain di lebih dari seratus judul sinetron, ftv, dan film  malah mengaku pernah dibayar setengah dari honor yang seharusnya diterima.

“Karena itu saya  hadir dalam diskusi ini untuk belajar dan berorganisasi supaya lebih paham soal jaminan profesi ke depannya. Saya pernah dibayar 50 persen dari honor yang seharusnya saya terima,” kata Yanti yang tergabung di organiasi Pafindo.

Soal  honor  ini  menjadi bagian  perbincangan cukup hangat di tengah diskusi panel yang diselenggarakan FPF ini difasilitasi  oleh Pusat Pengembangan Film Kemedikbud yang dikepalai Maman Wijaya.

Menurut Ketua FPF, Teguh Imam Suryadi, acara ini dibuat untuk mempertemukan berbagai pengurus organisasi keartisan yakni Persatuan Artis Film Indonesia (Parfi), Parfi 1956, Perkumpulan Artis Film Indonesia (Pafindo), dan Komunitas Cinta Film Indonesia (KCFI).

Dalam pertemuan ini diharapkan bisa dilihat apa fungsi organisasi artis bagi para anggotanya? Bisakah mensejahterakan dan membantu anggota dalam memantapkan posisi tawar di mata produser?  “FPF sangat berkepentingan dengan ini, karena lingkup kerja  kami di dunia film. Kami perlu mendengar hal ini dari berbagai pihak yang hadir hari ini, “ ujar Teguh Imam yang hari itu bertindak pula sebagai moderator

Norman Hadi Negoro, Humas dan Infokom Parfi mengungkap sebetulnya, untuk jadi artis tidak perlu masuk organisasi. “Artis itu bisa datang dari pinggir jalan. Terlebih kalau organisasi tidak bisa mengurus dan mensejahterakan anggotanya,” ungkap Norman.

Norman lantas mengingatkan tentang organisasi Karyawan Film & Televisi Indonesia (KFT). “Bisakah KFT mengatur dan melindungi  tenaga kerja perfilman dari sistem kerja yang dibangun industri film seperti sekarang. Yang jam kerjanya tidak ada. Terlebih tidak ada jaminan  hidup di mana tua. Saya menemukan ada bintang film laga yang malah jadi  tukang parkir di hari tuanya.” 

Sertifikasi Profesi Keaktoran

Daya tawar artis Indonesia memang dirasa masih rendah di mata industri. Itu sangat disadari para peserta diskusi. Oleh karenanya para perwakilan organisasi artis  tersebut mendesak pemerintah menerbitkan aturan kepada Lembaga Sertifikasi Profesi keaktoran.

Syamsul B Adnan, pekerja seni film senior. Mengatakan, “Sertifikasi kompetensi ibarat Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk berkendaraan. Anda bisa saja mengendari motor tanpa SIM, tapi artis pemegang sertifikat dijamin punya grade kemampuan. Honor  yang diterima akan disesuaikan dengan grade-nya,” katanya

Masih menurut Syamsul, posisi tawar artis Indonesia yang masih rendah itu dikarenakan sistem rekrutmen artis tidak menggunakan parameter baku.   “Industri kita tidak punya aturan baku soal berapa honor artis, dan bagaimana standar kemampuan artis. Kalau artis punya sertifikat, dia bisa lebih kuat. Bahkan, bisa menolak jika honornya tidak layak. Kalau ditolak, dia bisa keluar negeri,” ujar Syamsul yang sempat berperan di film Remember When.

Sertifikasi kompetensi sendiri merupakan amanat Undang-Undang No 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.  “UU Perfilman mewajibkan insan perfilman memiliki sertifikasi, dan yang mengeluarkan sertifikasi adalah lembaga atau organisasi yang berkekuatan hukum. Karena kita sudah masuk industri, ya sudah harus ada standarisasi,” tutur Bagiono SH, Ketua Perkumpulan Artis Film Indonesia (Pafindo).

Dengan adanya standarisasi di bidang keaktoran, diperlukan pendidikan dan latihan bagi aktor dan aktris. “Tetapi, lucunya pemerintah seperti tidak mendukung,” kata Bagiono, yang juga pemain sinetron dan kini menjadi produser film. 

Pemerintah seharusnya mendorong dibuatnya program sertifikasi profesi keaktoran. “Kalau pemerintah mendukung maka grade artis dari segi penerimaan honor bisa ditentukan,” jelasnya.

Banyak Sinetron Tidak Baik

Pentingnya penerapan sertifikasi bagi seniman diungkapkan  juga oleh Susy Librianty, artis dari Palu, Sulawesi. “Kita sudah terlalu lama dibuat tak berdaya oleh industri, karena sistem rekrut artis di televisi dan PH mengandalkan wajah cantik dan tampan, dan kurang menghargai kemampuan si talent,” ujar Susy.

Pola rektrutmen artis di film, tv dan iklan dinilai oleh Susy lebih mementingkan segi komersial. Sementara banyak aktor dan artis yang membekali diri dengan kursus dan sekolah akting, justru tak terpakai.

“Hasilnya dari semua itu, banyak sinetron memberi contoh tidak baik ke masyarakat di daerah. Pemain sinetron wanita selalu memakai gaun mini dan memegang gadget mahal. Tayangan ini menjadi idola remaja daerah dan ditiru mentah mentah. Bukan cerita dongeng, jika untuk mendapat gadget seperti sang idola, remaja di daerah rela menjual diri. Ini dampak buruk dari tayangan sinetron kita di televisi,” kata Susy yang juga kader Partai Demokrat di Palu. 

Menurut Susy, sudah saatnya industri mulai memikirkan ‘masa depan’ anak-anak, dengan membuat program yang lebih mendidik. “Tidak harus ceritanya modern atau pakai artis wajah indo untuk bikin film. Contohnya film-film dari Makassar, Uang Panai atau film Sumiati, dibuat bergaya lokal dengan artis lokal juga disukai penonton,” jelas Susy.

Uang Panai adalah film lokal Makassar yang mengangkat kisah pemuda yang akan menikah, dan disyaratkan memberi uang mahar. Uang mahar ini di Makassar dikenal dengan istilah “Uang Panai”. Film ini sukses dengan meraih lebih dari 500.000 penonton bioskop.

Menunggu Peraturan Menteri

Sementara itu, Sekretaris PRFI Thamrin Lubis mengatakan, pihaknya sudah membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang anggotanya terdiri dari Roy Marten, Adisurya Abdy, dan Aditya Gumay.

“Kami sudah bentuk lembaga sertifikasi, tinggal menunggu pengesahan Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan dan Kebudayaan,” ujar  Thamrin. XPOSEINDONESIA/NS Foto : Dudut Suhendra Putra


More Pictures

 

Last modified on Thursday, 06 October 2016 11:13
Login to post comments

Film

November 19, 2017 0

Bagiono Prabowo Raih Gelar dari Brazil dan Kutai

Ketua Umum Perkumpulan Artis Film Indonesia (Pafindo)...
November 16, 2017 0

Satu Hari Nanti : Mencari Esensi Cinta & Kehidupan

Rumah Film bersama dengan Evergreen Pictures memproduksi...
November 13, 2017 0

Deddy Corbuzier Nyanyi untuk Soundtrack Film Knight Kris

Sebuah film animasi baru bertajuk Knight Kris  bakal...
November 3, 2017 0

Wage Proses kreatif ‘Indonesia Raya’ 3 Stanza

Wage atau Wage Rudolf Supratman, biasa ditulis WR...