Buka Puasa dan Diskusi Pendek Perfilman Indonesia

06 August 2013

Direktorat  Perfilman  mengadakan buka puasa bersama  dengan Organisasi Perfilman dan para wartawan, Kamis (1/8) di Ruang Auditorium  Lantai II Gedung Film, Jalan MT Haryono  Jakarta Timur. Acara buka bersama itu mengangkat tema "Mempererat Kemitraan dan Membangun Semangat Perfilman Indonesia".  

 


Hadir dalam acara tersebut Ukus Kuswara (Dirjen Ekonomi Kreatif berbasis Seni dan Budaya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif),  Ir. Armen  Firmansyah (Direktur Pegembangan Industri Perfilman, Ditjen Ekonomi  Kreatif Berbasis Seni dan Budaya Kemenparekraf), Hanung Bramantyo( Sutradara), Firman Bintang Ketua Persatuan Produser Film Indonesia dan  sejumlah tokoh perfilman

 

Dalam ramah tamah seusai buka puasa,  diangkat  topik soal  belum terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen) dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman,  sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perfilman dan semangat zaman.


Ukus Kuswara  mengatakan petunjuk pelaksanaan UU tersebut selambatnya akan terbit tahun ini.  "PP (Peraturan Pemerintah) tentang sanksi dan sensor sudah ada di Kumham (Kementerian Hukum dan HAM), yang terpisah adalah Permen," jelas Ukus


Konsep Permen, menurut Ukus sebenarnya sudah ada. Namun pembagian penanganan kegiatan perfilman oleh dua kementerian (Kemenparekraf dan Kemendikbud) yang belum jelas membuat hal tersebut terhambat. 

"Sebetulnya di antara kedua kementerian sudah ada kesepakatan. Nanti bisa kita lihat akan banyak kemajuan, dan  kita bisa menjadikan film Indonesia jadi tuan rumah di negeri sendiri dan tamu terhormat di negeri orang," kata Ukus. 

Ukus sendiri tidak  bisa memastikan kapan Permen dan PP terbit. Namun yang pasti akan selesai dalam tahun 2013 yang tinggal lima bulan lagi. 

Hanung Bramantyo  menyambut  baik  pedapat  Ukus Kuswara. Ia sendiri mengaku selama  tidak ada peraturan  yang pasti  dan badan perfilman Indonesia  (BPI), maka insan film  yang  terbentur masalah, akan menghadapinya sendiri  persoalannya  tanpa bantuan siapapun. ”Seperti ketika saya menghadapi  persoalan lewat  film tanda tanya,” katanya


Pada saat bersamaan, Firman Bintang berharap petunjuk pelaksanaan Undang-Undang dapat terbit  “Selama ini antara produser dengan pihak bioskop seperti nikah siri. Kalau misalnya mau bercerai,  untuk  pembagian  harta gono-gininya jadi susah," ujar Firman. (NS Foto Dudut Suhendra Putra)

 

More Pitcures

 

Last modified on Thursday, 28 August 2014 12:20
Login to post comments

Film

November 19, 2017 0

Bagiono Prabowo Raih Gelar dari Brazil dan Kutai

Ketua Umum Perkumpulan Artis Film Indonesia (Pafindo)...
November 16, 2017 0

Satu Hari Nanti : Mencari Esensi Cinta & Kehidupan

Rumah Film bersama dengan Evergreen Pictures memproduksi...
November 13, 2017 0

Deddy Corbuzier Nyanyi untuk Soundtrack Film Knight Kris

Sebuah film animasi baru bertajuk Knight Kris  bakal...
November 3, 2017 0

Wage Proses kreatif ‘Indonesia Raya’ 3 Stanza

Wage atau Wage Rudolf Supratman, biasa ditulis WR...